Pelesiran Komisi C

Wabup Tak Tahu soal Biaya

PEMALANG- Biaya studi banding yang berkesan untuk pelesiran Komisi C DPRD Pemalang dan sejumlah pejabat eksekutif, kemungkinan berasal dari pengembalian pajak pusat tahun 2002/2003. Jumlah dana itu diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.

''Saya tidak tahu, dari mana biaya studi banding Komisi C dan pejabat eksekutif. Kemungkinan diambilkan dari pos pengembalian pajak dari pusat. Soalnya, sebelumnya saya juga mendengar hal itu dari salah seorang anggota Dewan,'' kata Wakil Bupati H Mustaqim HU, kemarin.

Pengembalian pajak dari pemerintah pusat yang berjumlah sekitar Rp 2 miliar, biasanya dalam pembukuannya langsung dimasukkan pada pos pendapatan pembangunan di APBD.

Namun, dia tidak tahu persis dana itu dimasukkan dalam APBD atau tidak. Menurutnya, kemungkinan sudah dimasukkan, karena kini sudah tidak disinggung lagi oleh anggota Dewan yang menginformasikan kepadanya soal dana itu.

Seperti diberitakan, rombongan Komisi C bersama sejumlah pejabat eksekutif Senin (24/8) lalu bertolak meninggalkan Pemalang untuk tujuan studi banding ke Batam. Rencananya, perjalanan diteruskan ke Singapura dan Malaysia. Rombongan akan kembali ke Pemalang Minggu (31/8).

Menurut Mustaqim, eksekutif yang mengikuti perjalanan dinas itu adalah Bupati HM Machroes dan enam pejabat eselon dua. Mereka adalah Sekda Sri Harjanto, Kepala Bappeda Santosa, Kepala Banwasda Slamet Rakiman, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumadi Sugondo, Asisten III Chalimah, dan Asisten II Abdul Rosyid.

Dari delapan pejabat eselon dua, hanya ada dua orang yang tidak ikut, yakni Sekwan Sularso WS dan Asisten I Abdul Kadir. Selain para pejabat itu, ikut pula sejumlah staf. Total jumlah rombongan belum diketahui.

Dia membantah kalau disebutkan kondisi pemerintahan di Pemalang berkesan vakum, akibat ditinggal pergi para pejabat teras. Sebab, tiap-tiap unit sudah bisa bekerja sendiri. Namun, dia mengakui kepergian mereka bisa menimbulkan menurunnya semangat kerja para staf, karena biasanya kalau tidak ada pemimpin, mereka sesukanya.

Dia mengaku tidak diberi kewenangan secara resmi oleh Bupati untuk memimpin pemerintahan. Namun, secara lisan, dia diminta untuk mewakili acara-acara Bupati. Misalnya, pembukaan diklat pertanian dan acara di Mojo serta di Kendaldoyong.(sf-80k)