Masyarakat Berkesempatan Jadi Dirut PDAM

SRAGEN-Masyarakat umum non-PNS berkesempatan menjadi Direktur Utama (Dirut) PDAM. Tim perekrutan Direktur Utama PDAM membuka lowongan untuk PNS. Peserta yang mendaftar dari PNS 12 orang. Setelah dirapatkan lagi, tim membuka kesempatan juga bagi khalayak umum.

''Semua orang berhak mendaftar dengan persyaratan,'' tutur Kepala BUMD Drs Sumarna MSi, kemarin. Pendaftaran bagi masyarakat umum dibuka mulai Kamis (hari ini).

Syarat yang ditetapkan antara lain calon harus berpendidikan minimal sarjana (S1), berpengalaman kerja lima tahun sebagai manajer perusahaan yang dibuktikan dengan referensi, tak terikat hubungan famili dengan Bupati H Untung Wiyono, anggota direksi, atau Badan Pengawas.

Kabar yang beredar, gaji Direktur Utama PDAM tahun 2004 bisa mencapai Rp 5 juta/bulan. Itu belum ditambah tunjangan lain-lain.

Rencana perekrutan Direktur Utama PDAM diduga tidak fair. Dari 12 pelamar (PNS), hanya Ir Basanuddin (mantan direktur umum) dan Ir Sih Mulyono (kini masih menjabat direktur umum) yang disebut-sebut paling layak menjabat Direktur Utama PDAM. Pelamar lain pun memprotes. Mereka menuntut seleksi secara fair. Apalagi Ir Sih Mulyono disebut-sebut calon kuat pengganti Direktur Utama PDAM Drs H Taufik Kurachman yang akan pensiun Mei 2003.

Profesional

Sebaliknya, para pelanggan dan karyawan PDAM menyuarakan aspirasi baru agar Direktur Utama PDAM dipegang profesional. Dengan pertimbangan, PDAM lebih maju jika ditangani kalangan profesional yang digaji cukup. Jika ditangani PNS atau karyawan lingkungan PDAM dikhawatirkan penanganan manajemen perusahaan air bersih itu tak profesional.

Sumber di PDAM menyebutkan, direktur utama baru perusahaan itu diharapkan mampu menjadwal ulang pembayaran pinjaman bunga lunak Departemen Keuangan Rp 7 miliar. ''Semula pinjaman hanya Rp 4,2 miliar. Namun karena cicilan tak dibayar jadi membengkak,'' tutur sumber itu.

Mantan Direktur Utama PDAM Ir Haryoto mengakui cicilan PDAM sejak tahun l997 untuk menyuntik PAD. Haryoto menjelaskan kenapa cicilan untuk menyuntik PAD, namun menolak penjelasan itu dipublikasikan.

Karyawan juga berharap PDAM mencari terobosan mengembangan jaringan untuk meningkatkan keuntungan guna menyuntik PAD. Selama hampir lima tahun terakhir cicilan pinjaman PDAM diminta pemerintah untuk menyokong PAD. Perusahaan beraset Rp 25 miliar itu diwajibkan setor ke kas pemerintah Rp 600 juta.(nin-78g)