Dialokasikan Rp 90 M untuk Atasi Kekeringan

JAKARTA - Menteri Keuangan Boediono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 90 miliar untuk mengatasi bencana kekeringan yang melanda beberapa kawasan di Indonesia.

"Kami memang sudah siapkan dana dari pos tanggap darurat," katanya seusai salat Jumat di Jakarta.

Dia mengatakan, dana sebesar itu juga termasuk untuk pengadaan beras miskin akibat kekeringan tersebut. "Dana itu sudah disiapkan pemerintah dalam APBN 2003 yang sudah disetujui DPR. Kami pakai dana yang sudah ada alokasinya dulu," katanya.

Dia mengakui, dana Rp 90 miliar itu memang kecil. "Tapi kalau ditotal dengan yang lain, jumlahnya bisa besar juga," kata dia seraya menambahkan, dalam pembahasan APBN 2003 semester I di DPR, Panitia Anggaran DPR mengusulkan penambahan dana khusus untuk menanggulangi bencana alam.

Selain itu, kata Boediono, DPR juga mengusulkan dibentuknya sebuah tim untuk mengkaji sebuah bencana yang bisa dikategorikan sebagai bencana alam sehingga perlu bantuan pemerintah untuk mengeluarkan dana dari anggaran.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari rapat anggaran itu, kemarin telah dibentuk sebuah tim yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan pemerintah. DPR menilai, dana sebesar Rp 1,2 triliun yang ada di pos bencana alam tidak cukup untuk mengatasi besarnya bencana alam.

Mereka mengusulkan, dana itu ditambah menjadi Rp 3,7 triliun. Penambahan itu juga akan dikaji oleh tim bencana alam yang akan disampaikan pada saat pembahasan APBN Perubahan, 8 September mendatang.

Secara terpisah, Dirjen Bina Sarana Pertanian Departemen Pertanian (Deptan) Ato Suprapto mengatakan, program padat karya penanggulangan dampak bencana kekeringan 2003 yang akan diberikan kepada petani yang mengalami kehilangan lapangan pekerjaan itu, diputuskan mulai 1 September mendatang.

"Dana dari Ditjen Anggaran Depkeu baru turun tadi pagi sehingga program padat karya yang memakan biaya Rp 36 miliar itu akan dimulai awal bulan depan," kata Ato di Jakarta, Jumat.

Dia juga mengatakan, dana padat karya itu merupakan bantuan untuk menanggulangi bencana kekeringan yang sampai 19 Agustus lalu telah menyebabkan kerusakan tanaman padi seluas 438.000 ha, 88.000 ha di antaranya mengalami puso.

Jumlah areal sawah yang kekeringan maupun puso, yang terbesar di Pulau Jawa yakni 97% dan sisanya 3% di luar Jawa. Untuk Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang paling besar jumlah pusonya yaitu 67%, diikuti Jawa Tengah 23%, dan Jawa Timur 5%.

Ato menjelaskan, dengan dasar perhitungan 1 ha sawah digarap tiga keluarga petani, maka dari 88.000 ha areal puso diperkirakan ada 250.000 keluarga petani atau buruh yang kehilangan lapangan pekerjaan.

"Akibat dari kehilangan lapangan pekerjaan itu, jelas akan menurunkan daya beli dan kerawanan pangan bagi petani," katanya seraya menambahkan, data kekeringan dan puso merupakan data hingga 19 Agustus 2003.

Karena itu, luas areal kekeringan dan puso pasca tanggal tersebut dananya tidak dibiayai dari Rp 39 miliar itu, tetapi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (tri-64n)