Pramuka Muncul, Pandu Teritorial Terpukul

PRAMUKA muncul, pandu teritorial terpukul. Mengapa? Karena, Keppres Nomor 283 Tahun 1961 mengamanatkan bahwa satu-satunya gerakan kepanduan Indonesia yang legal hanyalah praja muda karana (pramuka). Padahal, sebelum keputusan itu diterbitkan, Indonesia kaya potensi aneka ragam gerakan kepanduan.

Ketua Himpunan Pramuka Wreda Kabupaten Wonogiri, HM Moekri, menyatakan dahulu di Nusantara tumbuh subur beragam organisasi pandu masyarakat. Misalnya, Pandu Rakyat, Hisbul Waton (HW), Kepaduan Bangsa Indonesia (KBI), Pandu Keraton Kasunanan asuhan Raja Surakarta Hadiningrat, Krida Muda, dan Pandu Java Pathfinder Organization (JPO) binaan Mangkunegaran.

Sejarah kepanduan Indonesia menunjukkan keberadaan pandu dulu begitu kental sebagai kawan partai politik. Atau, kepanduan waktu dulu memang sengaja dibentuk sebagai onderbouw partai.

Mungkinkah beragam organisasi kepanduan itu dihidupkan kembali, ketika kini muncul banyak partai? Terlepas dari keterkaitan dengan gerakan politik, menghidupkan pandu teritorial tampaknya didambakan alumni pandu Hisbul Waton (HW) yang baru-baru ini mengadakan reuni di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri.

''Saya rasa jika organisasi kepanduan di luar pramuka dihidupkan lagi harus lebih dahulu mengubah Keppres Nomor 283 Tahun 1961,'' kata Kakwarcab Pramuka Wonogiri, Drs Supardjo MM.

Sebab, secara yuridis keputusan itu tak lagi memberikan peluang organisasi kepanduan di luar pramuka tumbuh. Namun sebenarnya masih terbuka peluang membentuk organisasi pandu teritorial dengan tetap membawa bendera pramuka.

Tidak Harus Pelajar

Sebab, pramuka tidak harus hanya berkembang di kalangan pelajar melalui gugus depan di sekolah-sekolah. Masyarakat umum pun berkesempatan sama mengembangkan pramuka di jalur teritorial.

''Dengan memahami anggota pramuka tidak harus identik dengan pelajar yang masih bersekolah, penghidupan kembali gerakan kepanduan di Indonesia sekarang tetap terbuka luas. Sebab, selain pramuka dapat ditumbuhkan di gugus depan sekolah juga memungkinkan dikembangkan di jalur teritorial nonsekolah.''

Bupati H Begug Poernomosidi SH, sebagai Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), mempunyai obsesi membentuk pramuka teritorial di desa-desa dengan anggota nonpelajar.

Gagasan itu kini diujicobakan di Kecamatan Purwantoro dan mendapat sambutan hangat dari Ketua Pramuka Wreda HM Moekri. Mengingat, sejarah kepanduan Indonesia melahirkan banyak kader pemimpin bangsa yang tangguh.(Bambang Pur-14g)