Salut untuk Garuda

Di tengah persaingan tarif tiket pesawat yang menguntungkan, masih ada bonus pelayanan yang dapat dinikmati konsumen. Contoh, tanggal 2 April lalu tamu saya berangkat dari Bandara Soeta Cengkareng dengan GIA236. Berangkat pukul 12.35 sampai di Bandara A Yani Semarang 13.30.

Sekitar pukul 16.00 setelah berada di hotel, dia baru menyadari walkman merk Sony miliknya tertinggal di ruang keberangkatan F4 Bandara Soeta Cengkareng. Dirundung rasa pesimistis dan putus asa mengingat kekejaman dan ketidakpedulian Jakarta, dia melaporkan ke Garuda Bandara A Yani.

Laporan dicatat. Pukul 18.00 ada pesan SMS yang menyebutkan walkman ditemukan di Bandara Soeta Cengkareng. Bukan main. Salut untuk Garuda, terima kasih pengelola Bandara Soeta, PT Angkasa Pura II.

Drs Gunawan Adhi Subagio
Jl Mendut Utara III/59 Semarang

Kebersihan Wonosobo

Saya bukan warga asli setempat tetapi melihat kondisi Wonosobo terutama pasar dan sekitarnya belum tertib khususnya di bidang transportasi. Angkutan pedesaan, delman dan pasar bercampur jadi satu. Selain itu kebersihan lingkungan pasar masih begitu memprihatinkan.

Saya usul DKP segera memperhatikan hal tersebut. Disayangkan jika Wonosobo yang terkenal dengan kota Asri tercemari sampah yang berserakan terutama kotoran kuda. Hal itu akan memengaruhi kesehatan masyarakat.

Saya mengusulkan pemisahan lokasi antara angkutan pedesaan, delman dan pasar serta peningkatan kebersihan lingkungan, khususnya lokasi pasar.

Safruddin
Fak Dakwah Unsiq Wonosobo

Tidak Ikut Wisuda STIE Widya Manggala

Kakak saya akan diwisuda bulan Mei ini dan kami sekeluarga senang apalagi di tengah krismon ini ternyata orang tua masih sanggup membiayai kuliahnya hingga selesai meski direwangi utang sana-sini. Namun yang membuat kami kecewa, kakak tidak ingin ikut wisuda.

Hal ini karena ada kebijakan STIE Widya Manggala yang dirasa memberatkan antara lain calon wisudawan diwajibkan mengumpulkan 10 buku yang judulnya sebagian ditentukan kampus. Tiap calon wajib mencari dua sponsor masing-masing bernilai Rp 150 ribu.

Mengingat ekonomi yang serba sulit maka rasanya tidak relevan jika kebijakan itu diterapkan saat ini. Mohon PTS ini bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut sebab orang tua masih harus membayar keperluan lain untuk wisuda.

Anggreni
Miroto Semarang

TV Pemalang

Suara Merdeka 29 Maret lalu menulis: ''Komisaris TV-P Tak Mau Damai dengan Direktur''. Berita saya anggap seimbang, unsur balance atau cover both sides terpenuhi. Juga berita 15 Maret tentang adanya upaya damai dari pengacara Yugo Dwijaya. Meski begitu, saya ingin menambahkan mengingat berita tersebut tak dibarengi wawancara saya.

Disebutkan Sdr Yugo, bahwa Thamrin hanya pelaksana TV Pemalang. Padahal, ide pendirian TV lokal (pertama di Jateng) tersebut dari Thamrin. Kemudian dikuatkan lagi, berempat kami ke notaris Untung Waluyo SH dan berdirilah PT Styk Media Jaya.

Nama itu diambil dari huruf depan pemilik sahamnya, yakni Syamsudin Jagad Saputra, Thamrin Sonata, Yugo Dwijaya, dan Kholik (Waholip). Itu asal-usulnya. Pada akta pendirian PT no 24 disebutkan pengangkatan Thamrin sebagai direktur, selain Yugo komisaris.

Ini berbeda dengan apa yang dilaporkan saksi ke Polsek, bahwa Thamrin seorang pegawai yang dititipi aset pasca RUPS yang isinya pembubaran TV-P. Itu sama dengan permintaan laporan keuangan. Jadi apa artinya RUPS 16/11/2002 yang sudah jelas dan bubar. Sejak itu hingga tulisan ini dibuat, ia tak bisa dihubungi dan tak pernah menghubungi. Sudah 5 bulan lho.

Soal teguran Balai Monitor sama dengan kinerja saya tak bagus? TV-P berdiri ketika RUU Penyiaran belum menjadi UU No 32 tahun 2002. Justru dalam sarasehan itu, Balai Monitor akan membantu memberi alokasi frekuensi (Suara Merdeka, September 2002). Sebuah keuntungan mestinya.

Lalu janji ia akan meneruskan TV-P dan mengucurkan dana miliaran rupiah. Kedua, saya senang dia berani bersuara di media. Saya bisa menjawab sebagai pihak yang menjadi nara sumber: demi kejernihan dan proporsionalitas.

Selama ini saya tak bersedia meng-counter omongan tentang saya. Terakhir, kelanjutan persoalan ini ke jalur hukum, saya pun siap dan sudah menunjuk Drs Asnan Bakri SH sebagai pengacara.

Thamrin Sonata
Dahlia 71 Pelutan Pemalang

Pilbup Banyumas

Penetapan hasil pilbup Banyumas oleh Ketua DPRD patut digugat masyarakat karena rasanya dipaksakan dalam suasana sidang paripurna yang kacau tanpa persetujuan seluruh anggota Dewan. Keputusan ketua Dewan tanpa dilandasi etika berdemokrasi.

Sudah sejak awal telah diributkan adanya praktik money politics sehingga hasilnya tidak dapat segera ditetapkan. Masyarakat kecewa karena panitia dan lembaga perwakilannya tidak melaksanakan misinya dengan baik. Hasil pilbup telah ditetapkan tetapi secara moral melukai hati nurani dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat yang terhormat.

Banyak pemimpin rakyat tidak berpikir panjang masa depan generasi mendatang, tetapi lebih terfokus pada kepentingan diri bagaimana memperoleh keuntungan sesaat. Betapa pun hasil pilbup telah ditetapkan tetapi menimbulkan apriori masyarakat, sehingga rasanya sulit mendapat dukungan masyarakat.

Seyogianya para pemimpin dapat belajar dari Jepang, bagaimana seorang pejabat pemerintahan segera mengundurkan diri ketika merasa gagal dalam melaksanakan tugasnya. Atau namanya dikaitkan dengan skandal keuangan walau belum tentu kebenarannya. Sifat ksatria para pemimpin dan pejabat pemerintahan Jepang pantas diteladani.

P Susilo SS
Jl Brigjen Encung 523 Purwokerto

Pemilihan Presiden secara Langsung

Pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu ciri pemberian kebebasan kepada rakyat untuk memilih calon pemimpinnya. Sebagai negara yang menegakkan demokrasi sepatutnya dan selayaknya Indonesia segera melaksanakan.

Dengan pemilihan presiden secara langsung jelas rakyat dapat menentukan pilihannya sesuai kecakapan, kemampuan dan integritas sosok seorang presiden. Selama ini kita hanya menerima presiden yang merupakan hasil bentukan wakil-wakil kita yang belum tentu sesuai keinginan rakyat.

Akibatnya selama perjalanan menjabat presiden masih terjadi sindiran, bahkan acapkali presiden untuk ke daerah saja harus menghadapi protes rak yat. Bila kita memilih presiden berdasar pilihan rakyat, niscaya rakyat akan merasa bangga dan puas karena betul-betul sesuai dengan nuraninya.

Namun untuk memilih presiden secara langsung butuh waktu lama kesiapan mental rakyat yang menerima demokrasi dan biaya banyak. Pemilihan ini dapat menghindari KKN.

Heru Sugianto
MAN Kudus 2 Kaliwungu, Kudus