Penarikan Cessie Akan Timbulkan Masalah Baru

JAKARTA-Penarikan cessie atau hak tagih sebesar Rp 546,468 miliar dari Bank Permata oleh kejaksaan akan menimbulkan masalah baru, yaitu rekapitalisasi perbankan jilid dua.

''Jika uang itu ditarik, maka bank tersebut akan mengalami kesulitan likuiditas,'' kata Oke F Supit, Ketua Pokja Ekonomi dan Keuangan DPP Golkar, kemarin.

Sebelumnya, Menneg BUMN Laksamana Sukardi meminta cessie Bank Permata sebesar Rp 546,46 miliar tidak dieksekusi lebih dulu sebelum ada keputusan dalam sidang kabinet.

''Lebih baik jangan dieksekusi dulu karena perlu dilihat aspek kewajarannya,'' tuturnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah berharap hukum ditegakkan, tetapi kepentingan negara juga harus ditegakkan. Secara logika penerapan hukum itu tidak merusak kepentingan negara dan pemerintah melihat masih ada peluang untuk memutuskan soal cessie itu.

''Pemerintah tidak intervensi kalau itu memang sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung. Tapi dalam mengeksekusi cessie itu kalau tidak salah ada klausul yang dapat dilaksanakan selama di situ ada kepentingan negara yang lebih besar,'' jelasnya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah memiliki beberapa opsi penyelamatan, termasuk merger dengan bank lain menyusul ada fatwa dari Mahkamah Agung. Pada 7 Agustus 2003 lalu Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa atas cessie itu.

Namun, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah membatalkan tagihan tersebut melalui kewenangannya sesuai dengan PP No 17/1999 sehingga uang tersebut tetap berada di Bank Permata.

Supit menambahkan kalau kejaksaan akan melakukan peninjauan kembali terhadap perkara cessie yang memenangkan Djoko S Tjandra, Direktur Utama PT Era Giat Prima (EGP), sebaiknya kejaksaan tidak perlu menarik barang bukti itu dari Bank Permata, kecuali ada pihak lain yang menginginkan bank itu ambruk lagi.

''Jika bank itu ambruk, maka jelas menyulitkan pemerintah. Bisa saja setelah Bank Permata ambruk, bank-bank yang semula dilikuidasi seperti, Bank Bali dapat hidup lagi karena Bank Permatanya sudah ambruk,'' tutur pengusaha itu.

Dia mengatakan cessie bersumber dari nomor rekening 502 milik Departemen Keuangan yang dananya berasal dari pemerintah. Rekening itu semula dimaksudkan untuk memberikan jaminan perbankan nasional.(tri-53)