Mahasiswa Demo Pertanyakan Sekda

BLORA - Sekitar sepuluh mahasiswa yang menamakan dirinya Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Blora kemarin berdemo ke DPRD. Mereka mempertanyakan sejumlah ketimpangan yang terjadi belakangan ini. Di antaranya, perpanjangan masa jabatan Sekda Soewarso, mundurnya penetapan APBD 2003, termasuk mengenai tindak lanjut penanganan kasus jalan Menden-Megeri. Mereka juga mempertanyakan proses pembangunan rumah dinas Ketua DPRD.

Para pendemo diterima unsur pimpinan DPRD, beberapa ketua Komisi dan sejumlah anggota Dewan. Tampak Kabag Humas Setda Slamet Pamudji, Kabag Kepegawaian Pramono, dan staf Bagian Hukum Pujianto.

Juru bicara MPR, Siswanto, mengemukakan, dengan mengacu UU No 13 Tahun 2002 dia berharap masalah perpanjangan masa jabatan Sekda ditinjau kembali. Alasan lain mereka menolak perpanjangan masa jabatan Sekda Soewarso, karena ada dugaan pejabat itu tersangkut kasus jalan Menden-Megeri.

Muslich, mahasiswa lain juga mempertanyakan kenapa dulu Dewan mati-matian menentang perpanjangan masa jabatan Sekda, tetapi kini menyetujui. ''Dengan kondisi itu kami terus terang mempertanyakan. Termasuk kami mempertanyakan tentang isu Dewan menerima uang Rp 250 juta berkait dengan perpanjangan masa jabatan Sekda,'' ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, tiga unsur pimpinan DPRD menyatakan, dalam perpanjangan masa jabatan Sekda sama sekali tidak ada politik uang. Baik Ketua DPRD H Warsit maupun dua wakilnya, Haryono SD dan HM Rofi'i Hasan, mengakui sebenarnya Dewan menyetujui perpanjangan hanya satu tahun. Namun, sampai sekarang belum ada usulan lagi dari Bupati.

''Sepenuhnya wewenang itu ada di tangan Bupati, kalau mengajukan nama lagi siapa pun akan kami tandatangani,'' tandas Warsit.

Tergantung Bupati

Kabag Kepegawaian Pramono menjelaskan, berdasarkan PP 32 Tahun 1979 Pasal 4, keberadaan Soewarso sebagai Sekda Blora secara legal tidak ada masalah. ''Semuanya tergantung pada Bupati,'' jelasnya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Slamet Pamudji menilai apa yang dikemukakan para mahasiswa itu semata-mata karena ketidakpahaman terhadap persoalan yang ada. ''Saya menilai tampaknya para mahasiswa kurang tahu permasalahan yang sebenarnya.''

Menanggapi hal itu Ketua DPRD menilai aksi yang dilakukan para mahasiswa tendensius. Hal itu karena dalam pernyataan sikap mereka sebelumnya, ada yang menyebutkan mengutuk segala tindakan premanisme Ketua DPRD terhadap rakyat Blora khususnya kepada mahasiswa. (ud-42k)