logo SUARA MERDEKA
Line
  Rabu, 11 Juni 2003 Ekonomi  
Line

Penyelesaian BLBI Jangan Bebani APBN

JAKARTA-Perbincangan masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) makin ramai menyusul pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio Budiardjo Joedono yang menyebutkan, penyelesaian masaah tersebut hanya menguntungkan pengusaha dan konglomerat.

Menteri Keuangan Boediono mengatakan, penyelesaian masalah BLBI jangan sampai membebani APBN 2004 dan 2005. Selain itu, penyelesaian masalah itu juga tidak boleh membuat rasio kecukupan modal (CAR) BI turun dari 5%, seperti yang disyaratkan Undang-undang (UU) BI. Untuk itu, pemerintah dan BI akan menghitung proyeksi neraca keuangan BI untuk tahun 2004 dan 2005.

"Jika masalah BLBI dapat diselesaikan, dapat memperbaiki kredit rating Indonesia. Pola penyelesaian masalah itu diharapkan tidak akan membebani APBN serta tidak membuat neraca BI lemah," ujarnya.

Hal itu penting, karena jika neraca BI lemah akan dipertanyakan pasar. "Kalau kredit rating itu bisa diperbaiki, masalah yang lain juga membaik. Kredit rating kami bisa dinaikkan," tandas dia di Jakarta, Senin.

Berkaitan dengan permintaan BI agar pemerintah membayar utang BLBI Rp 12 triliun menyusul defisit BI Rp 13,8 triliun, Boediono mengatakan, angka tersebut perlu diverifikasi. Artinya, pemerintah tidak akan begitu saja menerima angka tersebut. "Angka itu merupakan hasil perhitungan. Apa benar angkanya, nanti akan kami lihat pada konteks APBN 2004, bagaimana itu bisa kami akomodasi atau diatasi. Pemerintah akan lakukan verifikasi," paparnya.

Dalam hubungan ini Deputi Gubernur BI Bunbunan Hutapea mengatakan, BI menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah BLBI kepada DPR.

Namun, menurut perhitungan BI dan Depkeu besar BLBI Rp 159 triliun. Jika terjadi perbedaan perhitungan, itu disebabkan oleh angka yang dipegang DPR adalah nilai hasil audit BPK, yakni Rp 144,5 triliun, sedangkan bagi BI angka itu masih harus ditambah Rp 14,5 triliun sesuai dengan auditnya.

Mengenai tambahan tersebut Bunbunan menjelaskan, karena dana itu diberikan kepada bank-bank yang sudah berstatus Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) di BPPN, dan semua asetnya sudah selesai dijual.

Sebelumnya, Billy (panggilan Ketua BPK Satrio Budiardjo Joedono- Red) mengatakan, penyelesaian BLBI yang menyebabkan neraca keuangan BI mengalami defisit, dan akhirnya harus direkapitalisasi dalam bentuk pembayaran bunga (interest charge), sebenarnya hanya menguntungukan pengusaha dan konglomerat. (tri-69k)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA