Memberi Makna Pencanangan Program 100 Hari

- Secara resmi Program 100 Hari Gubernur Jawa Tengah dicanangkan dan disosialisasikan di Kajen, Pekalongan, kemarin. Dalam penyampaian visi dan misi sebelum pemilihan gubernur, program itu sudah ditawarkan. Yakni melaksanakan konsolidasi pascapemilihan gubernur, menyusun rencana strategis, meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, menangani kekeringan dan meminimalkan potensi banjir, distribusi sembilan bahan pokok, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat program pemberdayaan rakyat. Banyak yang mempertanyakan, apakah semua itu bisa diselesaikan dalam 100 hari saja. Ada pula yang lebih kritis menyoroti makna ataupun urgensi program 100 hari. Apakah hal itu diperlukan? Mengapa harus ditetapkan 100 hari pertama, tidak 30 hari ataupun 300 hari?

- Tidak pernah diketahui bagaimana asal usulnya. Namun banyak yang selalu memakai patok-an 100 hari pertama untuk menilai kepemimpinan serta kinerja pejabat baru mulai presiden sampai wali kota. Jadi seperti sudah ada kesepakatan, masa tiga bulan pertama amatlah menentukan. Bila sampai seorang pejabat tidak memiliki program yang jelas atau gambaran tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, maka cenderung diragukan kemampuannya. Dalam tiga bulan pertama, rakyat menunggu apa saja gebrakan yang akan dilakukan. Tentu kepemimpinan baru diharapkan membawa spirit baru ataupun visi misi yang lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak sedikit pula yang mengharapkan, ada sesuatu yang agak kontroversial. Kalau perlu, bersifat disasosiatif ataupun bertentangan dengan kebijakan pendahulunya.

- Masa 100 hari terlalu pendek untuk menyelesaikan program secara konkret. Apalagi bila disebutkan misalnya meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Apa yang bisa dilakukan hanya dalam tempo sesingkat itu. Demikian pula bila disebutkan meningkatkan pemberdayaan rakyat. Pemberdayaan yang bagaimana dan apa wujud konkretnya? Jadi sebaiknya yang namanya program 100 hari tidak berorientasi pada penanganan secara fisik, meskipun itu diperlukan untuk sesuatu yang bersifat darurat seperti penanganan masalah kekeringan atau kekurangan pangan. Selebihnya yang ditunggu adalah kejelasan program dan hendak dibawa ke mana kita dalam lima tahun ke depan. Pemilihan prioritas adalah sebuah keharusan mengingat keterbatasan berbagai sumber daya. Jadi, apa prioritas yang akan dilakukan itulah yang harus dikemukakan.

- Bagi pejabat baru, rentang waktu tiga bulan dianggap cukup untuk mempelajari masalah dan kemudian mencari solusi pemecahan. Juga untuk menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Namun Gubernur Jawa Tengah yang baru adalah figur lama yang pernah menjabat gubernur selama lima tahun. Wakil gubernurnya baru, yakni Drs Ali Mufiz MPA. Diharapkan, pasangan baru inilah yang akan mampu membuat gebrakan-gebrakan ke depan. Pada hakikatnya, dibutuhkan atmosfer yang berbeda. Diperlukan acuan yang berbeda pula, kendati Gubernur dan Wakil Gubernur juga tak bisa seenaknya menetapkan program tanpa persetujuan Dewan. Toh kepemimpinan dari lembaga eksekutif diharapkan lebih menonjol dan dominan sehingga lebih besar pula pengaruhnya. Figur gubernur dan wakil gubernur tetaplah merupakan figur pimpinan puncak.

- Terlepas dari batasan waktu 100 hari, dalam jangka pendek amatlah tepat bila dikonsolidasi untuk mengatasi perpecahan yang timbul pascapemilihan gubernur. Dengan demikian, kondusifitas Jawa Tengah yang selama ini terjaga relatif baik dapat segera dikembalikan. Bukan berarti kita antidinamika. Bukan semua harus serbasatu komando. Namun konflik-konflik yang tidak produktif sebaiknya tidak sampai muncul dan mengganggu konsentrasi kita untuk memecahkan problem riil di masyarakat, seperti pengatasan kekeringan, penyediaan bahan kebutuhan pokok dan lain-lain. Setelah itu langkah-langkah strategis memang harus disusun dengan cermat dan jelas. Tidak bersifat normatif apalagi sekadar berisi slogan kosong. Rencana itu kalau perlu disertai target kuantitatif yang jelas.

- Misalnya pencanangan sasaran pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru sampai dengan pembuatan kebijakan yang terarah. Di samping itu, dalam jangka pendek pula atau setidaknya pada satu tahun pertama pemerintah mesti berkonsentrasi pada persiapan dan kelak pelaksanaan pemilihan umum. Ini salah satu titik rentan yang harus dilalui. Pembuatan perda perjudian mungkin bisa dianggap sebagai gebrakan awal yang baik. Namun bisa menjadi kurang berarti manakala kebijakan yang aspiratif itu tidak bisa berjalan. Lagi-lagi kita disuguhi sesuatu yang semu atau sekadar ada di atas kertas. Agar program 100 hari Gubernur lebih memiliki makna, perlu memperhatikan aspek-aspek tadi. Yang jelas itu bukan sesuatu yang kosong alias tidak konkret.