Tanpa IMF, Perekonomian Tetap Jalan

JAKARTA- Perbincangan soal Dana Moneter Internasional (IMF) terus bergulir menyusul keputusan pemerintah untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan lembaga itu. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti memastikan, pemerintah tidak akan memperpanjang kerja sama dengan IMF sesuai dengan amanat Tap MPR Nomor 6/2002.

"Lebih dari itu, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan tetap berjalan dengan baik meski tidak lagi menjalankan program yang disusun lembaga keuangan internasional itu," ungkap Dorodjatun seusai mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wapres, Senin (5/5).

Senada dengan Djatun (panggilan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti), mantan menko perekonomian Burhanuddin Abdullah menekankan, tanpa bantuan IMF target-target yang tercantum dalam APBN bisa dipenuhi. Namun, pemerintah perlu menyiapkan beberapa strategi untuk menyediakan sumber dana yang selama ini disiapkan oleh IMF.

Prinsipnya, ujar dia, pemerintah memerlukan keberhasilan-keberhasilan untuk menambah kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. "Masalahnya adalah sustainability dari APBN. Dengan reformasi perpajakan, penghematan anggaran, dan kerja sama yang lebih erat antarlembaga perekonomian di dalam negeri, semua bisa diatasi," paparnya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Indef, Aviliani mengemukakan, sebelum keluar dari program IMF, pemerintah perlu menyiapkan sumber dana dari dalam negeri untuk membayar utang dan menjalankan operasional APBN. Bila hal itu tidak dilakukan, maka putus hubungan dengan IMF bisa menimbulkan gejolak.

Aviliani berpendapat, pemerintah sebenarnya bisa menggali sumber-sumber dana dari dalam negeri, misalnya dari peningkatkan jumlah wajib pajak, sekuritisasi Natuna dan Freeport, reprofiling obligasi, dan langkah-langkah lain. Jika ditotal, sumber dana itu bisa Rp 125 triliun.

"Sayang hingga saat ini pemerintah tidak membuat langkah apa-apa. Padahal, masalah itu sudah kami usulkan sejak 2002 lalu," ungkapnya seraya menyatakan tidak dilakukannya usulan tersebut lebih banyak lantaran pemerintah masih enggan memasukkan dana-dana nonbujeter dalam APBN.

Sementara itu Djatun mengungkapkan, dalam rapat kabinet yang khusus membahas kelanjutan program kerja sama dengan IMF itu Wapres menggariskan tiga hal. Pertama, pemerintah Indonesia bertekad menyelesaikan kerja sama dengan IMF sesuai amanat Tap MPR.

Kedua, pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah strategis ke depan terutama untuk mengatasi gap APBN. Ketiga, pemerintah Indonesia akan terus menjaga momentum laju pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

Cadangan Devisa

Djatun menyebut kondisi cadangan devisa Indonesia saat ini relatif besar, yakni Rp 33 triliun. Pertumbuhan ekonomi sektor riil juga sudah mulai bergerak, apalagi diperkuat SKB antara Gubernur BI dan Menkeu tentang plafon kredit UKM yang semula Rp 30 triliun menjadi Rp 45 triliun sampai akhir tahun.

"Saya yakin dalam posisi saat ini, Indonesia siap untuk menepati apa yang telah diamanatkan oleh MPR, yaitu secara tertib menyelesaikan program kerja sama dengan IMF seperti yang dijadwalkan pada Desember mendatang," paparnya.

Dia juga optimistis, pertumbuhan perekonomian Indonesia akan tetap terjaga setelah LoI.

Djatun menyatakan pemerintah Indonesia berterima kasih atas perhatian negara-negara sahabat yang akan menggantikan peran IMF. Yang agak sulit dilakukan pemerintah, ujarnya, adalah mengembalikan para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

Namun dia yakin, track record perekonomian Indonesia selama ini sudah relatif baik mulai dari pergerakan kurs, tingkat bunga, dan diikuti LDR yang semakin baik, hingga tentunya akan diimbangi kondisi moneter yang tertib.

Dalam rangka mempersiapkan penghentian kerja sama dengan IMF itu, pemerintah akan menghitung APBN pada 2004. Sementara itu, BI diberi tugas memproyeksikan dan mensimulasikan neraca pembayaran serta kondisi cadangan emas dan devisa.

"Sekarang apa kekurangan kita. Yang menjadi persoalan adalah financing GAP di APBN. Ini yang harus kita hitung, berapa financing gap itu pada 2004. Namun tentu akan ada simulasi dan proyeksi. Dari BI tentu tugas mereka adalah memproyeksikan dan mengevaluasi serta kemudian konsekuensinya kepada cadangan emas dan devisa," paparnya.

Berbeda dari Djatun, Aviliani menyinyalir, pemerintah akan memperpanjang kontrak kerja sama dengan IMF hingga 2004. "Sementara setelah 2004, saya tidak bisa menjamin Indonesia bisa keluar dari IMF mengingat kaki tangan IMF sangat kuat. Apalagi jika tim ekonomi pemerintah baru nanti tetap banyak diisi orang-orang Orde Baru," ujarnya.

Karena itu, dia meminta agar DPR dan MPR tetap konsisten meminta pemerintah melaksanakan Tap MPR Nomor 6/2002 mengenai exit strategy dari IMF. "Bila nanti pemerintah keluar dari IMF, maka berbagai negosiasi menyangkut penjadwalan utang lebih baik diselesaikan secara G to G," tandasnya.(A20,tri-29j)