logo SUARA MERDEKA
Line
  Sabtu, 5 Juli 2003 Ekonomi  
Line

Analisis

Apa yang Harus Dilakukan setelah Tingkat Inflasi Rendah?

PEMENANG Nobel bidang Ekonomi Yoseph E Stiglizt, dalam salah satu tulisannya mengemukakan, inflasi rendah bukan tujuan akhir sebuah kebijakan ekonomi. Setelah inflasi rendah, tujuan kebijakan ekonomi tetap mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kesempatan kerja tinggi.

Tingkat inflasi Indonesia pada Juni 0,09% atau 1,23% selama enam bulan pertama tahun ini. Sebuah pencapaian tujuan antara yang boleh dikatakan sukses.

Tingkat inflasi yang rendah selain mampu mengerem penurunan daya beli, seharusnya mampu menjadi insentif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi inilah satu-satunya pendorong peningkatan daya beli yang berkesinambungan.

Logikanya, dengan tingkat inflasi yang rendah, bank sentral dapat menurunkan tingkat bunga tanpa harus ketakutan berlebihan akan mendorong inflasi, walaupun dengan ekspansi moneter.

Nilai tukar rupiah yang stabil tapi cenderung menguat menjadi kekuatan lain untuk menurunkan suku bunga tersebut. Selanjutnya, penurunan suku bunga oleh bank sentral diharapkan mampu mendorong tingkat bunga simpanan dan pinjaman juga turun.

Penurunan tingkat bunga pinjaman selanjutnya diharapkan mampu mendorong investasi yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Sudahkah tingkat inflasi yang rendah tersebut mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Di mana letak masalahnya dan apa yang harus dilakukan kemudian? Apa yang menyebabkan inflasi begitu rendah?

Indikasi kuat menunjukkan inflasi rendah tersebut karena penurunan permintaan agregat dan pengaruh perkembangan eksternal. Penurunan jumlah uang beredar pada Maret adalah 0,16% untuk M-1 dan uang primer 1,74% merupakan indikator penurunan permintaan itu.

Dari faktor eksternal, selain karena terjadi deflasi di beberapa negara juga lantaran dolar AS melemah. Enam bulan ke depan, dolar AS diperkirakan masih akan melemah terhadap beberapa mata uang kuat lain. Terhadap yen pada 1 Juli adalah 119,3 yen/ dolar AS atau meningkat lebih cepat dari perkiraan sebelumnya 128,1 yen/dolar AS. Pada November diperkirakan 113,9 yen/dolar AS.

Terhadap poundsterling, saat ini 1,664 poundsterling/dolar AS atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, 1,56 poundsterling/dolar AS.

Dolar AS yang melemah tersebut memang menjadi perhatian kita, mengingat AS sebagai negara dengan perekonomian terbesar dalam percaturan ekonomi dunia.

Namun gejala penguatan dolar AS tersebut sudah diantisipasi oleh Pemerintah AS melalui tindakan Federal Reserve (Fed) dengan menurunkan suku bunga dari 1,25% menjadi 1% pada pekan terakhir Juni. Langkah bank sentral itu dilatarbelakangi oleh tingkat inflasi yang rendah saat ini, yakni 2,12%, dan terutama oleh tingkat pengangguran yang relatif tinggi, yaitu 6,10%.

Khawatir

Pemerintah AS tentu sangat khawatir pada tingkat pengangguran yang tinggi tersebut setelah mengalami kemakmuran pada dasawarsa 1990-an saat Partai Demokrat berkuasa.

Yang menarik, perkiraan jumlah uang beredar (M1) pada Juli ini naik 0,64% dan Agustus turun 9,8%, kemudian naik lagi menjadi 11,22% pada September.

Perkiraan itu mengisyaratkan ekonomi masih lesu pada kuartal tiga tahun ini. Pada kuartal tersebut perekonomian AS diperkirakan tumbuh lebih kurang 0,02%.

Apa yang terjadi pada perekonomian AS tampak mengilhami Bank Indonesia (BI). Pada ulang tahunnya yang ke-50 ini, bank sentral Indonesia itu telah sukses menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23/1999, yakni mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah.

Namun sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz dan juga dilakukan oleh Fed, tanggung jawab bank sentral bukan sebatas sukses mengendalikan inflasi, tapi lebih dari itu adalah pertumbuhan dan kesempatan kerja.

Di situlah sebenarnya BI dituntut tanggung jawab terhadap perekonomian nasional setelah sukses mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai rupiah.

Keluhan umum mengenai peran intermediasi perbankan yang masih rendah tidak bisa didiamkan begitu saja oleh bank sentral. Loan to Deposit Ratio (LDR) atau rasio simpanan dan pinjaman pada bank umum yang kini 20,26% merupakan indikator peran itu masih seret.

Langkah BI menurunkan suku bunga SBI jelas bukan langkah yang salah dan memang harus demikian. Akan tetapi hal itu belum cukup. Penurunan suku bunga SBI baru kondisi yang diperlukan, karena belum mampu mendorong penurunan suku bunga pinjaman yang saat ini masih bertengger pada 16%-18%.

Mengapa suku bunga pinjaman sangat kaku untuk turun? Apakah korelasi suku bunga SBI dengan suku bunga pinjaman begitu rendah, sehingga time lag-nya begitu panjang dan instrumen moneter yang digunakan BI tidak berdaya?

Benar, sejak Paket Juni 1993 BI tidak lagi berhak mengatur-atur suku bunga bank umum karena kita sudah berkomitmen terhadap mekanisme wajar. Namun semua mengetahui, nyawa bank umum Indonesia sebagian bisa bertahan dari hantaman krisis lantaran campur tangan pemerintah dan rakyat melalui instrumen BLBI yang bunganya harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia melalui APBN.

Struktur industri perbankan yang oligopolistik menjadi salah satu penyebab suku bunga pinjaman kaku untuk turun. Memahami struktur demikian dan pengalaman mekanisme penyelamatan bank pada masa krisis tersebut, mekanisme kelembagaan oleh BI dan pemerintah bisa ''memaksa'' bank umum menurunkan suku bunga.

Kebijakan itu tidak ''haram'' dilakukan. Kita perlu memahami betul, kebijakan ekonomi tidaklah akan dioperasikan dalam ruang hampa yang ceteris paribus. Tindakan inkonvensional perlu dilakukan bila kita yakin langkah itu merupakan tindakan penyelamatan.

Aspek lain yang harus juga kita perhatikan adalah intermediasi seret bukan hanya karena faktor perbankan dan BI. Salah satu di antaranya karena dunia perbankan belum yakin dan percaya sektor riil sebagai penyerap dana perbankan sudah betul pulih dan mampu menjamin dana tersebut kembali.

Pada lain pihak, harus kita tanyakan lagi, apakah jika suku bunga pinjaman diturunkan akan menjamin peningkatan investasi, karena bagi para investor suku bunga hanya merupakan salah satu komponen biaya yang harus ditanggung.

Sangat ironis bila suku bunga sudah diturunkan, tetapi korupsi masih tetap menjadi bagian dari perilaku sebagian besar masyarakat kita.(53j)

- Drs Sugiyanto MS, pengajar dan Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) Fakultas Ekonomi Undip


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA