Aksi Boikot Tidak Akan Efektif

JAKARTA - Aksi boikot terhadap produk-produk AS yang dilakukan sejumlah pihak sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap serangan AS ke Irak dinilai tidak akan efektif. Karena peran ekonomi Indonesia di mata negara itu sangat kecil, hanya sekitar 1persen.

Pengamat politik dari CSIS Dr Pande Radja Silalahi mengatakan hal itu saat menanggapi seruan beberapa pihak untuk memboikot produk-produk AS, seperti Coca-Cola dan Mc Donald.

Pande mempertanyakan apakah perekonomian dan pengusaha Indonesia sudah siap dengan risiko aksi boikot itu, karena bisa saja AS melakukan aksi balasan serupa dengan menolak semua produk buatan Indonesia.

''Masalahnya, apakah kita semua sudah siap. Amerika Serikat buat Indonesia cukup penting secara ekonomi. Tapi Indonesia di mata Amerika sangat kecil,'' kata Pande di sela-sela acara diskusi di Hotel Indonesia, Minggu (23/3).

Pande mengingatkan, hubungan ekonomi Indonesia dengan AS sangat asimetris. Sebab pasar AS mencakup sekitar 17 persen dari pangsa ekspor Indonesia. Sedangkan pasar Indonesia di mata AS hanya sekitar 1persen.

''Jadi jangan lupa itu. Kita bisa marah. Kita bisa menentang serangan AS ke Irak, tapi dengan cara menekan yang lebih efektif. Tidak ada yang setuju dengan tindakan itu. Tapi kita harus berpikir lebih rasional,'' tandasnya.

Diakuinya, dampak serangan AS ke Irak terhadap Indonesia dari segi ekonomi akan sangat berat. Jika perang berlangsung lebih dari dua minggu, dikhawatirkan nilai tukar dolar terhadap rupiah akan sangat memengaruhi kinerja ekspor. Selain itu, investor tidak akan masuk, dan biaya asuransi akan meningkat.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pande minta pemerintah dan semua pihak memantapkan pasar domestik, sehingga tidak akan mengalami keterpurukan ekonomi.

Hal yang sama dikemukakan ''manajer satu miliar'' Tanri Abeng MBA. Mantan CEO Multi Bintang dan Bakrie Brothers ini menilai potensi Indonesia sebenarnya cukup besar, khususnya di bidang perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Karena itu, Indonesia harus lebih jeli memanfaatkan potensi ini untuk menarik investor asing, khususnya dari kawasan regional.

''Justru saat investor asing dari Eropa dan Amerika masih menahan diri belum melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan, kita mendorong mereka untuk masuk. Karena kalau tidak masuk sekarang dan menunggu mereka datang, Anda akan ketinggalan,'' kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia-Malaysia.

Tapi untuk bisa menarik masuknya investor asing, Indonesia diakuinya harus melakukan sejumlah pembenahan, khususnya di bidang hukum, birokrasi, dan perburuhan.

''Dalam perburuhan, buruh kita terlalu bebas melakukan demo, sehingga sangat mengganggu kelancaran proses produksi. Aturan di sini kan buruh yang melakukan demo tetap harus dibayar upahnya, dan buruh yang mundur harus tetap dibayar pesangonnya. Itu jelas memberatkan,'' kata mantan menteri pendayagunaan BUMN itu.

Jika hal-hal yang disebutnya tidak segera dibenahi, Tanri khawatir kondisi ekonomi pascaperang akan makin terpuruk. Sebab setelah krisis ekonomi lalu pemerintah belum juga mampu membangun kembali kredibilitasnya. ''Jangankan menarik masuk investor asing. Investor yang ada saja banyak yang hengkang,'' katanya mengingatkan.(A20-64t)