Mencuri Start Kampanye Didenda Maksimal Rp 1 Juta

YOGYAKARTA - Jangan main-main dengan kampanye jika tak ingin didenda. Sebab mencuri start kampanye sebelum jadwal pemilu tiba, bisa didenda Rp 100 ribu-Rp 1 juta. Demikian ditegaskan Kepala Divisi Pengawasan Pemilu Kota Yogyakarta Agus Triyatno, Rabu (27/8).

Dia mengungkapkan, sudah ada parpol yang dianggap mencuri start dan diperingatkan secara lisan ataupun tertulis.

Namun tampaknya masih ada yang membandel. Jika pihak-pihak yang tak mau memenuhi saran dan teguran Panwas Pemilu, proses hukum akan berjalan.

"Undang-undang dan peraturannya sudah jelas. Siapa saja yang mencuri start kampanye bisa didenda Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta," tandasnya.

Pencurian start bukan berarti tidak berdampak apa-apa. Menurut penuturan dia, ternyata masyarakat tertekan dengan sikap dan perilaku parpol yang sudah mendahului "kampanye" meskipun pemilu masih lama.

Warga Yogyakarta menginginkan suasana sejuk, nyaman, dan aman sehingga banyak masukan agar bendera, umbul-umbul, dan spanduk yang berbau parpol dibersihkan dari jalan-jalan.

Dia mengakui sudah melakukan penelitian di sejumlah daerah di Kota. Sebagian besar masyarakat menginginkan tak ada nuansa politis sebelum kampanye dimulai. Mereka memberi masukan agar Panwas Pemilu bisa bersikap lebih tegas.

Kendala

Pada bagian lain, Agus Triyatno bersama teman-temannya dari Panwas Pemilu Kota yang pernah berkunjung ke Perwakilan Suara Merdeka Yogyakarta mengungkapkan, masih ada kendala dalam mekanisme kerjanya. Hal itu karena mereka belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

"Kami sudah mengajukan anggaran dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk bekerja di eksekutif, tapi sampai sekarang belum terlihat realisasinya," tuturnya.

Beberapa kendala tersebut ujar dia antara lain sekretariat yang representatif, alat komunikasi, faksimile, komputer untuk membuat jaringan dengan masyarakat ataupun lembaga lain.

Sarana itu sangat diperlukan, sebab pihaknya menyadari tak bisa bekerja tanpa bantuan dan kerja sama dengan pihak lain seperti media.

"Panwas Pemilu jelas sangat berharap fasilitas tersebut segera terpenuhi, sebab pemilu sudah di ambang pintu. Namun, bukan berarti kami tak akan bekerja. Buktinya, sudah cukup banyak yang kami lakukan untuk itu dan semua biaya masih urunan," tambahnya sambil tersenyum. (D19-81s)