Fasilitas SD, Potret Buram Pendidikan

- Kuda-kuda atap gedung SD Karangroto 5, Genuk, Kota Semarang, ambruk. Kondisi gedung yang dibangun tahun 1970-an itu benar-benar parah. Batu kali untuk fondasi sudah banyak yang terlepas, sehingga beberapa bagian dinding tembok seperti menggantung. Kondisi serupa ''ditemukan'' di sebuah ruang SD Tlogosari Kulon 2. Murid kelas IV harus menggeser tempat duduk hingga ke tepi karena salah satu sisi atap lokal itu melengkung ke bawah. Begitu juga di tiga lokal lain. Ruangan guru pun sementara dipakai untuk ruang kelas III. Di Harjodowo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, gedung SD Negeri 2 rusak parah. Tak pelak, sejak 14 Oktober lalu hingga sekarang 120 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah enam warga Dusun Jembangan.

- Foto dan berita yang ditampilkan harian ini di tiga SD itu mewakili potret umum kondisi banyak gedung SD bukan hanya di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, melainkan juga di daerah lain di Jawa Tengah. Bahkan di Tanah Air. Di Semarang, menurut data Dinas Pendidikan, ada 525 gedung SD dan MI dengan kondisi mengenaskan, 75% memerlukan perbaikan secepatnya. Langkah penyelamatan secara terobosan dilakukan melalui kucuran dana kontingensi. Kepala Subbagian Pengendalian Bagian Pembangunan Setda Kota Gatot Sudiarto menyatakan proposal renovasi SD/MI untuk mendapatkan bantuan dana kontingensi dari APBD Kota 2003 ada 298. Kerusakan secara umum terjadi pada atap, tembok, atau lantai yang terlalu rendah itu dianggap wajar. Sebab, gedung yang merupakan SD inpres itu berdiri pada tahun 1970-an.

- Tanpa bermaksud mengada-ada, kita yang awam akan cepat tergelitik membandingkan potret memprihatinkan semacam itu dan tampilan para elite pemimpin, baik di lembaga perwakilan maupun pemerintahan. Paling ironis tentu perilaku para wakil rakyat di DPR dan DPRD yang dengan segala kesibukan memperjuangkan kesejahteraan mereka. Kondisi itu tidak dapat sekadar dilihat sebagai bagian terpisah yang merupakan ''satu dan lain hal'', karena ada persoalan sense dan sikap keberpihakan yang serius. Beberapa waktu lalu, kita memberitakan ratusan siswa SD di Karangawen, Demak, yang untuk membeli buku pun tidak mudah, membayar sekolah menunggu panen. Pakaian dan perlengkapan sekolah sangat tidak layak pakai. Dan, itu sebenarnya mewakili kondisi di banyak daerah lain.

- Bangunan gedung SD yang rusak parah, pengungsian proses pembelajaran, atau kondisi ekonomi orang tua siswa adalah sebagian kecil dari problematika pendidikan di Indonesia hingga sekarang. Kerunyaman infrastruktur tak hanya terindikasikan dari sektor fisik. Jumlah guru dan kualitas kesejahteraan mereka juga tak kalah mengenaskan dibandingkan dengan bidang profesi lain. Padahal, logikanya pendidikan adalah sektor dasar yang merupakan fondasi menentukan bagi bangunan masa depan generasi suatu bangsa. Guru, misalnya, secara awam dapat digambarkan sebagai para penyiap kader bangsa yang terbukti menghasilkan pemimpin dan orang-orang terpandang. Para tokoh politik, bisnis, pemerintahan, dan banyak kisah sukses tak mungkin terpisahkan dari jasa guru.

- Komitmen perhatian terhadap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan ini, baik berupa sarana fisik maupun sumber daya manusia, memang terus-menerus ditingkatkan. Namun logika lain terpapar melalui fakta-fakta kondisi gedung-gedung SD yang tidak mudah diselesaikan. Adakah andil birokrasi dalam persoalan ini? Perhatian para kepala daerah bisa jadi kurang intens karena laporan yang masuk sering terlambat. Dan, itu juga mengindikasikan fakta lain: haruskah para pemimpin daerah sekadar menunggu laporan dan tidak mengakses langsung informasi-informasi itu dengan sebanyak mungkin turun ke bawah? Persoalan SD ini memang hanya bagian kecil dari kompleksitas permasalahan masyarakat. Namun, sekali lagi, pendidikan merupakan basis pengembangan sumber daya manusia yang mutlak perlu prioritas.

- Di luar acuan-acuan teknis pemerintah kota/kabupaten, dinas pendidikan, dan jajaran terkait, yang harus ditekankan adalah bagaimana makin menumbuhkan sikap keberpihakan kepada rakyat. Berbagai fasilitas anggota legislatif seperti dana mobilitas, mobil dinas dengan merek khusus, kunjungan ke luar negeri, THR yang fantastis, juga pesta-pesta pribadi para elite penguasa, bagaimanapun menciptakan paradoks di tengah fakta paparan berbagai ketimpangan. Kerusakan gedung-gedung SD itu, suka atau tidak suka, merupakan refleksi ketidakberpihakan kepada rakyat. Solusi dana kontingensi patut disambut gembira. Namun seandainya sejak awal mutu bangunan itu betul-betul terjaga karena relevansi kepentingan prioritas, tentu tidak harus terjadi gedung-gedung justru mengundang bahaya bagi anak didik.