logo SUARA MERDEKA
Line
  Senin, 23 Juni 2003 Ekonomi  
Line

Bulog Jangan Lupakan Tujuan Awal Berdirinya

SEMARANG-Perum Bulog diminta tidak melupakan sejarah dan tujuan awal berdirinya, walaupun sejak 10 Mei 2003 lembaga itu telah berubah status dari lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) menjadi perusahaan umum (perum).

Demikian disampaikan Ir Sony Heru Priyanto MM, staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Sabtu (21/6). Menurutnya, jika dikaji kembali latar belakang dan tujuan pendirian Bulog pada 1967, tidak salah apabila petani menaruh harapan besar kepada Bulog dalam mengatasi masalah stok pangan.

Kebijakan yang diterapkan Bulog didasarkan pada konsep yang diajukan Saleh Affif dan Leon Mears (1967). Konsep kebijakan tersebut meliputi pertama, perlu adanya harga dasar (floor price) yang merangsang produksi.

Kedua, perlu adanya selisih yang memadai antara harga dasar dan harga maksimal untuk merangsang pedagang swasta. Ketiga, perlu ada harga maksimal (ceiling price) untuk melindungi konsumen. Keempat, perlu ada relasi harga antardaerah. Kelima, perlu ada stok penyangga (buffer stock) yang dikuasai pemerintah.

Menurut Sony, kebijakan stok pangan berupa beras bertujuan untuk keamanan pangan (food security) dan stabilitas harga beras untuk menjaga agar harga tetap stabil, tidak berada di bawah harga dasar, dan tidak berada di atas batas harga tertinggi. Hal itu dilakukan Bulog dengan cara membeli beras pada waktu panen raya. Selanjutnya menjual kembali pada waktu musim paceklik dengan melakukan operasi pasar (OP).

Pembelian beras oleh Bulog bertujuan melindungi petani, melalui penetapan harga dasar, sedangkan OP dilakukan untuk melindungi konsumen melalui penetapan harga tertinggi.

Perubahan status Bulog sejak 10 Mei 2003 lalu akan mengakibatkan perubahan sistem administrasi, kebijakan operasional, dan kualifikasi sumber daya manusia di Bulog. Tugas yang dibebankan kepadanya masih tetap pada pelayanan masyarakat dan kegiatan bisnis.

Kepala Perum Bulog (PB) Divisi Regional Jateng Bachtiar Rs mengatakan, kedua tugas itu dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Dalam jangka waktu dua hingga lima tahun, tugas pelayanan masyarakat akan mendominasi kegiatan Bulog, yaitu mencapai 80%, sedangkan kegiatan bisnis hanya 20%.

Pada tahap awal perubahan menjadi perum, masih didominasi pelayanan publik. Karena itu, kegiatan yang dilaksanakan PB Divre Jateng belum banyak berbeda dari periode sebelumnya, melalui kegiatan pengadaan gabah kering giling (GKG) sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2002. Tugas mendistribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) juga masih dilakukan.

Sementara itu, tugas bisnis yang dipadukan dengan pelayanan publik, mengelola distribusi gula pasir. Bulog diposisikan sebagai Badan Penyangga Gula Nasional (BPGN) dan mengoordinasikan distribusi gula impor milik PT Perkebunan Nasional (PTPN) dan PT Rajawali. (sy-69k)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ragam | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA