Anggaran Rp 774 Juta untuk Alat Uji Petik Digunakan Membangun Gedung

WONOGIRI- Pengelolaan APBD Wonogiri tahun 2003 ini dinilai anggota panitia anggaran, Muhamad Zainudin SSos, masih semrawut dan terjadi penyimpangan serta duplikasi anggaran di sana-sini. Hal itu, kata dia yang juga Sekretaris FPDI-P DPRD, Jumat (29/8), terlihat pada beberapa pos anggaran.

''Seperti pembelanjaan komputer dan mesin pengeras suara untuk KPU, leading sector-nya justru dipegang Bagian Umum Pemkab,'' katanya.

Di sisi lain, kata Zainudin yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Wonogiri, ditemukan banyak pos anggaran kecil-kecil yang tidak efisien dan berkesan sebagai bentuk pemborosan, yang mestinya dapat dihindarkan.

''Pos-pos anggaran yang tidak efisien itu banyak saya jumpai di Bappeda, terutama pada pos-pos biaya tambahan untuk fotokopi dan pembelian ATK (alat tulis kantor-Red),'' katanya.

''Terus terang, saya menjadi gemas pada Bappeda. Sebab, institusi ini, mestinya mahir dalam perencanaan anggaran, tapi yang terjadi justru sebaliknya, merencanakan anggarannya sendiri saja ternyata tidak bisa,'' katanya.

Kecuali di Bappeda, diketemukan pula pengalihan anggaran Rp 774 juta secara sepihak dan nonprosedural, yang dilakukan di Dinas Perhubungan Pariwisata Seni Budaya (DPPSB). Dana itu dulu diusulkan untuk pengadaan alat uji kendaraan. Namun yang kemudian terjadi, DPPSB mendapatkan bantuan paket alat uji tanpa harus membeli. Plot anggaran alat uji itu pun dialihkan untuk membangun gedung, yang dulu tak pernah dirancang, direncanakan, atau dimintakan persetujuan Dewan.

Pada DPPSB, lanjut dia, juga dianggarkan dana Wonogiri Ekspo Rp 100 juta. Pengajuan anggaran ekspo ini, ternyata duplikasi dengan anggaran ekspo yang juga diajukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Penanaman Modal (Diperindagkopdal), sama-sama mengajukan anggaran untuk keperluan ekspo yang serupa.

Pemborosan

Dia juga menemukan adanya pemborosan pembuatan buku tentang warga miskin dan anggaran penggandaannya, yaitu Rp 20 juta.

''Ini aneh, mestinya kita harus lebih menonjolkan penanganan dan bantuan bagi orang miskin, bukannya hanya membukukan data kemiskinan. Soal kemiskinan, yang penting bagaimana kita memberikan kepedulian untuk menolong mereka secara riil, bukan menyusun buku,'' katanya sembari menyerukan, agar beragam anggaran yang tidak efisien itu, yang apabila dijumlahkan mencapai Rp 820 juta, dapat untuk membantu warga miskin.

''Misalnya, diwujudkan dalam pemberian bahan kebutuhan pokok. Itu jelas lebih mengena dalam penanganan rakyat miskin,'' tegasnya.(P27-14i)