Pabrik Gula Dimaksimalkan

JAKARTA-Kabar baik bagi petani gula. Pemerintah berencana memaksimalkan produksi pabrik gula dari satu bulan menjadi satu tahun penuh dengan konsekuensi memaksimalkan tanaman tebu. Berbarengan dengan itu diusulkan tahun depan impor gula mentah atau raw sugar dibatasi.

''Bergantung pada pasokan tebu, masa giling bisa diperpanjang,'' kata Kepala Bulog Wijanarko Puspoyo pada diskusi bertema 'Mengupas Kebijakan Gula Nasional', Sabtu lalu.

Menurut dia, harga gula di tingkat konsumen makin membaik setelah terjadi lonjakan beberapa waktu lalu. Bagaimana pun komoditas itu harus menjadi perhatian dari semua pihak terkait karena merupakan salah satu kebutuhan pokok.

Saat ini, lanjut dia, Indonesia masih harus mengimpor gula lebih dari satu juta ton/tahun. Kebutuhan nasional sekitar tiga juta ton/tahun belum bisa dipenuhi produksi lokal yang hanya 1,8 juta ton. Tarif impor gula di sini tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara produsen gula.

''Seakarang tarif gula mentah Rp 550/kg sedangkan gula putih Rp 700/kg,'' tutur dia.

Mestinya, kata dia, ada kebijakan pemerintah sebelum peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diberlakukan. Tujuannya adalah memberi proteksi kepada petani gula nasional sebagaimana yang juga dilakukan negara produsen gula lain.

''Kini nilai perdagangan industri gula nasional mencapai Rp 10 triliun/tahun. Lahan yang tersedia juga tak mudah dialihkan,'' jelasnya.

Sementara itu Menperindag Rini MS Soewandi mengakui ada yang tidak senang pada tata niaga gula yang ada saat ini lewat SK No 643/2002. SK itu menyebutkan harga gula di tingkat petani adalah Rp 3.100/kg, sedangkan harga jual eceran untuk konsumen Rp 4.000/kg.

Melalui bantuan subsidi kepada petani langsung, kata dia, diharapkan rehabilitasi nanti bisa mencapai tingkat efisiensi dengan ongkos produksi ditekan hingga Rp 2.000/kg. Bahkan kapasitas produksinya bisa ditingkatkan menjadi 3 juta ton/tahun pada tahun 2007.

''Upaya rehabilitasi bisa maksimal lewat investasi,'' tambahnya.

Tata niaga itu, kata dia, juga mengatur mengenai impor dengan mempertimbangkan kepentingan harga di tingkat petani. (wa-53)