DP2K Wajib Memberi Saran Kebijakan Tetap pada Pemkot

BALAI KOTA- Wali Kota H Sukawi Sutarip mengatakan, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang wajib memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada Pemerintah Kota. Namun wewenang pengambilan kebijakan pembangunan kota tetap ada pada Pemerintah Kota.

"Jadi tak ada kerancuan dalam tugas masing-masing," kata dia, seusai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Udinus, Senin (25/8).

Dia menyatakan menyediakan kantor bagi DP2K, beserta fasilitas pendukung, untuk efektivitas kerja. Kantor itu berada di Balai Kota, dekat ruang Wali Kota. Yakni, di lantai II dekat dengan ruang staf ahli Wali Kota. "Namun kemungkinan bisa pindah setelah eks Gedung BDNI kami beli."

Jabatan sekretaris eksekutif, kata dia, memang diperlukan. Dan, personelnya diambilkan dari PNS Pemerintah Kota dan mendapatkan gaji.

Sekretaris eksekutif antara lain memiliki tugas sebagai notulen dalam setiap rapat DP2K dan berperan ketika Pemerintah Kota menjawab berbagai masukan yang masuk dan harus dibahas DP2K.

Sebagaimana diberitakan, susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang berubah. Perubahan itu tertuang dalam SK Wali Kota Nomor 050/214 tanggal 12 Agustus 2003.

Dengan penerbitan SK baru, SK lama bernomor 050/360 tanggal 16 Agustus 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Selain ada perubahan pada beberapa anggota, ada penambahan satu kedudukan lagi dalam DP2K. Yakni, sekretaris eksekutif. Jabatan itu dipercayakan kepada Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan Bappeda Kota Ir M Farchan.

Ada empat nama baru muncul sebagai anggota baru, yakni Dr H Abdurrahman Mas'ud MA, Prof Dr Mungin Edi Wibowo MPd, Dr Anneke Suparwati MPH, dan Ir Pudjo Koesworo MSA. Ketua dan sekretaris tetap dijabat Prof Ir H Eko Budihardjo MSc dan Ir Nany Yuliastuti MSP. Begitu pula sejumlah kedudukan lain dalam DP2K. (G7-84g)