Mega Diminta Tarik Dubes RI di AS

JAKARTA - Pemerintahan Megawati Soekarnoputri diminta menarik duta besar RI di AS serta mengusir dubes AS di Indonesia, apabila negeri adidaya itu jadi menyerang Irak.

''Kami mendesak pemerintah segera menarik dubes kita di AS dan mengusir dubes AS dari Indonesia, bila Bush tetap bersikeras menyerang Irak,'' tandas anggota DPR Achmad Hafiz Zawawi (FPG) kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dia berpendapat, tindakan Indonesia perlu diambil sebagai bentuk protes terhadap AS yang tidak menghormati martabat kemanusiaan dan antiperdamaian. ''Bila AS jadi menyerang Irak, berarti Bush pantas disejajarkan dengan teroris. Bush menghina kita dan negara berkembang lain serta tidak menghormati kemanusiaan.''

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong saat menjawab pertanyaan wartawan soal usulan penarikan dubes RI di AS mengemukakan, mungkin Komisi I DPR akan mendesak pemerintah agar menarik dubes RI di AS jika Amerika benar-benar menyerang Irak.

Ambong yang didampingi para anggota Komisi I DPR, seperti Amris Hassan, Ishak Latuconsina, Nadhir Muhamad, Astrid Susanto, Achmad Sumargono, dan Pataniari Siahaan itu menekankan, langkah AS itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip PBB serta Dasasila Bandung.

''Kami mempertanyakan, kenapa PBB tidak berdaya menghadapi AS? Kenapa tim inspeksi senjata PBB buru-buru ditarik dari Irak?'' tanya Ibrahim Ambong. Dia mengungkapkan, Komisi I DPR akan menyampaikan sikap keprihatinan ke perwakilan PBB di Jakarta jika AS menyerang Irak.

''Kami juga minta pemerintah lebih tegas menyikapi masalah Irak,'' ujarnya. Komisi I DPR mendesak pemerintah agar lebih proaktif menggalang kekuatan dengan negara-negara yang antiperang di forum-forum internasional, sehingga AS membatalkan niatnya menyerang Irak.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR (Bidang TNI dan Luar Negeri) Effendy Choirie (FKB) menegaskan, bila AS jadi menyerang Irak, maka AS akan dikutuk dan diasingkan dari masyarakat internasional karena membunuh orang-orang yang tidak berdosa. ''Dan, Bush akan dicap sebagai penjahat perang.''

Sulit Dicegah

Meski peluang yang ada sangat sempit, pemerintah akan tetap berupaya mencegah serangan militer terhadap Irak. Hanya saja Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengakui sulit bagi pemerintah Indonesia membujuk AS agar mengurungkan niatnya.

''Pada dasarnya sikap pemerintah dilandasi dua kepentingan nasional. Pertama, sebagai amanah konstitusi untuk memelihara perdamaian dunia, pemerintah semampu mungkin mengusahakannya. Namun pemerintah memiliki batas kemampuan mencegah perang,'' papar Yudhoyono kepada wartawan seusai mendampingi Presiden menerima kunjungan Raja Swaziland di Istana Merdeka, Rabu (19/3).

Kondisi itu juga dialami anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dan negara-negara di kawasan Teluk. Kepentingan pemerintah lain untuk mencegah perang, ujar Menko Polkam, dalam rangka memenuhi aspirasi domestik yang menentang serangan AS ke Irak. Karena itu, menjelang serangan AS ke Irak, pemerintah tetap berupaya meningkatkan aktivitas diplomasi untuk mencegah serangan tersebut.

Menjawab apa sikap dan langkah politik yang akan diambil pemerintah bila hari ini Bush benar-benar memerintahkan penyerbuan ke Irak, Menko Polkam menyatakan perkembangan itu akan diolah dengan seksama. ''Pemerintah sangat memahami kecemasan dan antipati, bahkan kemarahan rakyat Indonesia apabila serangan atas Irak terjadi,'' tegasnya.

Menanggapi usulan DPR untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan AS dan boikot produk negara itu, Yudhoyono mengungkapkan, pemerintah belum mengambil keputusan soal itu. Dia menekankan, hal itu harus dilihat dalam kerangka kepentingan politik nasional, apakah relevan dan sejalan dengan kepentingan Indonesia menjaga perdamaian dunia.

''Kami akan berada dalam posisi yang mendukung atau menolak tuntutan tadi. Yang jelas, situasi terus berkembang dan pemerintah mengantisipasi dan memilih respons yang tepat dari pikiran yang hidup dari masyarakat dan bukan hanya memenuhi permintaan DPR,'' paparnya.

Menko Polkam berharap, dalam waktu sangat sempit ini PBB dapat mencari solusi untuk mencegah perang, berangkat dari Resolusi 1441 untuk meyakinkan AS agar membatalkan serangannya dan agar Irak mematuhi resolusi itu. ''Hanya itu yang bisa mencegah serangan AS ke Irak,'' tandas Yudhoyono.

Dibanjiri Demo

Massa dari berbagai ormas Islam dan mahasiswa, Rabu kemarin berdemo di depan Gedung Kedutaan Besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menentang ancaman perang Amerika terhadap Irak.

Tampak di antaranya massa dari Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), dan Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia.

Dalam aksinya, kelompok Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia itu melakukan happening art di depan Gedung Kedubes AS. Aksi yang menarik perhatian pengguna jalan raya itu berlangsung di dekat beton pembatas Jalan Medan Merdeka Selatan, sehingga arus lalu lintas macet.

Dalam happening art itu, 11 orang memeragakan sebagai mayat pocong, berbaring berjajar di aspal dan masing-masing membawa tulisan di dadanya, antara lain berbunyi ''Don't Bomb Iraq'', ''No War For Oil''.

Sementara itu, tiga orang berdiri di atas beton pembatas jalan membawa spanduk hitam bertuliskan ''Satu Menjelang Kiamat''. Sementara itu, yang lain melakukan orasi, memegang bendera, dan ada yang berpantomim dengan sekujur tubuh diwarnai cat merah.

Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan lima butir pernyataan sikap berkaitan dengan rencana serangan AS dan sekutunya ke Irak. Selain mengutuk serangan, mereka juga menolak segala bentuk isu yang digulirkan negara-negara kapitalis dengan maksud menguasai negara dunia ketiga.

Mereka mendesak pemerintah agar membuat langkah nyata untuk menekan pemerintah Bush menggagalkan serangan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Makbul Padmanegara saat ditanya wartawan sehubungan dengan aksi-aksi itu mengemukakan, pihaknya akan tetap mengamankan jalannya unjuk rasa itu. Dia berharap, aksi berjalan tertib dan tidak anarkis. (nas,A20,bu-29,64j)