Indonesia Tolak Permintaan GAM

• 90% Rakyat Aceh Tetap Ingin NKRI

BERGA-JAGA: Para anggota TNI melakukan penjagaan di daerah pegunungan, Desa Lamno, sebelah barat Banda Aceh, kemarin. Kondisi keamanan yang memburuk di daerah itu memaksa para anggota TNI harus selalu waspada, karena kontak senjata dengan GAM bisa terjadi kapan saja. (Foto: Suara Merdeka/afp-15)

JAKARTA - Pemerintah RI menolak tegas permintaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melanjutkan pertemuan Dewan Bersama (Joint Council Meeting) setelah 12 Mei di Jenewa, Swiss, karena tindakan itu merupakan pemaksaan atau sebagai bentuk langkah otoriter gerakan separatis itu kepada RI.

Seusai Rakor Polkam yang membahas masalah Aceh di Jakarta, Senin kemarin, Sekretaris Menko Polkam Letnan Jenderal Sudi Silalahi mengatakan, GAM pada 1 Mei telah mengirimkan surat kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono melalui Henry Dunant Center (HDC). Inti surat itu, GAM bersedia melanjutkan pertemuan setelah 12 Mei.

Dalam pengantarnya, HDC tidak memberikan komentar apa pun. Berdasarkan hal itu, Pemerintah RI menilai HDC tidak mampu menjembatani kembali dialog antara RI dan GAM.

Apakah Indonesia menutup peluang dialog dan tak membutuhkan lagi HDC, Sudi mengatakan, ada mekanisme dan prosedur untuk keluar dari HDC.

Tentang peluang dialog, dia mengatakan dalam kerangka Joint Council Meeting, Pemerintah RI hanya akan melanjutkan dialog sebelum 12 Mei, dan pertemuan itu harus dilakukan di Indonesia, khususnya di Aceh.

Namun dia mengatakan, Pemerintah Indonesia tetap membuka peluang dialog, hanya bentuknya akan berbeda. "Yang jelas, pemerintah akan tetap mengisyaratkan dua agenda penting yang sangat prinsipil, yaitu GAM harus bersedia menerima otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesdia (NKRI), dan melakukan pengumpulan senjata," tandasnya.

Kesiapan TNI AU

Seminggu menjelang berakhirnya deadline yang diberikan Pemerintah RI terhadap GAM, seluruh perajurit TNI dan peralatannya telah siap menggelar operasi militer untuk menumpas gerakan separatis itu. Prajurit tinggal menunggu keputusan pemerintah.

"Semua prajurit TNI yang ada di seluruh Indonesia serta segenap peralatannya, telah disiapkan untuk dikirim ke Aceh guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka, jika ada perintah operasi militer," ujar Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pada acara Apel Kesiapan Prajurit TNI AU yang akan dikirimkan ke Aceh, di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin kemarin.

Selain melakukan inspeksi, Panglima TNI menerima brevet penerbang TNI AU yang disematkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Chappy Hakim.

Panglima mengatakan, masalah yang timbul di teritorial harus diselesaikan secara damai. Namun, jika tidak bisa, dihadapkan pada dua pilihan, sebagian wilayah NKRI lepas atau dipertahankan dengan militer.

"Kalau pemerintah dihadapkan pada dua pilihan tersebut, pasti pilihannya ditumpas menggunakan militer untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Melihat perkembangan terakhir di Aceh, menjadi kewajiban seluruh prajurit TNI untuk mempersiapkan diri," tegasnya.

Semua prajurit TNI, menurut Panglima, khususnya TNI-AU sebagai alat negara, juga harus mempersiapkan diri jika pemerintah memutuskan mengakhiri penyelesaian Aceh dengan menggunakan kekuatan militer.

"Saya bangga melihat semangat pasukan serta persiapan materiil, menjelang pemerintah mengambil keputusan menggunakan kekuatan militer dalam mengakhiri masalah Aceh," lanjutnya.

Dia menandaskan, jika nanti prajurit TNI dikirim ke Aceh, tujuannya bukan untuk melawan rakyat Aceh. TNI ke Aceh untuk membela dan membantu rakyat Aceh yang selama ini terganggu kehidupan sehari-harinya karena tindakan GAM.

"TNI AU menyiapkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk digunakan Mabes TNI jika operasi militer di Aceh jadi dilaksanakan," kata Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Chappy Hakim usai mendampingi Panglima TNI.

Menurut KSAU, 2.079 personel TNI AU dari berbagai satuan disiagakan untuk menghadapi GAM. Satuan-satuan tersebut terdiri atas skuadron tempur, transpor, helikopter, dan skuadron Pasukan Khas (Paskhas).

Dia mengungkapkan, saat ini di Aceh sudah terdapat dua batalyon Paskhas dan 2.000 personel sedang disiapkan. Selain Paskhas, pesawat counter insurgency OV-10F Bronco TNI AU yang disiagakan di Bandara Polonia, Medan, dapat dioperasikan untuk melakukan serangan udara jika TNI menghendaki.

KSAU Marsekal TNI Cheppy Hakim mengatakan, untuk menghindari salah sasaran dalam operasi di Aceh, prajurit yang bertugas dibantu dengan peralatan yang ada serta dilengkapi dengan data yang muktahir.

Dari jajaran TNI AU, lanjutnya, semua pesawat yang ada disiapkan jika memang dibutuhkan untuk membantu operasi di Aceh. Pesawat-pesawat tersebut antara lain Hercules C130, Fokker 27, Boeing 737, pesawat tempur Skyhawk A4, CN235, F-16, dan Helikopter Puma.

Tak ke PBB

Menlu Hassan Wirajuda menegaskan, konflik yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tak akan dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tidak ada, nggak ada rencana itu," katanya, usai mengikuti Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) jajaran Politik dan Keamanan (Polkam), di Jakarta, Senin kemarin.

Dalam konsep bersama memang persoalan itu akan dibawa ke PBB, berkenaan dengan sikap Pemerintah Swedia yang enggan bekerja sama untuk membantu Pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Aceh secara damai.

Namun, lanjut Wirajuda, pemerintah menetapkan untuk tidak membawa persoalan ini ke PBB. Menlu berpendapat, seharusnya Swedia tak perlu meminta bukti tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negaranya yang menjadi petinggi GAM. Sebab, dalam pertemuan di Jenewa beberapa waktu lalu juga dihadiri oleh wakil Pemerintah Swedia.

"Dalam pertemuan Jenewa mereka juga mengirim orang yang hadir dalam kedudukan resource person," katanya.

Ia mengatakan, jika Swedia membutuhkan bukti formal keterlibatan warga negaranya dalam gerakan separatis Aceh, Indonesia siap memberikannya. Dalam waktu dekat pemerintah akan ke Swedia guna memberikan sejumlah dokumen yang diminta nengara itu.

Hal senada diungkapkan Sesmenko Polkam Letjen Sudi Silalahi yang mengemukakan, pemerintah tak berniat untuk menyampaikan hal ini ke PBB, tetapi sekadar menyampaikan kekesalan kepada Pemerintah Swedia yang tidak bersedia membantu Indonesia menyelesaikan konflik di Aceh secara damai.

"Padahal Pemerintah Swedia nyata-nyata memimpin dan melindungi warga negara Swedia mengendalikan pemberontakkan dari negara itu, yang menyengsarakan rakyat Indonesia, khususnya Aceh," katanya.

Pemerintah Indonesia ingin ada rambu-rambu atau porsi-porsi hukum internasional yang dapat mengakomodasi itu. Jadi, tidak benar kalau masalah ini akan dibawa ke PBB," paparnya menambahkan.

90 Persen

Ketua MPR Amien Rais mengatakan, lebih dari 90% rakyat Aceh saat ini masih ingin tetap berada dalam NKRI. "Mereka tetap rindu pada Republik, tak mau dipisahkan dari RI," katanya menjawab pertanyaan pers, usai menerima Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas di Gedung DPR, kemarin.

Ia menjelaskan, lebih dari 52 tokoh Aceh yang datang ke MPR menyatakan sentuhan dari pemerintahan Mega-Hamzah saat ini belum dirasakan rakyat Aceh. "Walau begitu, 90% rakyat Aceh tetap ingin dalam NKRI," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Amien mengungkapkan adanya kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat, antara lain merasa ditipu dalam hal pembangunan Pelabuhan Sabang, yang sempat dinyatakan sebagai pelabuhan bebas tetapi kemudian ditutup.

Kendati demikian, dia melihat saat ini ini masih ada jalan damai menjelang deadline pemerintah untuk dilakukan operasi kemanusiaan.

Menurutnya, yang penting bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasional. Jangan hanya ngurusi soal Inul, yang sampai dibicarakan dari jalanan, politikus, MUI, hingga kampus, dan sebagainya.

"Semua sedang sibuk dengan Inul, tetapi kita harus mengutamakan masalah-masalah yang lebih fundamental. Masalah-masalah yang tidak menyenuh krisis bangsa, kita sisihkan."

Sementara itu, Agum Gumelar mengatakan NKRI sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu, dalam menghadapi Gerakan Aceh Merdeka saat ini pemerintah harus bertindak tegas.

"Di negara mana pun, jika ada kelompok bersenjata berarti pemberontakan yang tidak bisa ditoleransi," tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, masyarakat jangan tersandera oleh aspirasi yang dibentuk GAM . (di,nas,ant-31,29k)