Terbongkar, Penyelewengan Rp 83 Juta

• Pembangunan USB SLTP di Pemalang

SEMARANG - Melaksanakan pembangunan gedung sekolah dengan dana yang cukup besar (rata-rata setiap unitnya Rp 1 miliar) dengan cara block grant, ternyata cukup banyak tantangan di lapangan.

Banyak pihak yang ingin mengeruk atau mencari keuntungan pribadi. Berkat laporan masyarakat yang disampaikan melalui surat ke Pimpro P2M (Perluasan dan Peningkatan Mutu) SLTP Jateng, akhirnya terbongkar tindakan penyalahgunaan keuangan pembangunan salah satu USB (Unit Sekolah Baru) SLTP di Pemalang yang didanai Bank Dunia.

''Hal ini dapat terjadi, karena pihak KP (Komite Pembangunan) utamanya bendahara, tidak mampu menghadapi berbagai tekanan dari sementara oknum aparat desa dan kecamatan,'' papar Pimpro P2M SLTP Jateng Drs Nur Hadi Amiyanto MEd, ketika diminta keterangan tentang berkembangnya isu di masyarakat setempat, bahwa dana pembangunan USB SLTP tersebut untuk bancakan.

Di tengah-tengah pelaksanaan workshop FKP/KP USB SLTP tahap kedua, di Balatkop Semarang, baru-baru ini dia ungkapkan, sebenarnya kalau pihak KP berpegang teguh pada juklak dari Bank Dunia, serta melaksanakan dengan keterbukaan, tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan dari siapa saja.

''Lain halnya, tambahnya, kalau pihak KP sendiri tidak benar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, ya tentu akan takut.''

Dikatakan, hasil pengecekan lapangan, memang ada bukti bendahara KP banyak mengeluarkan uang kepada beberapa pihak, tanpa sepengetahuan ketua KP-nya. Cara seperti ini, dia menambahkan, jelas salah, karena untuk pengeluaran keuangan ada prosedurnya.

Diberikan contoh, dalam juklak tertera untuk pembelian material saja, harus ada pembandingnya minimal tiga perusahaan/toko dan kemudian dicari yang paling rendah harganya. Demikian pula, kalau sudah terjadi transaksi, pembayarannya juga harus melalui bank. Tidak boleh dalam bentuk uang kontan dan sebagainya.

Rp 83 Juta Lebih

Ketika ditanya berapa dana yang diselewengkan, Pimpro P2M SLTP Jateng ini mengatakan, Rp 83 juta lebih dan dari bukti yang ada serta pengakuan bendahara, uang tersebut diberikan kepada berbagai pihak yang tidak ada kepentingannya secara langsung dengan pembangunan USB SLTP.

''Semuanya dilaksanakan, karena bendahara mengaku mendapatkan tekanan dari sementara oknum pejabat di tingkat kelurahan/desa.'' Sementara itu Ka Dinas Pendidikan Pemalang Bambang, ketika ditanya terjadinya penyelewengan salah satu USB di daerahnya, menyatakan keterkejutannya, karena selama ini pihaknya senantiasa memonitor pelaksanaannya.

''Akan kami cek secepatnya dan kalau nanti terbukti ada aparat yang terlibat, akan kami laporkan ke Bupati guna mendapatkan penyelesaian,'' tegasnya. (C28-14).