Mahasiswa Tolak Perpanjangan Sekda

• Demo Datangi Pemkab

BLORA- Dua kelompok yang berbeda kepentingan, yaitu Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Blora dan Bersatunya Komunitas Blora (Berkobar), kemarin menggelar demo.

Tidak diketahui pasti, apakah direncanakan atau tidak, menyusul ada kesan demo yang digelar Berkobar kemarin "mengadili" kelompok MPR.

Setelah berdialog dengan jajaran DPRD, kemarin sembilan anggota MPR menggelar aksi demo di halamam kantor Pemkab Blora. Beberapa poster mereka bawa, antara lain berisi penolakan terhadap perpanjangan Sekda Soewarso, permintaan jalan Menden-Megeri diusut tuntas, dan sejumlah tulisan lain. Sambil menunggu kesediaan Bupati menerima, para mahasiswa itu duduk lesehan.

Mereka secara perwakilan akhirnya diterima oleh Kabag Humas Slamet Pamudji, Kabag Kepegawaian Pramono, dan Kabag Hukum Djohari di ruang pertemuan asisten.

Dalam pertemuan itu, MPR menyampaikan lima poin pernyataan sikap. Yaitu menolak Soewarso memperpanjang jabatannya sebagai sekda, transparasikan pembangunan rumah dinas ketua DPRD, mengutuk segala bentuk atau gaya premanisme pejabat Blora, segera gedhog APBD untuk memperlancar mekanisme Pemkab Blora dan usut tuntas kasus jalan Menden-Megeri.

Pada saat para staf Bupati sedang menanggapi aspirasi dari mahasiswa, di jalan raya depan kantor Pemkab melintas demo Berkobar dengan ratusan orang . Mereka mengklaim kelompoknya beranggotakan para PKL, tukang becak, dan beberapa elemen masyarakat lain.

Ke Kejari

Setelah mendapat penjelasan dari staf Bupati, para mahasiswa menuju ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Sementara itu, sebagian anggota Berkobar, antara lain ibu-ibu PKL dan para tukang becak berorasi di halaman gedung DPRD, sebagian lagi memampang sejumlah spanduk.

Saat di Kejari, Aris Subandono selaku Koordinator Umum MPR Blora kepada Suara Merdeka menjelaskan, rekan-rekannya minta kepada Kejari untuk mengusut tuntas kasus jalan Menden-Megeri. ''Kepala Kejari juga menyanggupi akan mengusut tuntas masalah itu,'' jelasnya.

Entah siapa yang menginformasikan, ratusan anggota Berkobar mengetahui beberapa anggota MPR sedang berada di Kejari, dan mereka langsung mendatanginya. Beberapa dari mereka mengajak para anggota MPR untuk berdialog, berdiskusi untuk adu argumentasi di DPRD, dan akhirnya ajakan itu dituruti.

Gelagat akan ada gerakan "mengadili" kelompok MPR sudah tampak, manakala beberapa mahasiswa berorasi sudah diteriaki ''huuu ...'' oleh ratusan anggota Berkobar. Dua kelompok itu kemudian diterima oleh jajaran pimpinan DPRD dan sejumlah ketua fraksi serta ketua komisi.

Lagi-lagi ketika mahasiswa membacakan pernyataan sikapnya, selalu dibarengi dengan sorakan oleh kelompok Berkobar. Mungkin melihat gelagat yang tidak sehat itu, para mahasiswa hanya diam sambil duduk lesehan. Saat Ketua DPRD H Warsit dan Wakil Ketua Haryono SD menjelaskan tentang perpanjangan masa jabatan Sekda, pembangunan rumah dinas ketua DPRD, dan belum adanya penetapan APBD, para anggota MPR tidak bisa berbuat banyak karena sistuasi tidak memungkinkan.

Dalam pernyataan sikapnya, Berkobar menyatakan bahwa mahasiswa yang mengaku dari IMPARA, MPR yang berdemonstrasi itu tidak membawa aspirasi. Padahal, saat ini persoalan PKL dan tukang becak tidak pernah tersentuh. Untuk itu Berkobar meminta kepada beberapa mahasiswa itu untuk menghentikan aksi-aksinya.

Beberapa pejabat Pemkab menilai, mental mahasiwa cukup kuat, terbukti mereka tetap bertahan dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan itu. Siswanto, salah satu mahasiswa anggota MPR dengan tegas menolak tuduhan bahwa gerakan mahasiswa ada yang menunggangi dan membiayai. ''Saya bersumpah, gerakan mahasiswa murni dan tidak ada yang membiayai,'' tandasnya.(ud-58j)