Pertemuan RI-GAM Gagal

• RI Isyaratkan Putuskan Peran HDC

JAKARTA - Pemerintah secara resmi membatalkan kehadiran delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Bersama (Joint Council/JC) yang semula direncanakan pada hari ini tanggal 25 April 2003 di Jenewa, Swiss. Kemudian pemerintah akan segera melakukan sidang darurat untuk menyatakan sikap dan langkah-langkah lebih lanjut terhadap masalah Aceh. Hal itu diungkapkan oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Bidang Polkam, Jakarta, Kamis (24/4) malam.

Indonesia juga menyiratkan akan memutuskan peran Henry Dunant Centre (HDC) sebagai fasilitator perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), karena ketidakmampuan organisasi tersebut untuk menghadirkan GAM dalam pertemuan Dewan Bersama. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Hamzah Haz dalam sambutannya saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Jakarta, sore kemarin.

"Kita sudah sangat serius melakukan hal itu, tiba-tiba GAM minta mundur lagi tanggal 27 April, sangat berat bagi kita. Nanti setelah tanggal 27, apalagi yang dilakukannya. Kita putuskan, kita tidak akan berangkat ke Swiss. Kalau perlu HDC-nya pun sudahlah kita akhiri, dan kita tidak perlu lagi berhubungan dengan HDC," tegas Wapres.

Padahal, sebagian delegasi Indonesia, termasuk juru runding dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, saat ini sudah berada di Jenewa untuk menghadiri pertemuan yang memang sudah dijadwalkan berlangsung 25-26 April.

Menko Polkam menegaskan, pembatalan tersebut karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara sepihak dan tiba-tiba membatalkan dan menolak untuk hadir pada tanggal 25 April 2003 dengan alasan administratif. Kemudian GAM baru bersedia menghadiri sidang JC pada 27 April. "Bangsa Indonesia sangat mencintai perdamaian, tetapi Indonesia lebih mencintai kedaulatan negaranya. Bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan kehormatan yang tidak dapat dilecehkan oleh siapa saja, temasuk GAM," tandasnya.

Dijelaskan Yudhoyono, penolakan GAM untuk hadir pada 25 April itu diterima melalui surat resmi yang dikirimkan Henry Dunant Center (HDC) pagi tadi. Dalam surat tersebut, HDC mengatakan tidak mampu menghadirkan GAM pada 25 April. Di sisi lain, Indonesia juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, alasan GAM tidak bersedia hadir pada tanggal tersebut.

Jadi, Pemerintah Indonesia tidak mendapatkan keyakinan bahwa itu adalah alasan administrasi. Meski demikian, pemerintah masih terus mengusahakan agar GAM bersedia hadir 25 April. Hingga pukul 18.00 WIB (semalam), pemerintah masih melakukan kontak dengan HDC, tetapi HDC tidak memberikan jawaban pasti dan mengatakan tidak mampu menghadirkan GAM dalam persidangan. Karena itu, pemerintah harus mengambil sikap dan langkah-langkah yang tepat. Sikap ini telah dibahas secara mendalam dengan mendengarkan arahan Presiden dan Wapres.

Penolakan GAM hadir pada 25 April, dinilai Yudhoyono, sebagai alasan politik. "Kalau masalahnya hanya alasan transportasi atau akomodasi, tentu lebih sulit menghadirkan GAM dari Aceh ketimbang yang ada di Jenewa. Padahal, rombongan GAM dari Aceh sudah siap berangkat bersama-sama dengan saya, begitu juga dengan David Gorman (Wakil HDC di Aceh-Red)," paparnya.

Dalam sikap resminya, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan kekecewaan terhadap HDC, karena tidak mampu memerankan fungsi dan tugasnya untuk menyelenggarakan sidang JC. Namun Yudhoyono menolak menjelaskan apakah itu berarti Indonesia tidak akan memakai HDC lagi sebagai fasilitator Indonesia-GAM. Alasannya, semuanya itu nanti akan diputuskan dalam sidang darurat yang menurut rencana akan digelar Jumat (25/4) pagi ini.

Pemerintah juga mengecam sikap GAM yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan menghancurkan proses Aceh secara damai. Padahal, solusi damai sangat didambakan oleh masyarakat Aceh dan telah diupayakan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan ketegangan di Aceh menyusul pembatalan sidang JC, pemerintah telah menginstruksikan kepada TNI untuk pemeliharaan keamanan di Aceh agar situasinya tidak makin memburuk. TNI harus memprioritaskan untuk melindungi penduduk sipil dari aksi kekerasan oleh GAM serta mencegah GAM melakukan aksi kekerasan baru.

Kepada Polri, pemerintah menginstruksikan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di Aceh. Di samping itu, juga melakukan penegakan hukum, terutama memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat. "Instruksi sudah kita keluarkan tadi sore, tapi ini bukan operasi militer, tetapi untuk mengantisipasi adanya ketegangan baru dan hal-hal lain yang akan mengganggu keamanan Aceh," ungkap Yudhoyono.

Ketika ditanya apakah dengan demikian Indonesia akan menarik diri dari Kesepakatan Penghentian Permusuhan (COHA) ataupun akan menggelar operasi militer di Aceh, Yudhoyono enggan menjawab, karena hal itu akan dibicarakan dalam sidang kabinet atau sidang polkam. "Saya tidak bisa katakan sekarang. Kita lihat perkembangannya mendatang, tetapi bangsa ini mempunyai harga diri dan tidak bisa dipermainkan," tandasnya.

Keterlaluan

Lebih lanjut Wapres Hamzah Haz menyatakan, Indonesia sudah mengalah dengan menuruti permintaan GAM untuk bertemu di Jenewa, setelah sebelumnya pemerintah meminta pertemuan di Indonesia.

"Jadi keterlaluan juga kalau GAM mengatur, kapan NKRI ini hanya diatur oleh GAM, minta maaf saja kita. Karena itu, kita mengambil sikap, yang sekiranya memang pahit, tapi rasanya itulah untuk kehormatan bangsa, dan agar tidak berlarut-larut permasalahan itu," ujar Wapres.

Mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah nanti, Wapres menyatakan, pemerintah tidak akan gegabah melakukan tindakan di Aceh. "Pemerintah akan memikirkan, yang pertama bagaimana Aceh tetap bertahan besama kita dalam NKRI. Kedua, bilamana ada separatis yang ingin memisahan diri, ingin merdeka, tentu saja itu merupakan kewajiban untuk dilakukan tindakan kepada mereka. Tentu tindakan ini tidak akan dilakukan dengan sembrono, seperti AS mencari Saddam di Irak, rakyat Irak dan sipil jadi korban," paparnya.

Terkejut

Dalam jumpa pers sore hari, usai bertemu dengan Wapres, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sangat terkejut dan kecewa atas berita yang diterimanya dari Henry Dunant Center (HDC) Kamis (24/4) yang isinya berbeda dari yang telah disampaikan HDC kepada pemerintah baik secara lisan maupun tertulis.

Yudhoyono mengungkapkan 19 April lalu HDC menulis surat kepada dirinya dan Menlu Hassan Wirajuda yang mengatakan bahwa GAM telah memberikan rekonfirmasi mengenai kesediaan mereka untuk menghadiri sidang JC sekaligus menerima usulan Pemerintah RI agar sidang dilaksanakan pada 25 April.

"Atas dasar inilah ketika terjadi perselisihan tentang tempat persidangan, akhirnya Pemerintah RI, yang Presiden ikut memberikan keputusan, setuju sidang dilaksanakan di Jenewa, karena mereka bersetuju dengan tanggal yang telah diusulkan Indonesia," katanya.

Tetapi tiba-tiba kemarin pagi dia menerima surat yang dikirim HDC pada tanggal 23 April. Tampaknya LSM internasional itu tidak mampu untuk meminta GAM hadir pada tanggal yang sudah disepakati, 25 April.

Menko Polkam mengaku sulit memahami hanya dalam waktu empat hari ada dua surat yang dikirimkan oleh institusi yang sama (HDC) memiliki kandungan yang sangat berbeda. Apalagi dalam surat yang dikirim tanggal 23 hanya menjelaskan bahwa GAM bersedia mengikuti pertemuan formal JC pada tanggal 27 April tanpa dijelaskan mengapa ada pengunduran dari rencana sebelumnya tanggal 25 April.

Dari surat yang ditangkap Yudhoyono ada kesan seolah-olah perubahan tanggal tersebut karena ada persoalan administrasi, yakni persoalan transportasi dan akomodasi.

"Kalau itu yang menjadi persoalan dan HDC tidak bisa mengatasi, maka sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan kepercayaan terhadap penyelenggara pertemuan ini (HDC)," tandas Menko Polkam. Karena bagaimanapun transportasi Jakarta - Jenewa lebih jauh dan lebih sulit mengupayakannya ketimbang dari Stockholm (Kantor Pimpinan GAM) ke Jenewa. (ant,A20-16,60t)