PDAM Diminta Segera Keluarkan Standar Pelayanan

BALAI KOTA - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota diminta segera mengeluarkan standar pelayanan minimal (SPM). Sebab dalam SPM tersebut mengatur segala hal yang menyangkut pelanggan maupun perusahaan, dalam hal layanan.

Sekretaris Eksekutif Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang Ngargono meminta draf yang sebenarnya sudah dibahas dan jadi sejak lama itu segera dikeluarkan. "Kami akan terus menagihnya," ujar dia, usai rapat dengan gabungan Komisi A, C, dan E DPRD Kota membahas masalah pengaduan pelanggan PDAM di ruang paripurna, Selasa (26/8).

Sementara itu, saat rapat berlangsung, Ketua Komisi A, H Tugiran Kusumo SH meminta kepada Plt Direktur Umum (Dirum) PDAM Drs H MS Soedarsono BBA MM, agar perusahaan tersebut segera menerbitkan SPM. "Bagaimana kalau September, jangan lama-lama?" tanya Tugiran yang disambut dengan anggukan kepala Soedarsono.

Ngargono mengungkapkan, setahu dia draf SPM sudah jadi sejak April 2003. "Tapi kenapa tidak segera dikeluarkan. Kalau begini caranya PDAM yang akan terus diuntungkan."

Dia mengatakan, SPM tersebut antara lain berisikan kualitas air, debit, tingkat kejernihan, mekanisme komplain dari pelanggan, waktu penanganan, sambungan baru, dan sebagainya.

Ketua Komisi C Drs H Fatkhur Rahman juga mendesak agar PDAM segera mengeluarkan SPM. "Kalau sekarang baru berbentuk draf, segera putuskan dan sosialisasikan pada masyarakat pelanggan."

Ditemui usai rapat, soal pengeluaran SPM, Soedarsono mengatakan akan diputuskan oleh direksi PDAM yang baru. "Kalau diminta bulan September, ya insya Allah. Sebab yang menetapkan adalah direksi yang baru."

Menurut dia, SPM merupakan kebijakan di tingkat direksi. Sebagai pelaksana tugas (Plt), dirinya tidak bisa mengambil kebijakan final terkait SPM tersebut. (G7-45)