logo SUARA MERDEKA
Line
  Sabtu, 19 Juli 2003 Jawa Tengah - Banyumas  
Line

''Sekolah Harus Buat RAPBS Dulu''

PENARIKAN dana pengembangan sekolah bagi siswa baru pada awal tahun ajaran, selalu dilakukan oleh SLTP/SMU/SMK, baik negeri maupun swasta.

Di Banyumas pun kebijakan seperti itu akan dilakukan di sejumlah sekolah. Dahulu, istilah untuk menyebut penarikan dana itu beraneka ragam, seperti uang BP3 dan uang gedung.

Kepala Dinas Pendidikan Banyumas Drs Sutjipto DS ketika ditemui mengatakan, Pemerintah tidak bisa melarang seperti itu, terutama terhadap sekolah swasta. Karena Pemerintah baru mampu memberi subsidi kurang lebih dua pertiga dana pendidikan kepada setiap sekolah negeri, sedangkan sisanya berasal dari masyarakat. Sebaliknya, untuk sekolah swasta beban atau subsidi dari masyarakat/orang tua siswa lebih tinggi.

Di sisi lain, sebagian orang tua siswa ada yang tidak keberatan dengan penarikan dana, sepanjang itu untuk prestasi anak-anaknya. Mereka yang berkecukupan secara ekonomi, rela ''jor-joran'' menyekolahkan anaknya di sekolah swasta unggulan.

Hal itu memang sulit dihindari. Namun pemkab melalui Dinas Pendidikan sudah memberi rambu-rambu soal itu.

Apa rambu-rambu itu?

Kami mengimbau kepada sekolah swasta maupun negeri, setiap melakukan penarikan dana pengembangan harus melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Setiap sekolah harus membuat itu dan dilaporkan ke Diknas. Sehingga nanti diketahui berapa dana yang ditanggung sekolah berikut pemanfaatannya. Jadi sekolah tidak boleh menarik dana sebelum membuat RAPBS.

Bagaimana RAPBS itu dibuat?

Sekolah punya komite sekolah, tentunya lembaga itu harus dilibatkan. Dengan memberi kontrol dalam pembuatan RAPBS.

Seperti apa dana pengembangan itu ditentukan?

Tentunya setelah RAPBS dibuat dan penarikannya harus transparan. Misalnya, setelah dihitung-hitung RAPBS mencapai Rp 150 juta. Setelah dicocokkan dengan dana yang tersedia, cuma ada Rp 100 juta. Nah, kekurangan Rp 50 juta itu yang diperbolehkan dicari lewat dana pengembangan. Sekolah tidak boleh memanipulasi RAPB itu, sebab dikontrol oleh komite sekolah dan dewan pendidikan.

Ketentuan lain?

Setiap sekolah tentunya harus memperhatikan kondisi ekonomi orang tua siswa. Memang, beberapa sekolah khusus swasta unggulan sudah mematok biaya tinggi. Karena dengan alasan menjaga mutu dan prestasi, di samping orang tua siswa sendiri tidak keberatan. Terhadap yang seperti itu, Pemkab meminta agar tidak saklek menerapkannya. Mereka yang tidak mampu agar diberi kesempatan.(Jamal Al Ashari--20)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA