Pemerintah Terbitkan Obligasi Rp 2,7 Triliun

JAKARTA-Pada pekan pertama atau kedua April 2003 pemerintah akan menerbitkan surat utang negara atau obligasi senilai Rp 2 triliun-Rp 2,7 triliun. Demikian kata Menteri Keuangan Boediono, akhir pekan lalu.

Menurut dia, situasi krisis akibat serangan AS ke Irak tidak akan mengganggu ketertarikan pasar terhadap model investasi tersebut. ''Saya yakin pasar akan cepat menyerap, karena daya serapnya masih tinggi,'' tegas dia.

Sesuai dengan keinginan pasar, lanjut dia, surat utang yang semua diterbitkan berbentuk treasury bonds atau T-bonds, yaitu surat utang dengan jatuh tempo di atas satu tahun. Akan dicoba jatuh tempo antara 8 dan 10 tahun.

Keyakinan pemerintah atas tingginya daya serap pasar yang tinggi itu, kata dia, makin kuat setelah tim Departemen Keuangan melakukan kalkulasi dengan para investor. Apalagi pengalaman penjualan T-bonds 24 Desember tahun lalu membuktikan minat pasar sangat besar.

Dari obligasi yang dilepas sebesar Rp 2 triliun, tutur dia, ternyata permintaan melimpah atau over subscribe hingga Rp 7 triliun. Jadi tiga setengah kali lipat dari yang ditawarkan.

Sebagaimana diberitakan, DPR telah memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk menerbitkan T-bonds senilai Rp 2,7 triliun dan T-bills Rp 5 triliun. Dengan demikian total surat utang negara sepanjang tahun 2003 mencapai Rp 7,7 triliun.

Secara terpisah, Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) Fuad Rahmady mengatakan, T-bonds itu menggunakan pola bunga tetap atau fix rate.

''Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) turun terus, sehingga pasar bonds lebih suka mengunci pada tingkat bunga yang pasti,'' jelasnya.

Tetapi berapa besar bunga yang akan ditawarkan, dia tak berani memastikan mengingat semua ditentukan pada saat lelang dilakukan di Bank Indonesia. ''Mekanisme lelangnya mirip SBI. Semua bergantung pada permintaan pasar,'' katanya.

Fuad menambahkan dalam upaya penataan ulang profil (reprofiling) jatuh tempo obligasi pemerintah akan menawarkan penukaran surat utang atau debt switching kepada para pemegang obligasi negara.

''Pemerintah berkepentingan melakukan pengaturan ulang terhadap waktu jatuh tempo obligasi yang telah diterbitkan,'' paparnya.

Sebelumnya, kata dia, itu dilakukan lewat metode penerbitan surat utang baru dengan cara menukar langsung surat utang yang akan segera jatuh tempo dengan obligasi lain yang berjangka lebih panjang. Itu tidak hanya kepada bank pemerintah, tapi juga kepada masyarakat umum yang memegang obligasi negara.

Berdasarkan data PMON per 27 Pebruari 2003 struktur kepemilikan obligasi negara ternyata masih didominasi bank BUMN yang besarnya mencapai Rp 226,15 triliun atau 58,29%. Bank take over menguasai obligasi Rp 77,76 triliun atau 20,04%.

Sementara itu lembaga nonbank memiliki obligasi Rp 48,82 triliun atau 12,58%, bank nonrekapitalisasi Rp 10,81 triliun atau 2,79%, sedangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) hanya Rp 1,19 triliun atau 0,31%. (tri-53)