Tiga Problem Besar Dihadapi AS di Irak

- Washington tampaknya makin kesulitan untuk menyelesaikan masalah di Irak pascainvasi. Khususnya dalam pembentukan pemerintah sementara yang bertugas mempersiapkan pembentukan pemerintahan permanen. Pertemuan antara utusan AS untuk Bagdad Paul J Bremmer dengan tokoh-tokoh politik negara itu, yang direncanakan akhir Mei ini, diundur sampai pertengahan Juli. Masih ada jurang pendapat yang sangat lebar antara keinginan AS dan para pemimpin Irak. Washington tetap ingin memegang peran lebih besar dalam pembentukan pemerintahan interim, sedangkan para pemimpin Irak menghendaki proses itu sepenuhnya diserahkan ke tangan mereka.

- Keadaan di Irak sekarang seharusnya memaksa AS mengambil langkah cepat dalam membentuk pemerintahan sementara. Keadaan seolah-olah tanpa hukum dan ketertiban terus menjadi-jadi. Harga bahan pangan dan kebutuhan lain melonjak tinggi. Aparat pemerintah dari era Saddam Hussein, termasuk petugas kepolisian yang direkrut sementara, tak mampu menjalankan tugas dengan baik. Perekrutan sangat hati-hati karena harus bebas dari unsur-unsur Partai Baath. Kekacauan itu menimbulkan ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat Bagdad serta berbagai kota lain. Keadaan itu gampang diperkirakan kalau menambah faktor kesulitan bagi Paul Bremmer dalam usaha merampungkan tugas.

- Selain masalah pemerintahan sementara, Washington sedikitnya menghadapi dua persoalan besar yang lain. Pertama menyangkut pembuktikan tuduhan terhadap Bagdad tentang pemilikan persenjataan pamungkas oleh Saddam. Hingga berpekan-pekan setelah invasi usai, bukti-bukti konkret belum juga ditemukan. Termasuk ahli senjata penasihat Saddam, tidak bisa memberikan bahan-bahan yang selama ini dicari. Bahwa AS sampai menawarkan hadiah besar bagi siapa pun warga Irak yang bisa menyerahkan bukti, menunjukkan para penguasa negara adidaya itu tampaknya menghadapi jalan buntu. Seperti halnya Saddam Hussein, bukti yang sejak awal diyakini ada kini seolah-olah lenyap ditelan bumi.

- Persoalan itu bisa berbalik menjadi bumerang bagi AS dalam persoalan Irak. Usaha rehabilitasi membutuhkan dana sangat besar. Dubes AS di PBB John Negroponte pekan ini telah mengajukan draft resolusi untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Irak. Namun draft itu ditentang oleh "tiga oposan" AS dalam masalah Bagdad. Prancis, Jerman, dan Rusia menentang pencabutan sanksi sebelum AS membuktikan tuduhan terhadap Saddam Hussein. Yaitu menemukan bukti bahwa pemimpin Irak itu menyimpan dan mengembangkan senjata pemusnah massal. Sebab, hal itulah yang dijadikan alasan oleh Bush untuk melancarkan invasi dan berbuntut kemelut di negara tersebut seperti dilihat sekarang.

- Kedua, ada gejala kemeningkatan aktivitas teroris Al Qaedah. Dimulai dari serangan jibaku terhadap kompleks hunian warga asing di Ryadh, Arab Saudi, yang menewaskan delapan orang AS, disusul serangan serupa di Casablanca yang menelan korban jiwa jauh lebih banyak. Selasa lalu, sebuah kafe di tengah ibu kota Turki, Ankara, juga dibom. Polisi Turki belum bisa memastikan bom itu diledakkan oleh unsur Al Qaedah ataukah separatis Kurdi. Jibaku di Ryadh dan Casablanca ditandai ada kaitannya dengan aktivitas Al Qaedah. Aparat keamanan Arab Saudi bahkan menengarai ada petunjuk bahwa aktivitas tersebut bakal terus meningkat. Ada informasi bahwa kelompok itu telah merekrut pemimpin baru.

- Isyarat Arab Saudi kemudian diperkuat oleh sebuah rekaman yang disiarkan oleh TV AlJazeera. Rekaman itu yang disebutkan diperoleh dari pemimpin baru Al Qaedah, berisi seruan agar warga Arab menyerang objek-objek dan instalasi di dunia Arab yang ada kaitannya dengan kepentingan AS. Serangan di Ryadh dan Casablanca sangat mungkin ada kaitannya dengan seruan tersebut. Kenyataan itu telah mendorong AS untuk menutup Kedubes dan kantor-kantor lain di Arab Saudi. Bahkan seluruh kota AS dinyatakan dalam keadaan siaga Oranye atau Siaga II. Tujuan invasi ke Irak yang oleh Bush disebutkan untuk mewujudkan perdamaian dan demokrasi di Irak dan dunia Arab sulit dicapai dalam waktu dekat.