AS Bebaskan Lagi 325 Tawanan Irak

DUBAI - Pusat Komando Amerika Serikat (AS) di Qatar, kemarin, mengumumkan pihaknya telah membebaskan lagi 325 tawanan perang Irak. Menurut Pusat Komando itu, sekitar 3.200 orang lainnya masih ditahan.

"Tambahan 325 tentara Irak yang ditangkap dalam Operasi Pembebasan Irak dibebaskan setelah menerima jaminan," kata Komando Pusat itu dalam satu pernyataannya.

"Hingga kini, 3.176 orang telah dibebaskan dengan jaminan. Selebihnya, 3.002 orang dibebaskan karena mereka bukan prajurit tempur," kata pernyataan itu.

"Ada sekitar 3.200 tawanan perang yang masih ditahan oleh pasukan koalisi pimpinan AS," lanjutnya.

Minggu lalu, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memperbarui seruannya atas pemberian akses bagi para tawanan perang itu dan seluruh orang-orang yang ditawan oleh pasukan koalisi.

"ICRC masih belum memiliki akses kepada seluruh tawanan dan narapidana di negeri itu," kata juru bicara ICRC, Nada Doumani. "Semua pihak harus menghormati Konvensi Jenewa mengenai tawanan," jelasnya.

Doumani mengatakan, sekitar 2.000 orang telah ditahan karena melakukan pelanggaran hukum biasa di Bagdad sejak 10 April lalu, hari setelah ibukota itu jatuh ke tangan pasukan koalisi.

Akses ICRC juga belum diberikan terhadap mantan pejabat-pejabat Irak yang telah menyerahkan diri atau ditangkap oleh pasukan koalisi, termasuk Deputi Perdana Menteri Tareq Aziz.

Seluruh mantan pejabat yang ditangkap telah ditahan di lokasi-lokasi yang dirahasiakan.

Dokumen Kepolisian Irak

Sementara itu majalah Newsweek, dalam edisi terbarunya melaporkan, Pemimpin Kongres Nasional Irak, Ahmad Chalabi, mengambil alih kepemilikan 25 ton dokumen dari polisi rahasia Saddam Hussein, beberapa di antaranya berisi kecaman terhadap keluarga kerajaan Yordania.

"Ini merupakan langkah yang sangat besar. Beberapa dari dokumen tersebut isinya sangat mencelakakan," kata Chalabi kepada Newsweek dalam suatu wawancara. Dia menyatakan secara tidak langsung bahwa beberapa dari banyak bahan atau dokumen itu dapat membuktikan kejahatan yang menyangkut Raja Abdullah dari Yordania.

Raja tersebut, yang mulai memerintah Yordania sejak 1999, "merasa khawatir mengenai hubungannya dengan Saddam Hussein. Dia khawatir mengenai apa yang kemungkinan bakal terjadi," kata Chalabi kepada majalah mingguan itu, tanpa memberi penjelasan labih lanjut.

Chalabi membangun dan kemudian kehilangan suatu kerajaan perbankan di Yordania pada tahun 1980-an. Setelah dia terpaksa kabur dari negaranya, dia dijatuhi hukuman in absentia karena kasus penipuan dan penggelapan uang.

Para pejabat senior Yordania telah berkali-kali menyatakan rasa tidak suka mereka kepada Chalabi. Mereka menyatakan Chalabi dan saudaranya adalah korban dari suatu persekongkolan antara Presiden Irak Saddam Hussein yang terguling dan keluarga Kerajaan Yordania.

Klaim-klaim terakhir Chalabi di Newsweek itu hanya merupakan serangan terbaru dalam serangkaian aksi saling tuduh itu.

Kuburan Massal

Di Najaf, Irak selatan, warga setempat Minggu lalu menggali sebuah kuburan massal berisi puluhan kerangka manusia. Sebagian kerangka itu masih mengenakan penutup mata dan tangan terikat.

Orang-orang yang dikubur di sana mungkin dieksekusi oleh pasukan keamanan Saddam Hussein, menyusul pemberontakan kaum muslim Syiah Irak pada 1991. Pakaian - yang mulai rusak - agaknya menjaga keutuhan kerangka-kerangka tersebut.

Setelah digali, kerangka-kerangka manusia itu dikafani dan diberi kartu identitas berlapis plastik. Sampai Minggu sore, 47 kerangka dikebumikan kembali di pemakaman tanpa nisan.

Tulang rahang, tulang tungkai atau lengan, dan tengkorak yang masih mempunyai beberapa helai rambut, diangkat dari kuburan massal itu. Melihat pakaian dan sepatu sipil yang ada dalam kuburan, para korban tampaknya orang sipil. (rtr-ant-ben-46)