Beredar Isu Rebutan Proyek

• Pembangunan Terminal GP

SUKOHARJO- Seiring dengan pemerataan lahan Gunung Pare (GP) beredar isu tak sedap berkait dengan pembangunan terminal di sana. Dikabarkan, anggota DPRD berupaya mengegolkan calon investor untuk menggarap proyek itu.

Namun isu miring itu dibantah Ketua Komisi D Suparno Parno Murdoko. Die menuturkan tak ada anggota DPRD berlomba mengegolkan calon investor. Dia mengakui ada anggota DPRD mendatangi eksekutif. Namun mereka datang semata-mata untuk memberikan pertimbangan.

''Jadi sama sekali bukan untuk memaksakan calon investor yang dibawa. Itu sama sekali tidak benar,'' ujar dia, kemarin.

Pemimpin DPRD, kata dia, telah mengadakan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan terminal. Dalam pertemuan disepakati pembangunan harus segera dilakukan. Itu sekaligus untuk mengejar target waktu, sehingga terminal dapat berfungsi menjelang Lebaran nanti.

Apakah investor kelak berdasar penunjukan? Dia menjawab itu tak mungkin. Investor akan ditetapkan berdasar nilai penawaran. Yang menang investor yang mengajukan penawaran terendah sesuai dengan bestek proyek.

''Kami akan bertindak transparan sehingga tak mungkin ada penunjukan investor.''

Enam Investor

Hingga kini, kata dia, sudah ada enam investor mengajukan penawaran. Sayang, dia tidak mau membeberkan siapa keenam investor itu. Dia hanya menyatakan sebagian besar investor berasal dari luar daerah. Bila menang, mereka diwajibkan menggandeng mitra lokal.

''Terus terang saya tak tahu siapa saja yang memasukkan penawaran. Yang jelas kami akan melibatkan investor lokal.''

Perubahan Anggaran

Tahap awal pembangunan membutuhkan dana sekitar Rp 15 miliar. Pencairan dana sekarang masih dibahas karena tak mungkin mencairkan dana mendahului anggaran. Kemungkinan dana cair setelah ada perubahan anggaran atau menunggu APBD 2004.

''Maka investor tak akan langsung dibayar karena harus menunggu pencairan dana. Namun investor tak perlu khawatir, karena kami punya komitmen untuk segera mengerjakan proyek terminal GP.''

Wakil Ketua DPRD Abdul Rosyid Muchtar menyatakan pembangunan terminal tak boleh ditunda. Penundaan proyek akan berdampak buruk terhadap penataan lalu lintas di Kartasura dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Ketika disinggung soal tambahan dana Rp 425 juta untuk bantuan pembongkaran makam dan kremasi kerangka jenazah, anggota asal FPAN ini menyatakan DPRD sudah menyetujui. ''Kami sudah menyetujui tambahan dana itu, karena cukup penting. Saat ini tinggal membahas mekanisme pencairan dana.'' (G10-58g)