400 Keluarga Eksodan Bisa Picu Kerawanan

• Perlu Jaminan Masa Depan

KEBUMEN - Relokasi bagi eksodan di pantai selatan Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kebumen yang semula hanya untuk 200 keluarga kini terus membengkak sampai untuk 400 keluarga. Hal itu dikhawatirkan memicu kerawanan sosial jika tidak ada jaminan masa depan yang jelas bagi mereka.

Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kebumen Drs H Marsoeni didampingi Kasi Transmigrasi Sutarno SH kemarin mengungkapkan, untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, pihaknya mengajukan proposal pemberdayaan dan pelatihan eksodan dengan dana Rp 6 miliar ke pusat.

"Proposal itu masih dibahas di pusat. Namun intinya, dialokasikan untuk pelatihan para eksodan ke sektor usaha perikanan, peternakan, dan industri kecil sampai pada permodalannya," papar Marzoeni.

Dia menjelaskan, awalnya Kebumen memperoleh jatah permukiman kembali bagi 200 eksodan yang kembali ke daerah asal. Mereka adalah para transmigran Kebumen yang pulang dari daerah konflik di Aceh, Papua, Timtim, Kalsel, Maluku, dan beberapa daerah lain yang bergolak.

Para eksodan tersebut, mendapat jatah rumah tipe 24 dan lahan di daerah pesisir sekitar 200 meter persegi per keluarga. Areal tanah negara yang disiapkan untuk eksodan itu 15 hektare, bukan lahan pertanian melainkan lahan pasir di urut sewu (pesisir selatan).

Dana relokasi eksodan bagi 100 keluarga dari Kantor Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau APBN, sedangkan dana untuk 100 keluarga berasal dari Provinsi Jateng. Namun dalam perkembangan kemudian, ada tambahan 100 keluarga dari pusat serta 100 keluarga limpahan dari Kabupaten Kuningan.

Lapangan Kerja

Sementara itu, Sutarno mengatakan, meski semua eksodan merupakan warga Kebumen, ada masalah mendesak bagi 400 keluarga eksodan itu, yakni lapangan pekerjaan. Jika hal itu tak segera dipecahkan, cepat atau lambat bakal memicu kerawanan.

Beberapa program yang disiapkan antara lain pelatihan dari usaha tani ke usaha perikanan seperti penangkapan ikan di laut dan tambak udang. Pelatihan lain, diarahkan ke kerajinan anyaman pandan, industri minyak kelapa, dan pembuatan terasi.

Berbeda dari eksodan daerah lain, katanya, rata-rata eksodan Kebumen tak memiliki tempat tinggal dan harta lagi di daerah asal. Sebab, mereka ada yang bertransmigrasi sejak 1950-an. Dengan demikian, sulit untuk menempatkan eksodan di kampung halaman atau tempat asal.

Marzoeni menambahkan, beberapa pengusaha dan investor juga tertarik untuk menanamkan investasi di daerah eksodan, mengingat saat ini ada ratusan tenaga kerja yang menunggu serta ada potensi usaha tambak udang.

Menyinggung informasi adanya para eksodan telah mendaftar dan memiliki jatah rumah di Desa Tanggulangin namun tidak ditempati, Marzoeni berjanji akan mengecek di lapangan.

Dia mengakui secara lisan mendengar informasi bahwa masih ada warga yang berminat namun tidak kebagian jatah. Sebaliknya, eksodan yang telah mendapatkan hak menghuni relokasi justru ada yang mengosongkan jatahnya. "Jika benar (begitu), akan kami proses lagi," tandasnya. (B3-80c)