Pembangunan di Daerah Pantai Harus Dikendalikan

SEMARANG - Pengurukan lahan yang selama ini dilakukan untuk mengatasi rob, tidak akan menyelesaikan masalah, namun hanya menunda dan menghindari. Sedangkan masalahnya sendiri tidak terselesaikan dengan tuntas.

Pengajar jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Undip, Robert J Kodoatie Phd mengatakan, selama ini upaya yang dilakukan hanya berkisar dengan cara menguruk lahan. Selain memberikan penyelesaian tuntas, hal semacam ini hanya menguntungkan pihak-pihak yang mampu secara ekonomis.

Dia memberi contoh, pola pembangunan seperti ini terlihat pada pembangunan jalan arteri utara. Jalan itu memang terhindar dari genangan, namun tidak pada lahan permukiman di sekitarnya.

Pola pembangunan semacam itu hanya bentuk upaya menghindari masalah. Dia pun kemudian menawarkan wacana pengubahan pola pembangunan. Semarang sudah sejak lama menjadi kota air, karena itu air mestinya memang diberi tempat.

Dia menunjuk contoh masyarakat yang bisa hidup berdampingan dengan air, yaitu rumah-rumah panggung di Kalimantan, yang berdiri di atas air. Kota yang lebih modern dalam penerapan pola ini adalah Venesia, di mana sebagian besar kotanya terdiri dari air.

''Namun itu baru sebagai wacana, sedangkan penerapannya butuh kajian mendalam.''

Pengendalian

Tidak efektifnya upaya penanganan rob dengan cara pengurugan, juga dilontarkan pakar lingkungan Ir Koestomo MC MSL. Pola pembangunan dengan menambang padas perbukitan dan menguruk pantai, harus benar-benar dikendalikan. Kalau perlu Pemkot mempersulit izin pembangunannya. Hal itu dilakukan sampai ada penelitian yang dibiayai Pemkot, untuk mengetahui beban maksimal yang bisa disangga oleh lahan.

Pembangunan daerah pesisir yang tidak terkendali mengakibatkan beban lahan meningkat, sehingga terjadi penurunan tanah. Dia memberi contoh, untuk wilayah Tawang, penurunan tanahnya mencapai 5 cm - 7 cm per tahun. Namun begitu, gejala semacam itu bukan hanya terjadi di daerah pantai, tetapi sudah mengarah ke selatan, hingga Simpanglima. Penurunan tanah di Simpanglima mencapai 3 mm - 7 mm per tahun.

Penurunan tanah juga akibat pengambilan air tanah melalui sumur artetis. Karena itu cara untuk memenuhi kebutuhan air harus mulai diubah. Pemkot harus berupaya keras untuk menghentikan pembuatan sumur-sumur artetis. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air, bisa dilakukan dengan optimalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan itu dituntut bisa memenuhi kebutuhan air bagi warga kota, tanpa harus memanfaatkan air tanah.

Rob bukan hanya sekadar naiknya air laut ke daratan, tetapi juga peningkatan air laut. Pengukuran yang dilakukannya pada tahun 1985, perbedaan ketinggian muka air laut pada saat pasang dan surut masih 85 cm. Namun sekitar dua tahun lalu sudah naik lagi menjadi 115 cm sampai 120 cm.(G6-45)