logo SUARA MERDEKA
Line
  Kamis, 31 Juli 2003 Karangan Khas  
Line

Manajemen Aset Pemerintah Daerah

Oleh: Sinoeng N Rachmadi

... Menyikapi otonomi daerah, Pemda sebaiknya menerapkan Manajemen Aset guna mengoptimalkan sumber penerimaan daerah, dan menyusun strategi pemasaran daerah... (Doly D Siregar, 2000)

DENGAN bergulirnya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, telah membawa perubahan konstelasi pemerintahan, utamanya kewenangan yang besar kepada daerah. Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999, membawa perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik yang lebih nyata, luas dan bertanggung jawab.

Implikasinya, peran pusat cenderung makin ringan, sementara di daerah akan semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Dukungan adanya pengembangan visi dan misi pembangunan wilayah, utamanya yang market oriented menciptakan citra pasar tentang potensi wilayahnya, meningkatkan kualitas permukiman dan lokasi bisnis, memperbaiki sistem dan organisasi tata kerja pemerintah daerah (SOTK) guna peningkatan pelayanan publik, serta mengedepankan peran serta aktif masyarakat secara optimal.

Seorang kepala daerah, dapat diibaratkan sebagai chief executive officer (CEO) di sebuah perusahaan bisnis, semestinya memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan dengan baik daerahnya sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Namun perlu diingat, masalah yang pasti dihadapi adalah makin ketatnya tingkat persaingan antardaerah dalam merebut minat investor untuk berusaha di wilayahnya, dukungan dari perilaku birokrasi di daerah yang berkualitas, adanya upaya pengembangan kapasitas dan pendidikan aparatur (birokrat) di daerah dan sebagainya.

Pengelolaan daerah di masa depan, dapat memanfaatkan teori Manajemen Aset yang telah berkembang sangat pesat di beberapa negara di dunia dalam pelaksanaan otonomi, yang bermula dengan orientasi statis, menjadi lebih dinamis, inisiatif dan strategis.

Manajemen Aset pada mulanya hanya memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya pemanfaatan ataupun penggunaan aset dalam kaitan mendukung operasionalisasi pemerintahan daerah, serta inventarisasi aset-aset Pemda yang tidak digunakan lagi.

Dalam perkembangannya, manajemen aset lebih berkembang dengan memasukkan nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset, auditing atas pengelolaan tanah milik pemerintah daerah, aplikasi sistem informasi manajemen aset (SIMA) Pemerintah Daerah dan optimalisasi pemanfaatannya. Perkembangan terakhir, cakupannya juga menyangkut monitoring kinerja operasionalisasi aset dan strategi investasi untuk optimalisasi aset.

Bila hal ini kita telaah dalam konteks kinerja pemerintah daerah di Indonesia, memang belum sepenuhnya dipahami apalagi untuk direalisasikan secara optimal. Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang memang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat.

Seringkali pemerintah daerah menuai hujatan publik tentang pemanfaatan dan pengalihan aset milik pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan bergulirnya tuntutan akan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menyikapinya berawal dari perubahan pola pikir (mindset) para pelaku birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Tidak jarang hal ini sering ditengarai perubahan tuntutan publik akan performa birokrasi memunculkan resistensi yang tinggi, justru dari kalangan birokrat itu sendiri. Hal ini seyogianya dapat disikapi secara lebih arif dan bijak, terarah, bertahap dan berkelanjutan.

Pengembangan SIMA

Secara teoritis, Manajemen Aset terdiri atas 5 tahapan kerja, yakni: (1) Inventarisasi Aset, (2) Legal Audit, (3) Penilaian Aset, (4) Optimalisasi Aset, dan (5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Kelima tahap ini merupakan sebuah mekanisme sistemik dan berkelanjutan.

Dalam persoalan manajemen aset pemerintah daerah, salah satu sarana efektif untuk mengatasinya adalah dengan mengembangkan SIMA. Melalui SIMA ini, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu khawatir akan pengendalian yang lemah dan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Hal ini dapat meminimalisasi praktik KKN Gaya Baru Model Lama dalam tubuh birokrasi pemerintah daerah yang disinyalir makin marak.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi daerah di era otonomi ini, perlu ada upaya konkret memasukkan konsep Manajemen Aset dalam Strategi Pembangunan Daerah secara integral. Pemerintah daerah diharapkan dapat membangun dan memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dan kompetitif (competitive advantages) dalam memasuki persaingan ketat dengan pemerintah daerah lainnya maupun pasar internasional.

Sedangkan penerapan konsep Manajemen Aset dalam rangka memberdayakan perekonomian di daerah, memiliki ruang lingkup yang lebih luas.

Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah adanya 6 langkah kebijakan terapan, yakni: (1) Identifikasi potensi ekonomi daerah, melalui studi potensi ekonomi daerah yang didukung dengan penerapan Sistem Informasi Potensi Ekonomi Daerah, (2) Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), (3) Optimalisasi aset Pemerintah Daerah, baik yang telah dimanfaatkan maupun yang belum didayagunakan; (4) Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan daerah yang bernuansa wirausaha, (5) Penilaian atas kekayaan pemerintah daerah, merupakan salah satu variabel indikator dalam pengembangan perekonomian wilayah, (6) Pengembangan strategi pemasaran wilayah, dalam kaitan ini dituntut kemampuan untuk mengembangkan iklim investasi yang kondusif serta memiliki daya ungkit terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan aset pemerintah daerah tidak hanya sekadar dilakukan dalam rangka mendukung operasionalisasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan saja, tetapi juga memaksimalkan upaya-upaya konkret untuk memberikan kontribusi bagi pemasukan keuangan daerah (income) dari pemanfaatan asset yang dimiliki.

Konsep Manajemen Aset ini, dapat dijadikan salah satu alat pemerintah daerah dalam rangka memberdayakan ekonomi daerah di era otonomi yang bernuansa global, sekaligus meningkatkan performa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. (18)

- Sinoeng N Rachmadi, Pj Perencana Muda Bappeda Provinsi Jawa Tengah; tengah menempuh pendidikan di Swedia.


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA