Pemilu 2004

Diskursus Presiden Ideal: Proyeksi tentang Presiden Indonesia

PETA perubahan di segala bidang, terutama bidang politik di Indonesia berlangsung begitu cair. Artinya, angin perubahan (wind of change) politik bertiup dengan perubahan yang cepat tanpa ada pakar yang dapat memprediksi ke arah mana akan berembus. Dengan demikian, kita tidak mengetahui skenario politik Indonesia kontemporer secara pasti.

Berbeda dari kurun waktu 1966 sampai 1988, peta kekuatan politik lebih kurang 32 tahun tersebut berlangsung secara kental dan relatif dapat dibaca, dan hanya ada satu kekuatan politik yang menjadi single majority.

Reformasi yang awal berlangsungnya pada 1998 membawa banyak perubahan di segala aspek, walaupun reformasi yang berarti to reform (menata kembali) belum berhasil mencapai misinya. Dari sistem politik yang berorientasikan pada executive heavy atau kekuatan lembaga kepresidenan yang dominan berubah arah menjadi legislative heavy.

Kekuatan legislatif yang begitu dominan menyebabkan posisi eksekutif begitu mudah untuk digoyang. Efek sampingnya adalah dalam kurun waktu kurang dari lima tahun kita telah mempunyai tiga presiden dengan karakter berlainan dan sama-sama mengambil kebijakan kontroversial di mata publik.

Pertama, Prof Habibie ingin dikesankan sebagai sosok yang demokratis (master of democracy). Ada nilai positif dalam kebijakan yang diambilnya. Misalnya dalam era Habibie, kebebasan pers yang terkukung 32 tahun bisa lepas dari belenggunya. Media massa tumbuh bagai jamur di musim hujan. Para awak pers mengalami zaman euforia. Fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial dapat difungsikan maksimal.

Akan tetapi di era Habibie pula, keputusan politik yang paling blunder dalam sejarah ketatanegaraan pernah diambil. Demi alasan demokratisasi, kita kehilangan satu provinsi yang diperjuangkan dengan kucuran darah dan keringat.

Lewat referendum yang konon kabarnya bersifat demokratis disertai sedikit rekayasa dari UNAMET, Indonesia kehilangan Timor Timur yang kini berubah nama menjadi Republik Timor Leste dan masih menyisakan permasalahan hingga kini.

Setelah Habibie turun, lewat pemilihan umum yang berlangsung relatif demokratis dibandingkan dengan tiga dasawarsa terakhir, kita dipimpin seorang presiden yang sebelumnya dikenal sebagai intelektual, pemimpin nonformal yang sangat tangguh dan karismatik serta berjiwa kenegarawanan. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur menjalankan pemerintahan dengan penuh kontroversial.

Hampir sepanjang kariernya sebagai presiden, dia senantiasa berbeda pendapat dengan legislatif. Hingga pada puncaknya dia mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen yang penuh kontroversial dan ditentang banyak pihak.

Gus Dur yang sampai sekarang berpegang pada prinsip supremasi hukum, pada saat itu nyata-nyata telah melanggar hukum tertinggi (konstitusi). Pada akhirnya, bulan madu antara Amien Rais dan Gus Dur berakhir. Amien yang semula merupakan pendukung utama Gus Dur menuju ke kursi kepresidenan, pada akhirnya menjadi pihak pertama yang melengserkannya lewat mekanisme yang disebut Sidang Istimewa MPR.

Setelah Gus Dur lengser, muncul Megawati yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai Srikandi Indonesia. Terlepas, apakah dia naik sebagai RI-1 dengan bayang-bayang karisma bapaknya, Soekarno. Pada kenyataannya, konstituen yang memilih partai yang dikemudikan Mega adalah sangat besar. Logika awam bisa menerimanya adalah pantas pemimpin partai pemenang pemilu duduk sebagai presiden.

Namun, kini kita dapat membaca arah pemerintahan Megawati semakin tidak jelas. Bila pada awalnya Mega selalu meneriakkan jargon membela kawula alit, memberdayakan wong cilik, dan slogan lain yang sejenis. Pada kenyataannya, setiap policy yang diambilnya jarang yang benar-benar sejalan dengan kepentingan kaum marginal. Akibatnya, popularitas pemerintahan Megawati surut.

Pada era Megawati, kita kehilangan banyak aset negara yang teramat sangat vital, seperti Indosat. Bayangkan sarana komunikasi yang sangat vital di era informatika ini sampai jatuh ke tangan bangsa asing. Pada era Megawati juga, para koruptor mengalami lagi zaman keemasan. Konglomerat hitam yang nyata-nyata merugikan negara miliaran rupiah lolos begitu saja dari jerat hukum lewat mekanisme pengampunan (R&D).

Rakyat makin menderita dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif daftar listrik, dan telepon yang diikuti dengan membubungnya harga kebutuhan pokok lain. Sementara itu, para pejabat baik dari pusat sampai daerah, beserta anggota legislatif menikmati penghasilan tinggi dan berbagai fasilitas lain.

Demonstrasi yang dilakukan berbagai eksponen masyarakat merebak di mana-mana. Sebagian besar menuntut agar Megawati dan Hamzah turun dari singgasana kepresidenan.

Pada satu sisi, rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Mega. Mereka mulai kehilangan harapan akan masa depan bangsa. Only people who have hopes for their future can participate eagerly to develop their country (Hanya rakyat yang punya harapan masa depan yang dapat diajak berpartisipasi membangun negara). Namun, apakah kini masyarakat mempunyai harapan akan masa depan?

Beberapa Figur

Di bawah ini kami kemukakan beberapa contoh pemimpin negara yang punya konsep dan manajemen kepemimpinan yang ideal.

Korea Selatan pada zaman Park Chung Hee mereformasi mental yang mendasar dan membawa dampak luar biasa bagi kemajuan bangsanya. Pertama, mental rakyat Korea yang semula feodal dan boros diubah menjadi bangsa pekerja keras yang efisien. Park Chung hee memberi contoh nyata pada rakyatnya dengan cara tiap hari bekerja lebih dari 12 jam dan pada larut malam baru meninggalkan ruang kerjanya di istana kepresidenan.

Bangsa Korea berprinsip, bekerja tanpa salah, bekerja tanpa limbah, dan bekerja tanpa kehilangan. Dengan demikian, penataan pabrik industri pun dibikin sedemikian rupa sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Korsel merupakan bangsa yang bangga akan produk nasionalnya, sehingga di jalan-jalan negara tersebut hampir semua mobil merupakan produk dalam negeri. Bahkan diplomat asing pun memakai mobil produk Korea, kecuali diplomat Indonesia yang bangga dengan Mercedes.

Singapura pada era Lee Kwan Yew, dari bangsa yang kurang disiplin berubah total menjadi bangsa yang paling disiplin. Dia memberi keteladanan pada rakyatnya dengan menegakkan dan menerapkan prinsip hukum, sehingga ketertiban dapat digapai di Singapura.

Kita harus optimistis dan berkeyakinan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Sebab, pada dasarnya masalah yang menimpa bangsa Indonesia dan banyak yang menimpa negara lain, antara lain ada yang sukses mengatasinya, sehingga kita perlu belajar dari mereka. Di antaranya belajar dari Singapura, Korea, dan negara lain yang telah berhasil dalam reformasinya.

Sebagai bangsa yang paternalistik, masalah akan jadi sederhana bila hadir pemimpin yang mampu memberi arah keteladanan dan memobilisasi potensi yang ada. Artinya, di masa yang akan datang kita butuh pemimpin yang bisa memberi contoh yang baik dari segi kesederhanaan, konsistensi, kearifan, dan keadilan. Bukan sekadar pemimpin yang hanya pandai mengobral ribuan janji.

Diskursus tentang presiden ideal harus dimulai dari adanya perangkat hukum yang mengatur tentang tata cara, sistem, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan presiden. Termasuk di dalamnya kriteria calon presiden, siapa atau institusi mana yang berhak mengajukan calon presiden, bagaimana persyaratannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. (69j)

(Subyakto SH MH, ketua Partai Demokrat DPD Jateng. Advokat, aktivis berbagai LSM, dan pengamat sosial politik)