
| Sabtu, 30 Agustus 2003 | Internasional |
Arnold Plinplan dalam Isu Kepemilikan Senjata
FRESNO - Dalam film, dia termasyhur sebagai jagoan yang biasa memanggul senjata berat. Ratusan orang telah dibunuhnya - di layar perak. Tetapi, bagaimana sikap Arnold Schwarzenegger terhadap pengendalian senjata dalam kehidupan nyata? Beberapa penganjur pengekangan senjata mengatakan, aktor berjuluk ''The Terminator'' itu mungkin kurang bersahabat dalam hal pengendalian senjata di AS. Tetapi, sejumlah kelompok yang ingin tetap mempertahankan hak publik untuk memiliki senjata mengatakan, kandidat kubu Republik untuk jabatan gubernur California itu tidak pula pernah membantu perjuangan mereka lewat film-filmnya yang penuh dengan aksi kekerasan. Simaklah film ''Total Recall'' produksi 1990. Dalam film itu, Arnie mengarahkan senjatanya kepada sang istri yang diperankan oleh Sharon Stone. ''Saya kan istrimu,'' teriak si istri. Schwarzenegger tidak tergugah sama sekali. Dia tetap menembak mati istrinya. ''Anggaplah ini perceraian,'' katanya, dengan nada suara dingin. Adegan semacam itu menimbulkan kritikan pedas pekan lalu dari Senator (Demokrat) Dianne Feinstein. Senator tersebut mengatakan, film-film Arnie ''mengagung-agungkan'' aksi kekerasan dengan senjata api. ''Jelas, film-filmnya mengagungkan aksi kekerasan bersenjata. Saya serukan pada Mr Schwarzenegger agar memusnahkan senjata-senjata ini. Senjata tidak mendatangkan kebaikan bagi Amerika, tidak pula bagi California,'' katanya. Sejak menjadi kandidat kuat - dari 135 kandidat - dalam pemilihan recall 7 Oktober mendatang untuk menggantikan Gubernur Gray Davis, aktor Amerika berdarah Austria itu telah menyatakan dengan tegas bahwa dia mendukung ''pengekangan secara bijak'' atas kepemilikan senjata. Tetapi, seperti juga dalam berbagai isu yang lain, si ''Terminator'' tidak memberikan keterangan secara terperinci, sehingga banyak orang menganggap sikapnya sangat membingungkan. Dalam suatu wawancara radio Kamis lalu, Arnie mengatakan dia mendukung UU Brady 1994. Berdasarkan UU tersebut, orang harus menunggu dulu selama lima hari untuk dapat membeli senjata api. Ketika UU itu berakhir masa berlakunya pada 1998, UU Brady digantikan oleh suatu sistem komputerisasi yang hanya menentukan masa tunggu tiga hari, jika ''bendera merah'' muncul di display komputer. Dalam wawancara yang lain, dia mengatakan: ''Saya mendukung amandemen kedua yang mendukung hak warga untuk mempunyai senjata api. Tetapi, saya ingin memastikan, pada saat yang sama kita juga punya UU Brady yang bertujuan mengendalikan senjata. Namun saya rasa, orang harus punya hak memiliki senjata api.''(ed-30) |