Wawali J Suprapto Siap Mundur

• Jika Hailai Dapat izin

KARANGASEM- Wakil Wali Kota (Wawali) Surakarta J Suprapto sependapat dengan pernyataan elemen laskar Islam yang menuntut Wali Kota Slamet Suryanto mundur.

Langkah itu perlu diambil jika orang nomor satu di Solo itu tetap memberikan izin operasi bagi Hailai International Executive Club (HIEC).

Bahkan, dia pun menyatakan siap mundur sebelum diminta jika klub di Jalan Adi Sucipto 146 itu tetap diizinkan beroperasi.

''Kalau memberi izin operasi HIEC untuk beroperasi itu melanggar aturan. Kalau melanggar aturan harus mau mundur,'' tegas dia di sela-sela menghadiri seminar ''Aksi Teroris, Ancaman Keamanan Nasional dan Problematika Hukum Indonesia'', Rabu (19/3) kemarin.

Seperti diwartakan, laskar Islam Hizbullah Divisi Sunan Bonang menuntut Wali Kota mundur jika sampai klub untuk restoran, mess dan pub itu mendapat izin operasi.

''Kami semua tidak mau dipimpin seorang Wali Kota yang berjiwa mafia,'' kata komandan laskar Hizbullah Sunan Bonang.

Dia mengingatkan sebelum berangkat haji, Wali Kota menyatakan takkan memberikan izin pada HIEC. Namun setelah pulang haji, keputusannya lain dan akan memberikan izin pada tempat itu. (Suara Merdeka, 19/3)

Tidak Konsisten

Dia menilai Wali Kota tidak konsisten dengan memberikan perizinan pada klub tersebut, karena kenyataannya tempat itu kini mengantungi Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan rekomendasi HO dengan mudah.

''Dari awal saya tidak pernah diajak ngomong oleh Wali Kota. Saya cuma bisa geleng kepala saja,'' katanya.

Ditegaskannya, tidak perlu mempermasalahkan bangunan dari HIEC itu, tapi yang penting peruntukan dari klub itu sendiri.

Sebab HIEC telah menyalahi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Hal itu dimisalkannya dengan mengganti tempat itu jadi perkantoran dan bukan memaksakan tempat itu tetap jadi restoran, mess atau pub.

''Jangan aturan yang mengikuti Robby Sumampauw, tapi dia yang mengikuti aturan. Tapi Wali Kota malah membalik itu,'' papar dia.

Apalagi klub itu juga telah beroperasi dan disewa untuk perayaan-perayaan tertentu, sementara belum mengantungi izin operasi. Dan jika itu dibiarkan saja, lanjut dia, akan merangsang masyarakat untuk berontak.

Sementara itu, DPD Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Surakarta mengkhawatirkan kebijakan yang akan dikeluarkan Wali Kota terkait dengan HIEC justru menjadikannya terperosok. Seharusnya, selaku pemimpin di Solo bisa memberikan keputusan arif dan adil.

''Pernyataan Wali Kota sebelum naik haji dan setelahnya ternyata berbeda. Kita khawatir justru akan menjadikan dia terperosok. Terlebih adanya keberpihakan dari beberapa anggota Dewan yang sebagian besar berasal dari Fraksi PDI-P,'' jelas Wakil Ketua DPD BM PAN Surakarta Anton Bintoro Wirawan.

Dia mengimbau Wali Kota meniru langkah yang diambil pemerintahan Megawati saat menaikkan harga BBM. Saat warga melakukan aksi protes, Mega langsung melakukan koordinasi dengan anggota Dewan. Hasilnya, harga BBM kemudian diturunkan.

''Dalam kasus Hailai ada baiknya Wali Kota melakukan dialog dengan Dewan dan berbagai elemen karena sudah menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Kalau tidak, tentu akan timbul keresahan.'' (G18,G13-51)