Calon-calon Presiden Mulai Berkeliling ke Daerah

- Salah satu fenomena baru menjelang pemilihan umum presiden adalah kemunculan calon-calon presiden dalam jumlah yang cukup banyak. Maklumlah baru kali pertama nanti pada 2004 kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Situasi bertambah marak ketika Partai Golkar memelopori sistem konvensi nasional untuk menjaring calon presiden dari internal partai. Tak kurang dari 19 calon yang sudah dinyatakan lolos mengikuti babak pemilihan. Belum lagi calon dari partai-partai lain yang juga bermunculan termasuk dari partai-partai baru. Yang menarik, asal-usul atau latar belakang calon pun beraneka ragam. Ada pengusaha, jenderal purnawirawan, tokoh pers, mantan pejabat sampai dengan artis. Inikah dinamika demokrasi di era reformasi?

- Calon-calon presiden mulai aktif berkeliling daerah mencari dukungan. Terlebih lagi mereka yang akan mengikuti konvensi Partai Golkar karena harus memperoleh dukungan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) kota/kabupaten ataupun provinsi. Istilah menterengnya, mereka menyampaikan visi dan misi. Namun yang tidak kalah penting, ini banyak disebut kalangan mereka sendiri, ketersediaan gizi alias dana. Realistis saja berapa besar dana yang harus ada untuk berkeliling ke daerah-daerah dan mengadakan acara-acara. Dalam satu rombongan bisa 10 orang lebih. Berapa biaya tiket pesawat, akomodasi, konsumsi dan lain-lain? Juga pasti mereka berusaha menyumbang sesuatu di setiap daerah. Tak heran bila calon yang kaya raya seperti Surya Paloh sampai membeli pesawat pribadi untuk menunjang aktivitasnya.

- Tak perlu ada istilah mencuri start, sebab tidak lagi bisa dipilah-pilah mana yang bisa disebut kampanye atau penyampaian visi dan misi. Bukankah begitu luas daerah yang mesti dijangkau sehingga memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mengunjungi satu per satu? Kapan lagi kalau tidak dimulai sejak sekarang? Kemasan acara keliling daerah pun bermacam-macam. Ada yang formal ada pula yang informal. Misalnya dikemas dalam bentuk peluncuran atau bedah buku, diskusi, seminar dan lain-lain. Kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif, mengingat selama ini struktur dan kultur politik kita yang terlalu sentralistis. Tidak ada cerita di masa lalu, masyarakat di daerah terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik. Semua serbamemusat dan ditentukan elite politik di Jakarta.

- Karena itu ketika sistem konvensi digelar, keterlibatan daerah makin terlihat. Dan, itu membawa konsekuensi begitu luas. Karena mempunyai hak suara dan ikut menentukan, wajar bila para calon presiden pun berusaha mendekati dan meyakinkan masyarakat di daerah. Segi positif lain, para calon pemimpin bangsa itu bisa semakin mengenal problematik di daerah, tidak hanya persoalan di Jakarta saja. Lewat berbagai forum dialog yang diadakan akan terungkap berbagai macam persoalan, akan muncul banyak aspirasi yang layak didengar. Sangat keliru memahami Indonesia hanya dengan melihat Jakarta. Juga akan salah bila menyamaratakan persoalan, karena sesungguhnya tiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Era otonomi sudah datang dan itu membawa tantangan tersendiri ke depan.

- Kemenangan terbesar adalah pada pembelajaran politik. Ketika proses pemilihan langsung sudah digelar, itulah saatnya rakyat mendapat pencerahan di segala bidang. Mereka akan dapat mempertimbangkan siapa calon presiden yang terbaik yang layak dipilih. Kita berkeyakinan, kekuatan partai politik dan jalur ideologis tak lagi sepenuhnya mampu mengarahkan keputusan. Yang lebih penting adalah siapa figur calon presiden. Akan dapat diketahui bagaimana bobot, integritas, kapabilitas, dan juga yang tidak kalah penting track record-nya selama ini. Selain satu faktor yang akan sangat menentukan adalah popularitasnya di mata rakyat. Penyampaian visi dan misi atau apa pun bentuk kampanye yang dilakukan adalah bagian dari upaya meyakinkan atau membangun citra.

- Kalaupun money politics tidak bisa dihilangkan sama sekali, dengan sistem pemilihan langsung akan dapat diminimalkan. Namun untuk tampil menjadi calon presiden dan wakil presiden itu membutuhkan dana sangat besar hingga puluhan miliar rupiah, itu tak bisa ditolak. Selain harus berkeliling ke daerah-daerah dan banyak memberikan bantuan untuk menarik simpati, calon-calon presiden harus merancang pola kampanye yang tidak konservatif seperti dahulu. Pemanfaatan media televisi dipandang sebagai salah satu wahana efektif kendati membutuhkan biaya besar. Semakin diperlukan tim yang solid dan profesional untuk mendongkrak popularitas seorang calon presiden dan itu sudah harus dimulai sejak sekarang. Pada akhirnya, memang rakyatlah yang menentukan. Dengan pola baru terasa ada pula gairah baru untuk mengikuti pemilu.