Pemkab Bingung Bagikan Bantuan Beras

• Pemerintah Pusat Hanya Beri 100 Ton

WONOGIRI-Pemkab Wonogiri bingung membagikan bantuan beras gratis 100 ton dari pemerintah pusat. Sebab, beras bantuan itu dirasa terlampau sedikit bila dialokasikan untuk semua rakyat miskin di Kabupaten Wonogiri.

''Saya memahami jika Pemkab kemudian bingung membaginya,'' kata Ketua Komisi B DPRD Wonogiri Sugiarto SPd, Jumat (29/8). Sebab, menurut data kemiskinan, rakyat yang miskin sekali di Wonogiri ada 73.583 keluarga (24,63%) dan yang miskin 72.850 keluarga (24,64%). Padahal, sesuai pagu (jatah) yang diisyaratkan pemerintah pusat, setiap warga miskin dicatu 7,2 kg.

''Karena itu, bantuan 100 ton itu masih jauh dari mencukupi,'' katanya.

Terhadap masalah itu, Bupati H Begug Poernomosidi SH menginstruksikan membentuk tim terpadu guna menggagas pendistribusiannya, agar beras itu betul-betul diterima ke pihak yang paling berhak.

Tim Pemkab pun menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Sekda Drs Dwiputro Setyantomo MM. Dalam rapat terungkap betapa rumitnya merumuskan prioritas siapa yang paling dulu layak menerima bantuan. Sebab, kalau mengacu petunjuk dari pusat, kategori penerima beras bantuan cuma-cuma itu adalah petani miskin yang tanamannya puso.

''Kalau acuannya itu, warga yang paling berhak menerima justru di Kecamatan Wonogiri Kota,'' kata Sugiarto yang ikut dalam rapat tim.

Padahal, dia menambahkan, kondisi riil warga yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan beras gratis tersebut adalah penduduk yang kini dilanda kekeringan dan bermukim di Wonogiri selatan, yakni di Kecamatan Giritontro, Pracimantoro, dan Paranggupito.

Langkah Alternatif

Agar beras itu dapat dibagikan kepada warga miskin, lanjut dia, Pemkab dapat melakukan langkah alternatif kripik gedhang kripik tela, sithik edhang waton rata (asal merata-Red).

Di sisi lain, perlu dicarikan tambahan bantuan ke pusat atau ke provinsi dan dari APBD Wonogiri melalui pos dana bencana alam.

Pendapat sama juga dikedepankan anggota Dewan Wawan Setya Nugraha SSos. Dia menyebutkan, bijaksana pemerintah memberikan bantuan tambahan, dana pendamping, dan kiat alternatif pemberian kerja darurat melalui pola padat karya, sehingga penduduk miskin yang ikut bekerja di proyek padat karya dapat menerima upah.

Di sisi lain, Sugiarto menyatakan prihatin ketika mencermati anggaran penyediaan kerja darurat itu ternyata hanya sedikit, yakni Rp 34 juta. Itu pun dialokasikan menyebar ke berbagai desa yang dianggap layak menerimanya. (P27-14e)