Dana Keamanan Pilbup Terlalu Tinggi

• Jumlah Aparat Diusulkan 845 Orang

KUDUS-Usulan dana keamanan yang diajukan Polres kepada panitia pemilihan (panlih) DPRD sehubungan pelaksanaan pemilihan bupati (pilbup) Kudus, dinilai terlalu tinggi. Aparat minta anggaran pengamanan naik menjadi sekitar 300 persen, dari dana semula yang ditetapkan Rp 75 juta.

''Sungguh ironis, manakala pemilihan seorang pemimpin sentral bagi 714.444 penduduk Kudus harus didanai dengan biaya Rp 300 juta,'' kata Koordinator Pilbup Watch Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS), M Rikza Chamami, kemarin.

Menurutnya, pengusulan kenaikan dana itu merupakan indikasi peremehan terhadap warga karena dianggap brutal. ''Rasanya, pilbup mendatang tidak perlu mengerahkan kekuatan Polri/TNI, yang hanya berjaga-jaga dan cuma show of force saja,'' tambah Ketua Umum KMKS IAIN Walisongo, Aang Masykur.

Dalam siaran pers yang dikirim ke harian ini, mereka mengingatkan, kalau hanya untuk aksi unjuk kekuatan, keamanan yang seperti itu tidak perlu. Namun, bila melihat perkembangan konstelasi politik, keamanan pilbup sangat dibutuhkan. Belum lagi teror terhadap anggota Dewan serta tim suksesnya juga bertubi-tubi.

Dalam pandangannya, pihak keamanan juga sudah seharusnya mempersiapkan kewajibannya sedini mungkin agar tidak terjadi ''pertumpahan darah'' dalam pilbup.

Pihaknya menilai, permintaan dana keamanan pilbup dari Rp 75 juta menjadi sekitar Rp 300 juta tidak rasional. ''Sebab, kekuatan dari Polda yang akan diturunkan juga sudah mendapatkan dana dari Polda sendiri. Kenapa harus sebanyak itu kenaikannya?'' kata Rikza.

845 Aparat

Karena itu, pilbup watch KMKS mendesak agar kenaikan dana keamanan 300 persen dipertimbangkan dan sudah seharusnya diturunkan pada kisaran kenaikan 100 persen saja. Kepada anggota DPRD juga diingatkan agar mempertimbangakn kepentingan rakyat banyak.

Mereka menjelaskan, sistem pengamanan empat ring yang akan diterapkan menunjukkan rasa kekhawatiran akan terjadi kebrutalan masyarakat. Padahal, selama ini masyarakat Kota Kretek berkarakter ramah, tertib, dan damai.

Anggota Bidang Keamanan panlih DPRD, Eko Satrio Nugroho mengatakan, rapat pleno panlih yang kemarin rencananya digelar, belum bisa dilakukan. ''Kami tergantung pada kesiapan waktu dari Polres. Mungkin besok kami akan menemui mereka untuk kesesuaian jadwalnya,'' tutur anggota FTNI/Polri itu.

Menurutnya, pembahasan usulan kenaikan dana keamanan pilbup akan dilakukan secara terbuka lewat sidang paripurna Dewan. Dalam forum tersebut pihak Polres akan menyampaikan pemaparan program keamanan. ''Yang namanya pengamanan pilbup ya tidak cuma pada hari H,'' tandasnya.

Aparat Polres, sejak beberapa pekan lalu telah memberi pengamanan kepada semua anggota DPRD. ''Pengamanan akan dilakukan secara efektif hingga pasca pilbup. Kalau pas hari H-nya memang direncanakan akan diturunkan sekitar 845 aparat,'' jelasnya. Sebelumnya personel hanya direncanakan 460 orang.

Satrio mengatakan, berapa dana keamanan yang pantas dan tepat bukan bergantung pada pertimbangan umum atau tak umum. ''Persoalan dana keamanan sebetulnya kondisional dan situasional. Kita harus mempertimbangkan fasilitas penting yang perlu mendapat pengamanan seperti pabrik,'' urainya. (yit-58)