Konsultasi Pemerintah-DPR Menemukan Solusi

- Inilah solusi sementara yang bisa dilakukan menghadapi gelombang protes dan unjuk rasa yang meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan pulsa telepon. Solusi itu berupa penundaan kenaikan tarif pulsa telepon 15% yang semestinya berlaku mulai 1 Januari 2003. Keputusan atau lebih tepat disebut kesepakatan itu diperoleh setelah pemerintah berkonsultasi dengan pemimpin DPR Rabu malam lalu. Berarti, seperti diharapkan selama ini, pemerintah bersama DPR seharusnya cepat bereaksi melihat perkembangan yang terjadi. Mengapa begitu lambat sehingga unjuk rasa sudah berlangsung berhari-hari dan memakan korban beberapa orang terluka? Ternyata penyebabnya, DPR sedang reses dan baru memulai aktivitas awal pekan ini.

- Tentu saja keputusan itu perlu disambut positif, kendati belum memuaskan. Tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik belum bisa dipenuhi karena akan dikaji kembali. Penundaan kenaikan pulsa telepon relatif lebih mudah diputuskan karena hanya didasari keputusan menteri. Namun di sisi lain, masyarakat menganggap telepon lebih berkait dengan kelompok masyarakat yang relatif mampu. Itu bila dibandingkan dengan BBM atau listrik. Begitulah kenyataannya, sehingga kita masih berharap soal BBM dan listrik juga direspons setelah dikaji dengan lebih baik. Mengingat, kedua komoditas itu lebih berdampak besar pada rakyat kecil. Juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Sayang, justru itu relatif sulit karena menyangkut perhitungan subsidi dan anggaran.

- Apakah solusi sementara ini mampu mengurangi tekanan protes dan gelombang unjuk rasa yang sekarang ditengarai sudah berbaur dengan kepentingan politik? Kita akan melihat perkembangan. Namun yang jelas upaya intu patutlah disambut baik, sembari menunggu pembahasan selanjutnya. Wadah pembahasan berupa rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR sudahlah tepat dan proporsional. Karena, sejak awal pembicaraan mengenai substansi itu sudah dilakukan bersama. Yakni, ketika membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2003. Dengan demikian, kalaupun kebijakan harus dikoreksi tak perlu disertai saling tuding dan menyalahkan. Itu mengurangi peluang untuk memolitisasi masalah ini. Kebesaran hati dan pikiran untuk menerima kritik lebih diutamakan.

- Pada hemat kita, ada persoalan psikologis yang jauh lebih besar ketimbang hal-hal yang rasional. Misalnya soal waktu yang tepat penerapan kebijakan kenaikan harga-harga tersebut. Mengapa harus dilakukan bersamaan sehingga beban itu terasa amat mencekik? Tidakkah sebelumnya diperhitungkan matang-matang, terutama dikaji dari aspek sosial politiknya? Ini bukan semata-mata persoalan benar atau salah. Pencabutan subsidi jelas bisa dibenarkan, tetapi proses dan pendekatan yang baik merupakan persoalan yang tidak bisa dikesampingkan. Ada kesan pemerintah kurang sensitif dalam urusan begini. Seakan menutup mata atas kemungkinan dampak psikologis yang ditimbulkan. Termasuk, kurang memperhitungkan betul dampak politisnya. Menganggap enteng persoalan semata-mata merasa sudah benar.

- Kesediaan menunda kenaikan tarif pulsa telepon serta pengajian kembali kenaikan harga BBM dan tarif listrik diharapkan mengurangi tekanan unjuk rasa. Masyarakat sebaiknya juga memberikan ruang dan waktu untuk membahas kembali masalah ini. Harus diakui ada hal-hal dilematis di sana sehingga keputusan yang dibuat bisa serbasalah. Bagaimanapun gelombang unjuk rasa positif karena mendorong ke arah kompromi dan solusi yang relatif paling baik. Kendati itu kita katakan solusi sementara, mengingat cepat atau lambat harga ketiga komoditas strategis tersebut memang harus naik. Walaupun sementara tetaplah memberikan arti besar karena secara psikologis masyarakat akan merasa pemerintah tak lagi ngotot dengan keputusannya.

- Pemerintah perlu belajar dari pengalaman pahit ini. Betapa mahal akibat sebuah kesalahan pengambilan keputusan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga DPR yang membahas dan merancang kebijakan dasarnya. Ada satu hal yang tampaknya terlupakan, yakni pengondisian sebelum mengambil keputusan dan juga antisipasi atas berbagai dampak dari sebuah pengambilan keputusan. Karena semua telanjur terjadi, yang perlu sekarang bagaimana segera mengatasi permasalahan. Antara lain, dengan menunda kenaikan tarif pulsa telepon. Syukur kalau segera dibarengi pengaturan jadwal yang lebih baik untuk pemberlakuan harga BBM yang baru. Pada saat yang sama masyarakat perlu diberi penjelasan lebih detail agar memahami keadaan. Di samping itu tuntutan rasa keadilan mau tak mau harus pula diperhatikan.