"Dalam Pemilu Jangan sampai Ada Golput"

DEMAK- Bupati Dra Hj Endang Setyaningdyah meminta panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk bekerja hati-hati dan aktif berkoordinasi dengan Camat ataupun pihak terkait dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Anggota KPU Kabupaten dan PPK Kecamatan juga koordinasi dan bekerja sama. Segenap elemen panitia pemilu Kabupaten harus bekerja profesional. Jangan bermain-main dengan aturan karena taruhannya sangat mahal. Apalagi, jika sampai terjadi peristiwa yang tidak diinginkan," kata Bupati, saat menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan 70 anggota PPK se-Kabupaten Demak, di pendapa, kemarin.

Hadir dalam acara itu, Ketua KPU Demak Ratno Adji SH SpN, Ketua Panwas Kabupaten Asyifudin, pejabat Muspida, kepala dinas/instansi, dan para Camat.

Mengingat pelaksanaan Pemilu 2004 yang rumit, seluruh panitia pemilihan perlu berpegang pada pedoman yang berlaku. KPU Kabupaten, PPK, dan KPPS di lokasi TPS hendaknya menerapkan beberapa prinsip dalam bertugas. Di antaranya, prinsip akuntabilitas, yaitu hasil kerja penyelenggara Pemilu 2004 harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada panitia di atasnya, tetapi juga kepada masyarakat Demak.

Di samping itu semua anggota panitia pemilihan harus menguasai materi peraturan/UU pemilu. Bahkan, mereka juga harus mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi itu. "Jadi pada pemilu nanti jangan sampai ada golput. Karena di Demak penduduknya lebih banyak perempuan dan bupatinya juga perempuan, tentu akan memilih saya dong," kata Bu Endang, panggilan akrab Bupati Demak ini secara berkelakar.

Pihaknya juga berharap kepada anggota PPK, dalam bekerja tidak cepat mengeluh, baik pada musim penghujan maupun kemarau. Bupati mencontohkan, dirinya sebagai seorang perempuan tetap tegar dan bersemangat dalam bekerja, meskipun banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Bahkan, dia juga sering bolak-balik ke Jakarta untuk mengurus bantuan bagi Kabupaten Demak.

Pada bagian lain, para anggota panitia pemilihan diminta segera menyosialisasikan perangkat aturan pemilu kepada masyarakat. Sebab, jika masyarakat dapat memahami aturan pemilu, suatu masalah dapat teratasi. Yaitu, adanya kesamaan persepsi/pandangan pemilu sebagai bagian dari hak warga negara untuk memilih secara merdeka, khususnya ditujukan pada wakil rakyat, calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelumnya, Ketua KPU Demak Ratno Adji SH SpN menyatakan, para anggota PPK yang baru saja dilantik harus benar-benar menguasai tugas dan wewenangnya. Hal itu sesuai dengan UU yang berlaku. Tugas dan wewenang PPK yaitu mengumpulkan hasil penghitungan suara dari TPS serta merekap hasil penghitungan suara dari seluruh panitia pemungutan suara (PPS) di wilayahnya masing-masing.

Adapun pelaksanaan Pemilu 2004 jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Menurutnya, pemilu 2004 akan dilaksanakan pada 5 April, yaitu pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Beberapa bulan berikutnya digelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

"Perlu kami ingatkan, anggota PPK dalam bertugas perlu berkoordinasi dengan Camat, Muspika, dan Lurah Desa. sebab koordinasi itu dapat meringankan beban tugas dan wewenang anggota PPK," kata Ratno Adji. (F2-76i)