Fraksi FKB Pertanyakan Dana SDLB

• Bupati: Itu Salah Tulis

UNGARAN- Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Semarang, mempertanyakan proyek bantuan makan anak asrama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Ungaran dan Ambarawa. Fraksi menduga, pemberian dana bantuan sebesar Rp 60 juta oleh Pemkab tersebut manipulatif.

Ketua FKB DPRD Kabupaten Semarang Ir M Basari, Selasa (12/5) mengatakan, permasalahan itu sudah diungkapkan dalam kata akhir FKB terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati 2003, akhir April. Pihaknya, kini sedang menunggu jawaban yang akan diberikan oleh Bupati bambang Guritno.

Dugaan munculnya manipulasi tersebut berdasarkan hasil penelusuran FKB. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan, karena SDLB Negeri Ungaran ternyata tidak memiliki asrama. Sedangkan SDLB Negeri Ambarawa, ternyata tidak ada. Di wilayah itu hanya ada Sekolah Luar Biasa swasta bernama Bina Putra.

Mestinya jika dana tersebut untuk SDLB swasta itu, maka harus disebutkan secara jelas. Namun dalam LPJ, disebutkan SDLB Negeri Ambarawa.

''Lalu sekolah tersebut berada di mana ?'' tanya dia.

Selain dana SDLB, fraksi tersebut juga mempertanyakan anggaran sebesar Rp 25 juta untuk proyek perhitungan produk domestik bruto regional. Proyek tersebut dipertanyakan, karena tidak pernah dibahas dalam komisi, maupun kelembagaan DPRD Kabupaten Semarang.

Lanjut dia, kekeliruan-kekeliruan menyangkut dana tersebut, bisa karena salah tulis. Namun begitu tidak menutup kemungkinan merupakan kekeliruan yang bersifat substansial dan sulit diperbaiki.

Diharapkan, Bupati dapat memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan tersebut. Namun begitu, jawaban tersebut tetap akan dikaji oleh DPRD. Hasilnya, bisa saja jawabannya memuaskan fraksi-fraksi, termasuk FKB. Namun tidak menutup kemungkinan, jawaban tersebut tidak memuaskan.

Jika hal itu terjadi, maka pembahasan lanjutan akan dilakukan. Bisa melalui Komisi, bisa pula gabungan komisi, atau panitia khusus.

''Kalau kami berharap hal itu nantinya bisa dibawa ke pansus,'' kata dia.

Sementara itu, Bupati Bambang Guritno membantah adanya dugaan menipulasi dana tersebut. Menurutnya, dugaan manipulasi tersebut muncul akibat kesalahan tulis dalam LPJ. Dia memberi contoh tentang kucuran dana sebesar Rp 60 juta untuk SDLB. Dia mengakui SDLB Negeri Ambarawa memang tidak ada. SDLB yang dibantu oleh Pemkab, adalah SDLB swasta.

Menurut dia, SDLB yang perlu dibantu bukan hanya SDLB negeri, tetapi juga swasta. Hal itu merupakan bentuk kepedulian Pemkab, terhadap sekolah untuk anak cacat tersebut.

''Kami akan memperbaiki kekeliruan penulisan LPJ tersebut,'' kata dia. (G6-73)