Divestasi Bank Lippo Tunggu Izin DPR

JAKARTA- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan meminta izin kepada DPR untuk mendivestasi Bank Lippo pada 29 Mei. Bila persetujuan sudah diperoleh, maka diharapkan proses divestasi sudah bisa dimulai Juni ini.

"Bila semua berjalan baik dan DPR sudah memberi izin, maka kami akan segera launch," kata Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung, kemarin.

Demikian pula untuk divestasi BII, pihaknya berharap segera mendapatkan persetujuan dari DPR. Sementara itu divestasi Bank Permata belum akan dilaksanakan tahun ini.

Sebelum itu, Deputi Kepala BPPN Bidang Restrukturiasi Perbankan I Nyoman Sender mengemukakan, BPPN akan mengajukan izin kepada DPR agar dapat mendivestasi Bank Lippo, BII, dan Bank Permata.

Pada tahap awal, tutur dia, BPPN akan mengajukan divestasi BII dan Bank Lippo pada tahun ini. Adapun divestasi Bank Permata, BPPN akan mengusulkan agar pelaksanaannya belakangan, karena perlu waktu untuk memperbaiki kinerjanya.

Saat ini, BPPN masih menguasai saham mayoritas di ketiga bank itu. Badan tersebut berencana membentuk holding company untuk menampung sisa saham perbankan.

Kebijakan Pemerintah

Temenggung mengatakan, lembaganya akan mendivestasi bank sebagaimana kebijakan yang sudah pemerintah canangkan. Divestasi Bank Lippo dan BII diharapkan bisa selesai pada tahun ini.

Pemerintah, sambung dia, sudah menyampaikan masalah divestasi kedua bank tersebut kepada DPR tahun lalu. Saat ini, BPPN masih memiliki 59,25 % saham di Bank Lippo, sedangkan di BII kepemilikannya 99%.

Menyinggung soal penutupan BPPN, Temenggung menyatakan pihaknya telah menyiapkan strategi penutupan pada Februari 2004. Namun masih ada masalah legal yang harus diselesaikan.

"Terdapat beberapa masalah di pengadilan yang belum diselesaikan setelah penutupan BPPN," ungkapnya.

Namun, tagas dia, semua transaksi di lembaganya tetap diusahakan selesai pada September mendatang. (tri-53j)