Catatan Mantan Menhan Mahfud MD (2-Habis)

Perseteruan Gus Dur-DPR Memuncak

Abdurrahman Wahid

Pasca-Sidang Tahunan MPR /2000, Gus Dur merombak kabinet yang disebut all the president. Gus Dur menyingkirkan Bambang Sudibyo, orang kepercayaan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais, dan Kwik Kian Gie, orang kepercayaan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Yusril Ihza Mahendra berhenti pada Mei 2001, yang kemudian disusul Nurmahmudi Ismail.

Imbangan yang dilakukan oleh parpol-parpol adalah membentuk Pansus Buloggate yang kemudian terus menggelinding ke SI MPR, sampai dia lengser. Perseteruan Presiden Gus Dur dan DPR memuncak setelah legislatif memutuskan untuk menggelar SI MPR itu.

Sebelumnya, dari kalangan menteri telah dibentuk Tim Tujuh untuk melakukan lobi guna mencapai kompromi. Para pendukung Gus Dur yang duduk di kabinet secara intensif melakukan lobi untuk mencari kompromi. Mereka terdiri atas Alwi Shihab, Chofifah Indarparawansa, Muhaimin Isakandar, Syaifullah Yusuf, Rozy Munir, Umar Wahid, dan Yeny (putri Gus Dur). Sesekali Matori Abdul Djalil ikut hadir dalam pertemuan itu.

Dari pertemuan itu diperoleh kesepakatan untuk melakukan lobi guna menawarkan penyelesaian. Tak salah jika muncul di dalam pembicaraan tim ini upaya untuk menemui Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, Ketuan Umum DPP Akbar Tandjung, dan tokoh lain untuk membicarakan jalan keluar melalui kompromi politik. Pertemuan itu dilakukan beberapa kali untuk kepentingan lobi.

Sebetulnya saat itu hampir menghasilkan satu kesepakatan yang cukup signifikan ketika sore hari bertemu dengan Akbar dan Haz di rumah bendahara Golkar MS Hidayat. Pertemuan yang disebut puncak itu dihadiri Akbar dan Yahya Zaini dari Golkar serta Hamzah Haz dan Alimarwan Hanan dari PPP.

Ketika itu, Mahfud berusaha meyakinkan bahwa tidak cukup alasan konstitusional untuk menjatuhkan Gus Dur, dan tidak ada jaminan keadaan akan lebih baik. Jika berbicara kesalahan, lebih banyak kesalahan yang jauh lebih serius yang dilakukan tokoh politik lain. Gus Dur hanya terlalu menganggap enteng persoalan dan mudah percaya pada orang yang bicara manis padanya.

Gus Dur pun jelas-jelas tidak suka melakukan KKN, sebab hampir setiap sidang kabinet selalu memulai dengan perintah memberantas KKN, meski di lapangan tidak bisa terealisasi. Diakuinya, Gus Dur lebih suka melakukan pertikaian politik untuk mengajak orang membangun wacana dan berdebat, tak peduli meski dirinya dikeroyok.

Karena itu, Mahfud dan Alwi menawarkan solusi kompromi sebagai penyelesaian yang lebih halus. "Ini persoalan selera politik, bukan soal pelanggaran konstitusi. Masak yang begitu sampai menjatuhkan Presiden," katanya.

Kesepakatan yang dicapai saat itu perombakan kabinet, dan Gus Dur selaku presiden mendistribusikan kembali kursi-kursi di kabinet kepada setiap parpol sesuai dengan proporsi kursi masing-masing. Nama-nama calon menteri akan diusulkan oleh ketua umum partai. Jika tak disetujui, ketua umum parpol yang mengusulkan penggantinya. Akbar saat itu mengusulkan tidak seluruh jabatan diberikan parpol, tapi ada beberapa pos yang harus diisi kalangan profesional.

Kesepakatan itu gagal dilaksanakan, karena PDI Perjuangan dan PAN sudah pada sikap yang tidak bisa ditawar bahwa Gus Dur harus diberhentikan. Gus Dur pun tidak seluruhnya menerima formulasi kesepakatan. Terbukti, ketika disampaikan, Gus Dur hanya menyetujui perombakan kabinet, tapi tak setuju namanya ditentukan pimpinan partai, karena kabinet yang dianut presidensiil.

Itu kompromi maksimal. Beberapa kali tim menyampaikan konsep kompromi agar SI MPR tidak menjatuhkan presiden, tapi menetapkan kontrak politik. Lagi-lagi Gus Dur menolak tawaran kompromi oleh pendukungnya sendiri dan secara tegas mengecam. "Demokrasi itu bukan pasar. Saya tak mau cara-cara begitu," katanya.

Sikap Kukuh

Mahfud menulis perihal sikap Gus Dur yang kukuh dalam mempertahankan pendirian. Bahkan, rela membuang kesempatan untuk memperoleh keuntungan politik.

Gus Dur menolak tawaran memberlakukan syariat Islam dengan jaminan politik tetap bertahan di kursi presiden. "Bertahun-tahun saya menentang gagasan seperti itu, masak gara-gara ingin mempertahankan kedudukan, lalu berubah. Biar taruhannya saya harus berhenti jadi presiden," kata Gus Dur.

Mahfud merasa bangga dengan Gus Dur, karena dalam kondisi sulit dia masih bertahan dengan dagangan "politiknya", yakni inklusivisme Islam dalam negara kebangsaan.

Menurut catatan Mahfud, ada tiga kelemahan Gus Dur yang menyebabkan dia masuk blunder. Pertama, Gus Dur itu tidak suka pada detail dan teknis persoalan. Kedua, acapkali suka menyederhanakan persoalan, dengan ucapan yang populer: begitu saja kok repot. (A Adib-29t)