Ricuh, Sosialisasi Draf Tatib Pilgub

• LSM Adili Anggota Pansus

SOSIALISASI TATIB PILGUB: Dosen Fisip Undip, Drs Novel Ali memberikan usulan dan masukan kepada para anggota Pansus Tatib Pilgub di ruang serba guna DPRD I Jateng, kemarin. (Foto: Suara Merdeka/G4-55)

SEMARANG - Sosialisasi draf tatib pilgub Jateng yang diikuti puluhan LSM, mahasiswa, dan lembaga pemantau/peduli pilgub, Rabu (19/8) berlangsung ricuh. Setidaknya pada acara yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Berlian itu, ada aksi naik kursi dan meja, merobohkan kursi, gelar spanduk, makian dan ancaman.

Bahkan, ketika Ir Gatot Luprijatomo yang memimpin acara menggantikan Ketua Pansus H Moch Hasbi karena masih dirawat di RS Elisabeth menskors acara karena suasana sudah tidak sehat, dia akan disandera peserta agar tidak keluar dari ruangan.

Namun rencana ''penyanderaan'' itu gagal, setelah salah seorang petugas hansip di Gedung Dewan tetap mengamankan Gatot dari kerumunan massa. ''Kamu provokator ya! Awas! Kamu berhadapan dengan saya! Orang mau keluar ruangan kok tidak boleh,'' katanya sambil mengawal ketat Gatot agar bisa keluar ruangan.

Anggota KP2G-DRD Jateng Drs Novel Ali berusaha memberi pengertian teman-temannya. ''Jangan memaksakan kehendak. Acara ini hanya diskors untuk makan siang dan shalat. Tolong teman-teman memahami itu. Demokrasi bukan memaksakan kehendak.''

Memanas

Sebenarnya sejak acara ''Penyerapan Aspirasi tentang Pilgub'' itu mulai, kondisinya memang sudah memanas. Sebab pansus dinilai tidak mau mendengar aspirasi masyarakat Jateng.

''Jauh-jauh hari, masyarakat mengharapkan dua hal krusial agar masuk ke dalam pasal tatib pilgub. Yaitu adanya saksi nonpartisan pada saat pilgub dan debat publik. Namun kedua hal itu ternyata tidak diakomodasi oleh pansus. Padahal, Mendagri dan Dirjen Otoda sudah memberi lampu hijau adanya muatan lokal dalam pilgub,'' jelas Novel.

Ketua Forum Peduli Masyarakat Jateng (FPMJ) Wahyudin Lewaru meminta agar pansus bisa mengakomodasi usulannya, seperti soal debat publik, penambahan waktu uji publik menjadi enam hari, dan soal politik uang. ''Ketiga hal itu memang krusial, sehingga perlu dimasukkan ke tatib.''

Dia mengancam, bila ketiga usulan yang merupakan hasil jajak pendapat itu tidak bisa diakomodasi pansus, maka FPMJ akan menggelar aksi ekstraparlemen yang melibatkan kaum buruh, nelayan, dan petani.

Koordinator Kolamp Jawade Hafidz SH menegaskan, pembahasan tatib harus diperpanjang, uji publik harus dilaksanakan, dan debat publik mutlak dilakukan. ''Jangan anggap pilgub ini autoritas anggota Dewan saja. Jika dengan perpanjangan kerja pansus ini membutuhkan dana, ketok saja lagi. Toh selama ini Dewan selalu melakukan hal seperti itu,'' ujarnya sinis.

Pembicaraan juga mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap Dewan saat ini. Kekhawatiran terjadinya politik uang misalnya, disampaikan Ketua Forum 5 Peta Grobogan Untung Sumanto.

''Mewakili sebagian masyarakat Grobogan, saya setuju pilgub ditunda untuk kemudian dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun bila memang pilgub tetap berlangsung dengan sistem perwakilan, maka saya akan menyediakan 100 gelas berisi air Bledug Kuwu untuk diminum 100 anggota Dewan. Yang melakukan politik uang, keesokannya dijamin njembling.''

Seusai skors, ada tujuh aspirasi yang akan disampaikan oleh LSM dan tim pemantau kepada pansus. Yakni kekayaan anggota DPRD Jateng dan cagub akan diaudit oleh akuntan publik, saksi nonpartisan dari tim independen, debat publik yang skenarionya dilaksanakan lembaga independen, sumpah bagi cagub dan Dewan untuk tak melakukan politik uang, uji publik tujuh hari, keamanan diserahkan kepada Polri, dan anggota Dewan serta Gubernur yang mencalonkan diri harus cuti kerja.

Belum Final

Bisa dikatakan, forum yang dihadiri sejumlah tokoh, seperti Drs Anton H Soenarto dan HM Harminto BA (KIPP), Drs H Roes Sugiat (FDC), Drs Novel Ali (KP2G), Soejatno Pedro HD (Godewa), Sutikno (Jateng Bangkit), Jawade Hafidz (Kolamp), dan Dra Fitriyah MA (MPP) tersebut sebagai ajang pengadilan bagi anggota pansus tatib pilgub.

Ketidakhadiran anggota pansus, seperti Moch Hasbi, Djoko Sengkono, Wuwuh Beno Nugroho, Supito, Munawaroh Nurhadi, Rochadi Soekardi, Imam Munadjat, Agus Sentot juga dipertanyakan. Sesuai dengan daftar kehadiran, M Hasbi, Djoko Sengkono, dan Wuwuh Beno Nugroho sakit. Selebihnya, tidak ada keterangan.

Yang patut disesalkan, saat anggota pansus mati-matian menghadapi pengadilan masyarakat, ternyata dua anggota pansus, Munawaroh Nurhadi dan Imam Munadjat, enak-enakan menyaksikan acara itu yang di-relay kedua pesawat televisi di aula Gedung Berlian. ''Kedua anggota Dewan itu tidak bertanggung jawab. Mereka mengundang kami, tapi tidak mau menerima. Malahan menonton acara itu di layar televisi,'' tuding Dra Fitriyah.

Gatot Luprijatomo berpendapat, sebenarnya draf tatib itu belum final. Sebab pansus hari ini (Kamis, 20/3) akan konsultasi dengan Mendagri. Hal senada juga ditegaskan anggota pansus Drs H Noor Achmad MA yang menyatakan draf tatib itu masih sangat mungkin direvisi.

''Terus terang, saya tidak terlalu puas dengan draf tatib pilgub. Namun kami sudah di deadline Jumat, dan akan dibawa dalam rapim Dewan 3 April mendatang,'' ujar dia.

Kecewa

Rasa kecewa juga diungkapkan Sekretaris DPW PAN Jateng Taufiq Kurniawan dan anggota FAN DPRD Jateng Moechson Boerhani. Sebab, DPW PAN menginginkan masuknya klausul sumpah/janji dari cagub sebagai upaya meminimalkan politik uang.

''Ini menyangkut masalah moralitas. DPW sudah berkoordinasi dengan satu-satunya wakil FAN di pansus, yaitu Pak Hadi Pranoto agar walk out jika hal itu tidak dimasukkan dalam tatib,'' jelas Taufiq.

Selain kecewa dengan tidak masuknya uji publik, Moechson pun mengharapkan masuknya tingkat pendidikan cagub ke dalam tatib.

''Paling tidak cagubnya itu sarjana. Dengan demikian, gubernur nantinya berkualitas,'' tambah dia. (D6,D14-64j)