RUU Sisdiknas Cerminkan Reformasi

JAKARTA- Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah mencerminkan kerangka reformasi dalam bidang pendidikan. Karena itu, sudah saatnya DPR mengesahkan RUU itu menjadi UU.

Saat beraudiensi dengan pimpinan DPR di Jakarta, kemarin, Pj Ketua Umum MPP ICMI Dr Muslimin Nasution menyatakan RUU itu telah disusun dalam kerangka reformasi dalam bidang pendidikan. Esensi reformasi tersebut, antara lain tampak pada sejumlah pasalnya, seperti Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (6).

Ayat (1) menyebutkan, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung HAM, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna (ayat 2) dan pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3).

Dia mengemukakan, cerminan reformasi juga tercakup dalam Pasal 36, 50, 51, 61, dan 62 yang menekankan pada mutu pendidikan serta komitmen keberpihakan terhadap kelompok yang tidak mampu dalam Pasal 6, 12, dan 35.

Belum Sempurna

"Komitmen pendidikan murah dan tidak komersial tercakup dalam Pasal 35 dan 54," ujarnya seraya menegaskan, prinsip-prinsip itulah yang nantinya dapat menggerakkan mutu lembaga pendidikan Indonesia. Memang, ujarnya, RUU tersebut belum sempurna tetapi setidaknya sudah cukup memberi landasan kuat reformasi pendidikan.

Sementara itu mengenai Pasal 13 ayat (1) huruf a yang diributkan banyak kalangan dan berbunyi "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama", ICMI berpendapat, rumusan tersebut sudah cukup fair, tidak diskriminatif, dan tidak menyinggung perasaan kelompok agama tertentu. (ant-31j)