logo SUARA MERDEKA
Line
  Kamis, 31 Juli 2003 Jawa Tengah - Muria  
Line

Peserta Uji Kepatutan Panwas Pemilu Kecamatan Tak Permasalahkan Honor

PATI - Hampir seluruh peserta uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kecamatan di Kabupaten Pati, tidak mempermasalahkan berapa besar imbalan honor atas jerih payahnya yang akan diterima.

Mereka menyadari sampai sekarang, anggaran untuk keperluan itu belum ada kejelasan. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Pati, Rubiyanto menjawab pertanyaan seusai melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon anggota Panwas Pemilu Kecamatan, Rabu (30/7) kemarin.

Dengan demikian, kata dia, meskipun ungkapan para calon itu tidak bisa dijadikan acuan secara mutlak, paling tidak mereka bisa memahami kondisi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2004.

Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, para calon panwas pemilu yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan selama tiga hari berturut-turut, Senin hingga Rabu, seluruhnya berjumlah 78 orang. Ketika diberitahu, jika menjadi panwas kecamatan itu tugasnya cukup berat, tapi belum ada kejelasan soal anggaran yang bersumber dari APBN, ternyata tidak membuat mereka mengurungkan minatnya.

Sedangkan alasan yang dikemukakan, rata-rata sudah sering melaksanakan kegiatan dengan imbalan yang minim atau bahkan sama sekali tak terima honor. Dengan kata lain, tujuan mereka menjadi anggota panwas bukan semata-mata untuk mendapatkan imbalan finansial atau yang sering disebut-sebut sebagai padat karya politik. Akan tetapi, ada yang lebih penting dari itu, adalah bisa mendapatkan pengalaman dan merasa telah ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu.

''Hanya saja, di antara sekian calon tersebut yang menginginkan jika menjadi panwas pemilu ada imbalannya, hendaknya disampaikan secara transparan,'' ucap Rubiyanto.

Rp 200 Miliar

Gambaran secara umum tentang alokasi anggaran untuk panwas pemilu, katanya lagi, sampai saat ini belum ada kejelasan. Meskipun dari dana APBN telah disebut-sebut ada alokasi Rp 150 - 200 miliar, tapi realisasinya sama sekali belum ada.

Jika alokasi APBN hanya sebesar itu, seharusnya bisa dihitung, berapa nanti yang akan diterima panwas pemilu provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Sebab jumlah provinsi di seluruh Indonesia ada 33, kabupaten/kota 483, dan kecamatan 5.059.

Akibatnya, untuk bisa melaksanakan kegiatan panwas yang harus melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu, panwas kabupaten/kota terpaksa harus mengajukan permohonan alokasi dana dari APBD. Akan tetapi, selama belum ada kejelasan berapa persen proporsi APBD, untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu, hal itu tetap menjadi kendala di daerah.(ad-14)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA