Stimulan KPU-Panwas Rp 1,5 Juta/Anggota

BALAI KOTA - Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kota Semarang tak seluruhnya disetujui. Dalam rapat pembahasan perubahan anggaran 2003 di Komisi A DPRD Kota, Senin (11/8), usulan kedua lembaga tersebut dipangkas.

Uang perangsang kerja (stimulan) yang diusulkan Rp 3 juta per bulan per anggota, baik oleh KPU maupun Panwas Kota, hanya disepakati setengahnya. Dengan demikian, Komisi A akhirnya menyetujui stimulan sebesar Rp 1,5 juta. Hasil tersebut selanjutnya akan dibawa ke panitia anggaran dan rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan Dewan.

Rapat pembahasan tersebut diwarnai tawar-menawar besar uang stimulan. Sekda Drs Saman Kadarisman meminta dana pendamping dari APBD untuk anggota KPU dan Panwas tidak lebih banyak dari yang dialokasikan APBN.

''Lazimnya dana pendamping lebih kecil daripada yang didampingi.'' Karena itu, ujar dia, jika uang kehormatan untuk Ketua KPU Kota Rp 1,5 juta per bulan (dipotong PPh 15%), stimulan dari APBD di bawahnya atau maksimal sama. Setelah melalui pembicaraan cukup panjang dengan argumentasi masing-masing, akhirnya rapat menyepakati besar stimulan bagi setiap anggota KPU adalah Rp 1,5 juta per bulan.

Stimulan setiap anggota Panwas Kota juga disepakati sama, yakni Rp 1,5 juta per bulan. Hanya, untuk anggota Panwas belum ada kejelasan besar uang kehormatan dari APBN.

Secara total, alokasi dana APBD di perubahan anggaran 2003 untuk KPU Rp 386.785.000, dari usulan terbaru Rp 1.253.837.270. Adapun untuk Panwaslu Rp 261.195.000 dari usulan semula Rp 486.600.000.

Dana sebesar itu, selain untuk stimulan, juga dialokasikan untuk sekretariat, uang lembur, belanja barang (khusus KPU), penerangan/penyuluhan, seleksi anggota PPK dan PPS, serta pemeliharaan dan bahan bakar minyak kendaraan.

Selain itu, ada lagi dana biaya perjalanan dinas, uang kehormatan anggota PPK dan Panwaslu Kecamatan Rp 400.000 per anggota per bulan, bantuan operasional PPK, serta anggaran lokakarya pemetaan/pengawasan (khusus Panwas).

Wakil Ketua Panwas Kota Drs M Abdhul Kholiq mengatakan, lokakarya antara lain untuk memetakan kekuatan politik di tiap-tiap wilayah. Hasil akhirnya akan diwujudkan dalam sebuah buku pemetaan. ''Ini akan memudahkan pengawasan." (G7-73e)