Panglima Operasi GAM Menyerah

• Operasi Terpadu Diputuskan 15 Mei

MENYERAHKAN DIRI: Salah seorang petinggi GAM, Teungku Amri bin Abdul Wahab, menyerahkan diri kepada Pemerintah RI. Panglima Operasi GAM di Tiro itu, kemarin melakukan jumpa pers di kantor Menko Polkam, Jakarta. Amri seusai bertemu para wartawan dalam jumpa pers, kemarin. (Foto: Suara Merdeka/rtr-15)

BANDA ACEH - Panglima Operasi Pusat Tiro Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tengku Amri bin Abdul Wahab kemarin menyerahkan diri dan menyatakan kembali kepangkuan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irjen Pol Drs Bahrumsyah menjelaskan, dia dihubungi Wakil Senior RI di Joint Security Council (JSC) Brigjen Marinir Syafjen Nurdin bahwa Amri ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

''Untuk meyakinkan, Amri sudah membuat surat pernyataan. Pada Senin 12 Mei pukul 09.00 Panglima Operasi GAM dibawa ke Lanud Blang Bintang untuk dibawa ke Jakarta bersama-sama tim JSC yang bertepatan pulang ke Jakarta,'' jelasnya.

Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar sebelum rapat membenarkan, Panglima Operasi GAM Amri bin Abdul Wahab telah membuat pernyataan tertulis kembali ke NKRI. ''Saya mendengar dia telah membuat pernyataan tertulis,'' kata Da'i.

Namun, Kapolri mengaku belum melihat sendiri pernyataan tertulis tersebut. Menurut dia, informasi tersebut diterimanya dari laporan Polda Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketika ditanya apakah Amri sudah berada di bawah pengamatan Polri, Dai tidak mau menjawab. Hanya menyebutkan bahwa dia masih akan mengecek hal tersebut.

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di tempat yang sama menyampaikan rasa syukurnya bahwa petinggi GAM itu telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. ''Pada saat kita memutuskan untuk menarik diri dari pertemuan joint council dia menyerahkan diri,'' ujar Endriartono.

Sementara, juru bicara GAM Sofyan Dawood mengatakan, dirinya baru mengetahui kalau Amri telah berada di Jakarta. Dawood tidak mempercayai pernyataan Kapolri dan Panglima TNI tersebut. "Itu hanya propaganda saja," ujarnya.

Kabar Diculik

Pada pukul 14.00 Amri sudah mendarat di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma. Dia langsung mendapat pengaman Asisten Intel Kasum TNI Mayjen Marinir Lutfi.

Kepergiannya ke Jakarta sempat dirahasiakan semua pejabat di Polda ataupun Kodam Aceh. Bahkan, sempat berembus kabar, Amri hilang dari hotel tempat dia menginap, yaitu di Hotel Koala Tripa. Muncul isu bahwa dia diculik aparat keamanan.

Kabar penculikan itu segera ditepis KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. Dia dengan tegas membantah aparat keamanan melakukan penculikan terhadap Tengku Amri bin Abdul Wahab, seorang petinggi GAM di JSC Selasa, dua hari lalu di Banda Aceh.

"Tidak benar itu, diculak-diculik, tidak ada untungannya bagi kita. Yang benar dia menyerahkan diri," tegas KSAD usai melantik Pangdam Iskandar Muda, kemarin.

Kabar penculikan Tengku Amri diakui KSAD baru didengarnya di Aceh. "Tidak benar itu," tegas dia berulang-ulang, meyakinkan wartawan dari dalam dan luar negeri. Menurutnya,Tengku Amri, Komandan Operasi Komando Pusat di Tiro, sudah ada di Jakarta. "Dia tidak mau menyerahkan di sini. Kalau menyerahkan diri di Aceh kan diancam," katanya. Tokoh GAM yang menyerahkan diri itu, lanjutnya, baru satu orang.

Sementara itu, Sofyan Ibrahim Tiba, Teuku Kamaruzaman dan Tengku Amni bin Ahmad Marzuki, koleganya, di JSC Wakil GAM, hingga kini masih mangkal di Kuala Tripa Hotel Banda Aceh.

Menurut Ryamizard, setiap pemberontak yang menyerahkan diri akan diperlakukan sebagai saudara lagi, tidak kecuali Tengku Amri. Syaratnya, penyerahan itu dengan tulus dan ikhlas.

Saat ini, lanjut KSAD, masih ada kesempatan bagi anggota GAM yang mau menyerahkan diri. "Semuanya akan kita perlakukan sebagai saudara."

Tengku Amri menyerahkan diri Senin lalu. Namun, dia tidak mau menjelaskan kronologinya. "Yang jelas sekarang dia ada di Jakarta''.

Namun, sebuah sumber menyebut, Tengku Amri menyerahkan diri berkat bantuan anggota Joint Security Committee (JSC) internasional. Keluarnya Tengku Amri disebut-sebut bersamaan dengan rombongan Tim JSC internasional, yang keluar dari Aceh menggunakan pesawat Hercules di Bandara Lanud Iskandar Muda, Selasa (13/5).

Soal hilangnya Tengku Amri, sempat bikin heboh di Aceh. Spekulasi warga pun bermunculan. Soalnya, selain keempat juru runding wakil GAM sempat ditangkap dan ditahan di Mapolda, khusus Tengku Amri sempat pula hendak diculik. Namun, dia berhasil lolos dari sergapan dan terpaksa berjalan kaki 3 kilometer dari rumah saudaranya menuju Kuala Tripa Hotel.

Tengku Amri sebelum menjadi Wakil GAM di JSC, pernah menjabat sebagai Juru Bicara Komando Pusat di Tiro, kemudian naik jenjang menjadi Komandan Operasi Pusat di Tiro pada masa (alm) Abdullah Safii, hingga sekarang.

Kepada wartawan Tengku Amri mengatakan, untuk menciptakan kemerdekaan Aceh tidak gampang, karena harus mendapat dukungan internasional. Karena itu, menurut dia yang paling tepat menerima otonomi khusus untuk masyarakat Aceh. Selama ini, menurut dia yang dilakukan para petinggi GAM tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat Aceh.

''Akhir-akhir ini, pernyataan menyangkut keamanan masyarakat Aceh di luar tanggung jawab pimpinan GAM. Karena itu, saya memilih kembali ke pangkuan NKRI,'' tegas Amri disambut tepuk tangan.

Dukungan Politis

Pemerintah agaknya berupaya memanfaatkan desakan DPR untuk mengonsultasikan rencana penggelaran OPK guna mendapatkan dukungan politis dari legislatif. Hal itu terlihat dari penjelasan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet di Istana Negara, Selasa (13/5) kemarin. Dia mengatakan, seusai rapat konsultasi akan ditandatangani Keppres mengenai OPK, dan langsung diumumkan saat itu juga. Dengan demikian diperoleh kesan, langkah tersebut diambil bersama antara pemerintah dan DPR.

Yudhoyono membantah penilaian pihaknya menunda rapat konsultasi dengan DPR yang sedianya dilaksanakan hari Rabu (14/5). Sebab, dirinya memang belum memastikan rapat akan dilangsungkan pada hari tersebut.

''Komisi I itu ingin berkonsultasi dengan jajaran Polkam. Karena Presiden sudah mengacarakan hal yang sama, sebaiknya disatukan dan dilaksanakan pada hari Kamis. Tidak ada tunda-menunda. Jadi, kalau ada liputan seperti itu, itu salah,'' tandasnya.

Menko Polkam memastikan, rapat konsultasi membahas penyelesaian masalah Aceh akan dilaksanakan hari Kamis di Istana Negara. Rapat akan dihadiri Presiden, Wakil Presiden dan para anggota kabinet. Dari DPR akan diwakili pimpinan Dewan, pimpinan fraksi-fraksi, serta pimpinan Komisi I dan II.

''Rapat konsultasi dengan DPR direncanakan tanggal 15 pukul 13.00 di Istana Negara. Agendanya, penjelasan resmi pemerintah kepada DPR tentang kebijakan penyelesaian masalah Aceh, yang intinya sekitar operasi terpadu yang akan dituangkan dalam keputusan Presiden ,'' jelasnya.

Hasil rapat dan keputusan penyelesaian masalah Aceh diharapkan langsung bisa diumumkan seusai konsultasi. ''Nanti, tanggal 15 sore sudah bisa diketahui hasil konsultasi dan bagaimana keputusan Presiden setelah konsultasi itu,'' ujar Yudhoyono.

Berbeda dari keppres mengenai pemberian release and discharge bagi para konglomerat, menurut Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra, keppres yang akan ditandatangani Presiden tentang operasi terpadu jumlahnya hanya satu buah.

Sebelumnya Wapres Hamzah Haz mengemukakan, dana operasi terpadu untuk Aceh Rp 1,3 triliun akan diambilkan dari dana kontingensi APBN 2003. Dana itu menurutnya bahkan sudah disahkan DPR pada akhir 2002, yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, namun tetap harus berkonsultasi dengan DPR. (B13,A20-16k)