Akses ke Dieng Lebih Mudah dari Wonosobo

BANJARNEGARA - Hampir 80 persen kawasan Dataran Tinggi Dieng berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, sisanya Wonosobo. Namun kawasan Dieng lebih mudah diakses dari Wonosobo terutama dari jalur selatan (Yogyakarta) atau an utara (Semarang).

Sebagai pemilik pemilik sah secara kewilayahan dataran tinggi yang berketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut itu, kedua kabupaten telah membuat kesepakatan untuk membangun sinergi bersama agar kawasan ini bermanfaat bagi masyarakat.

Banjarnegara dan Wonosobo minta dukungan Menbudpar agar ambisi kedua kabupaten menjadikan Dieng pusat wisata Indonesia setelah Borobudur dan yang lain, tercapai. Hal itu mengingat luasnya kawasan ini yang mencapai 50 km persegi.

"Sayang apabila potensi ini tak dirawat dengan baik," kata Wabup Drs Hadi Supeno MSi itu saat menerima kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardhika dan rombongan di pesanggaran Soeharto-Whitlam, Rabu lalu.

Rombongan menteri yang diikuti Bupati Wonosobo Drs H Trimawan Nughrohadi saat ke Dieng hanya sekitar 3 jam. Sebelumnya, I Gede Ardhika beserta istri mengunjungi Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto dan mengukuhkan Sekretariat Bersama (Sekber) Java Promo di hotel Kledung Pass Wonosobo.

Untuk mencapai ambisi itu, lanjut Hadi Supeno, banyak permasalahan yang harus dihadapi. Antara lain. kerusakan lingkungan, aksesibilitas dari kawasan pantura belum terbuka, aksesibilitas ke semua obyek belum memadai dan keterbatasan Pemkab mendanai investasi pembangunan disana.

Ikut Mengenalkan

Kecuali mengungkap berbagai persoalan Dieng, Wabup Hadi Supeno menitipkan pesan pada menteri sebagai seorang penganut Hindu, agar ikut memperkenalkan candi Hindu di Dieng sebagai cikal-bakal agama Hindu di Indonesia.

"Mohon kalau pas kondur ke Bali, kami titipkan bahwa candi Hindu tertua dan yang asli ada di sini (Dieng-Red). Candi Prambanan atau lainnya mencontoh dari sini, dan puncak Jawa juga ada disini," katanya berpromosi.

Atas permintaan Wabup, I Gede Ardhika berjanji akan mempelajari usulan itu dan mengoordinasikan dulu dengan pemerintah pusat. Sebab pengembangan pariwisata bersifat lintas sektoral yang harus digerakkan bersama.

Untuk menggerakkan kepariwisatan daerah bertumpu pada unsur 7 pesona. Jika tujuh unsur itu belum bisa dipenuhi setidaknya harus memenuhi tiga unsur dasar. Yaitu menumbuhkan rasa aman dan nyaman, kebersihan dan ketertiban, termasuk tertib hukum.

"Kalau ada keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sesuatu di lingkungan kawasan itu, bisa dirundingkan. Jangan sampai melanggar hukum," pesannya. (A9-47)