Golkar dan PDI-P Pilih Damai

• Soal Bentrok Satgas

KEBUMEN - DPD Partai Golkar dan DPC PDI-P Kebumen akhirnya sepakat memilih damai, terkait dengan pencabutan bendera Partai Golkar di beberapa ruas jalan oleh ratusan orang. Kedua belah pihak juga menyatakan tidak saling menuntut.

"Kami telah dipanggil Panwas. Soal pencabutan bendera kami tak menuntut apa-apa. Namun, kami minta jangan sampai kasus itu terulang lagi," jelas Wakil Ketua DPD Partai Golkar Ambar Sugito di Mapolres, kemarin.

Pertemuan lintas partai diprakarsai Kapolres AKBP Drs Lilik Purwanto SH. Acara dihadiri muspida, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua KPU, Ketua Panwas, serta pemimpin parpol. Bupati diwakili Asisten I Sekda Drs Subiyanto.

Pada akhir pertemuan, Ambar Sugito dan Sekretaris DPC PDI-P Probo Indartono SE berjabat tangan, disaksikan muspida. Keduanya sepakat menjaga iklim sejuk dan siap menyukseskan Pemilu 2004 tanpa kekerasan.

Dalam pertemuan itu Ambar menyatakan insiden antarsatgas tersebut berlatar belakang pribadi yang seolah-olah antarkader partai. Namun, pihaknya sudah tak mempermasalahkan dan mengajak damai demi Kebumen.

Dia mengimbau Panwas dan KPU diberi keleluasaan menjalankan tugas, termasuk soal pendanaan.

Dalam hubungan ini Ambar meminta Bupati dan DPRD segera memenuhi imbauan itu agar kedua perangkat pemilu itu bisa berfungsi maksimal.

"Bayangkan, saat saya ke Panwas asbak saja tidak punya, komputer dipinjami Pak Kajari. Pak Asisten Sekda yang mewakili bupati harap segera memikirkan hal itu," tambah Ambar disambut gelak tawa peserta.

Mengantisipasi

Kapolres AKBP Lilik Purwanto mengimbau para pemimpin parpol agar mulai sekarang terus membina komunikasi. Dengan komunikasi antarpemimpin, kemungkinan terjadi ekses atau kekerasan di tingkat bawah dapat diantisipasi.

Dia menegaskan, pemilu sebagai saluran pesta demokrasi perlu memberikan kebebasan kepada masyarakat.

Namun, semua pihak harus taat hukum dan tidak mengembangkan isu-isu yang menciptakan kerawanan dalam masyarakat.

Menyinggung insiden satgas di Jl Pemuda, Kapolres menyatakan, polisi tetap menempuh prosedur secara proporsional. Jika ada pelanggaran hukum tetap diproses, tetapi bila masih bisa diselesaikan secara damai pihaknya mengutamakan upaya tersebut.

Ketua KPU Teguh Purnomo SH menegaskan, boleh saja para pemimpin parpol membuat kesepekataan, tetapi jangan sampai kesepakatan itu justru melanggar aturan hukum yang ada dalam perundangan.

Sementara itu, Ketua Panwas Drs Y Padmono MPd menyatakan, usulan kesepatan yang digagas Panwas dan Polres saat ini baru sebatas draf.

Tujuannya, mengantisipasi jangan sampai tahapan Pemilu 2004 ini membawa ekses negatif bagi masyarakat.(B3-42k)